Des 04, 2021 16:20 Asia/Jakarta
  • Dataran tinggi Golan
    Dataran tinggi Golan

Transformasi Asia Barat sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai keputusan Majelis Umum PBB memerpanjang resolusi anti-Israel dalam masalah Golan.

Selain itu, PM Rezim Zionis menyampaikan selamat hari nasional UEA, Raja Yordania menegaskan tidak ada perdamaian selama pendudukan berlanjut, AU Suriah menggelar latihan untuk menghadapi serangan Israel, mantan PM Qatar mengajak negara-negara berdialog dengan Iran, pejabat militer Turki kontak Irak, dan AS mulai melancarkan kampanye hitam terhadap Hizbullah

 

Majelis Umum PBB Perpanjang Resolusi Anti-Israel

Majelis Umum PBB kembali menyerukan penarikan penuh rezim Zionis dari dataran tinggi Golan Suriah yang didudukinya.

Majelis Umum PBB hari ini, Kamis (2/12/2021) menyatakan bahwa keputusan Israel pada 14 Desember 1981 yang memberlakukan hukum dan kedaulatannya di wilayah Golan Suriah yang diduduki adalah tidak sah dan tidak memiliki legitimasi. Sebab, resolusi Dewan Keamanan PBB no. 497 pada tahun 1981 menekankan perlunya Israel untuk keluar dari seluruh dataran tinggi Golan Suriah yang diduduki pada tanggal 4 Juni 1967.

Sebanyak 94 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, dan 69 negara abstain.

“Ketidakmampuan PBB untuk mengimplementasikan resolusinya mendorong rezim pendudukan Israel untuk melanjutkan tindakan agresifnya terhadap warga Suriah di Dataran Tinggi Golan Suriah yang didudukinya,” kata Bassam Sabbagh, Wakil Tetap Suriah untuk PBB dalam pidatonya di Majelis Umum PBB.

"Suriah menyerukan supaya PBB mengambil tindakan tegas dan segera untuk mengimplementasikan keputusannya guna memastikan diakhirinya pendudukan Dataran Tinggi Golan di Suriah dan tanah Arab lainnya oleh rezim Zionis," tegasnya.

Sabbagh juga menekankan hak Suriah untuk merebut kembali seluruh Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki rezim Zionis, dan tidak tunduk pada negosiasi, serta keputusan ini tidak akan pernah dicabut dari waktu ke waktu.

 

 

AU Suriah Gelar Latihan untuk Hadapi Serangan Israel

Pasukan Angkatan Udara Suriah melakukan latihan untuk menghadapi serangan udara rezim Zionis Israel.

Media-media Israel mengklaim para pilot Suriah menggunakan jet tempur MiG-29 untuk berlatih di bawah pengawasan penasihat militer Rusia di Provinsi Homs.

"Dalam latihan itu, para pilot Suriah menggunakan rudal udara-ke-udara R-73," kata kantor berita Ma'an Palestina mengutip media-media Israel, Selasa (30/11/2021).

Pada 24 November lalu, jet-jet tempur rezim Zionis menyerang beberapa titik di Provinsi Homs dari arah timur laut Beirut. 10 dari 12 rudal yang ditembakan Israel ke Homs berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan udara Pantsir-S.

Sistem pertahanan udara Suriah berulang kali mencegat serangan udara yang dilancarkan Israel di berbagai daerah negara itu.

 

Naftali Bennett

 

PM Rezim Zionis Sampaikan Selamat Hari Nasional UEA

Perdana Menteri Rezim Zionis, Naftali Bennett mengucapkan selamat Hari Nasional Uni Emirat Arab yang berdiri 50 tahun lalu.

Naftali Bennett, Perdana Menteri rezim Zionis mengucapkan selamat kepada pejabat dan rakyat negara Uni Emirat Arab pada hari Kamis (2/12/2021) atas peringatan Hari Nasional Uni Emirat Arab.

Dia memposting pesan tersebut dalam cuitannya berbahasa Inggris di akun Twitter, dan juga mengucapkan "Selamat Hari Nasional" dalam bahasa Arab.

Pesan Perdana Menteri Israel pada peringatan 50 tahun berdirinya UEA berbunyi, "Selamat Hari Nasional UEA ke-50 kepada pejabat dan rakyat UEA. Semoga 50 tahun ke depan membawa lebih banyak kerja sama dan kemakmuran di antara negara-negara kita,".

UEA merdeka pada 2 Desember 1971.

Sebelumnya, pejabat tinggi UEA juga mengucapkan selamat kepada pejabat Israel atas peringatan berdirinya rezim Zionis April lalu.

Pada September 2020, Uni Emirat Arab, melalui mediasi pemerintah AS yang saat itu dipimpin oleh Donald Trump, menandatangani perjanjian kompromi dengan rezim Israel yang disebut "Perjanjian Ibrahim" dan secara resmi menjalin hubungan diplomatik dengan rezim Zionis.

 

Raja Abdullah II

 

Raja Yordania: Tidak Ada Perdamaian Selama Pendudukan Berlanjut

Raja Yordania Abdullah II mengatakan Timur Tengah tidak akan menikmati perdamaian kecuali mengakhiri penjajahan Israel di tanah Palestina.

Hal itu disampaikan Raja Abdullah dalam sebuah surat kepada Ketua Komite Pelaksanaan Hak-Hak Rakyat Palestina yang Tidak Dapat Dicabut (CEIRPP), Cheikh Niang, bertepatan dengan peringatan Hari Solidaritas Internasional dengan Rakyat Palestina, yang diperingati setiap tahun pada 29 November.

"Tidak akan ada perdamaian di kawasan selama pendudukan berlanjut," tegasnya seperti dilansir kantor berita Petra, Senin (29/11/2021).

Raja Abdullah menegaskan kembali posisi Yordania yang tak tergoyahkan dalam mendukung hak-hak yang sah dari rakyat Palestina, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dan mendirikan negara merdeka, yang berdaulat dan layak.

Dia menekankan pentingnya memberikan semua sarana dukungan untuk mempertahankan pekerjaan Badan Bantuan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), sesuai dengan mandat PBB.

Raja Yordania juga memuji upaya CEIRPP dalam membela hak-hak rakyat Palestina yang tidak dapat dicabut.

 

 

Mantan PM Qatar ke Negara Arab: Lebih Baik Kita Berdialog dengan Iran

Mantan Perdana Menteri Qatar memprediksi perundingan Wina antara Iran dan Kelompok 4+1 akan membuahkan hasil. Kepada negara-negara Arab pesisir Teluk Persia ia mengatakan, "Kita harus berdialog dengan Iran, karena Tehran ingin menjadikan Teluk Persia sebagai Danau Perdamaian".

Hamad bin Jassim Al Thani, Minggu (28/11/2021) dalam wawancara dengan Russia Today menuturkan, "Tantangan-tantangan terkini di kawasan memaksa para pengambil keputusan di Teluk Persia untuk mengubah, dan mengaktifkan hubungan positif di antara negara-negara Teluk Persia, dan negara kawasan lain."

Ia menambahkan, "Seiring dengan berkurangnya perhatian Amerika Serikat terhadap kawasan, kita di negara-negara Teluk perlu mengevaluasi kembali strategi kita, dan menciptakan hubungan strategis dengan negara-negara besar semacam Turki, Iran dan Mesir, karena itu penting bagi kita."

Menurut mantan PM Qatar, "Barat menunjukkan demokrasi untuk tujuan-tujuan mulia, tapi kita menyaksikan tujuan-tujuan itu terkait dengan Israel, sehingga lewat tekanan di bidang demokrasi, ia menjadi perlindungan bagi Israel. Saya tidak menentang hubungan dengan Israel, saya menentang penyalahgunaan atas diri kita untuk menjalin hubungan dengan Israel."

"Iran dan Barat akan mencapai kesepakatan, oleh karena itu lebih baik kita di negara-negara Teluk berdialog dengan Iran, dan berinteraksi dengan Tehran berdasarkan apakah ketegangan AS terhadap Iran itu sebenarnya ada atau tidak. Dialog dengan Iran harus langsung, dan jelas, karena Iran ingin menjadikan Teluk Persia sebagai Danau Perdamaian," pungkasnya.

 

Pasukan Turki

 

Pejabat Militer Turki Kontak Irak, Bahas Apa ?

Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki menelepon mitranya dari Irak untuk membahas perkembangan regional dan kehadiran pasukan Turki di wilayah Irak.

Menurut Kantor Berita Anadolu melaporkan, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Turki Yasar Guler hari Kamis (2/21/2021) melakukan percakapan telepon dengan Abdul Amir Rasheed Yarallah.

Pembicaraan antara pejabat tinggi militer Irak dan Turki terjadi di saat para pejabat dan pemimpin politik Baghdad berulang kali menyampaikan protes mereka terhadap operasi ilegal tentara Turki di negaranya dengan dalih memerangi Partai Buruh Kurdistan (PKK).

Selain itu, Dewan Menteri Liga Arab pada pertemuan Kamis, 9 September 2021 mengecam kehadiran militer Turki di wilayah sejumlah negara Arab, termasuk Irak dan Suriah.

Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK) adalah kelompok bersenjata di Wilayah Kurdistan Turki yang telah memerangi pemerintah Turki sejak 1984.

Kelompok tersebut telah dinyatakan sebagai kelompok teroris oleh pemerintah Turki.

 

Hizbullah Lebanon

 

Fadlallah: AS Mulai Lancarkan Kampanye Hitam terhadap Hizbullah

Seorang legislator Lebanon dari Fraksi Hizbullah mengatakan, para pejabat Amerika Serikat telah memulai kampanye politik terhadap kubu perlawanan sehingga dapat memangkas jumlah kursi mereka.

Hassan Fadlallah, seperti dikutip laman al-Ahed, Minggu (28/11/2021), menambahkan AS, melalui organisasi dan beberapa partai yang didukungnya di Lebanon, mengangkat isu-isu politik, padahal partai-partai ini tidak punya program ekonomi untuk rakyat Lebanon.

"Partai-partai ini tidak punya program untuk menghentikan laju penurunan nilai mata uang Lebanon, menyelesaikan krisis listrik, menciptakan lapangan kerja, dan mendukung sektor produksi," ujarnya.

Dalam pemilu mendatang, kata Fadlallah, AS juga berniat melancarkan serangan terhadap kubu perlawanan dan senjata mereka.

"Serangan terhadap kubu perlawanan adalah kampanye politik yang mulai dilakukan AS dan untuk mencapai tujuannya, AS mempertimbangkan tekanan ekonomi dan perbankan Lebanon sehingga masyarakat kecewa dan membatalkan partisipasinya dalam pemilu," ungkapnya.

Menurut anggota parlemen Lebanon ini, pemerintah AS secara terbuka mengintervensi Lebanon dan melibatkan diri dalam kampanye pemilu. Washington mendukung orang-orang korup untuk masuk ke pemerintah, tetapi mereka akan gagal.

Fadlallah menegaskan Hizbullah tidak mengumbar janji, tetapi pihaknya akan menawarkan program nasional untuk menyelesaikan masalah Lebanon, karena melayani masyarakat, tidak ada hubungannya dengan pemilu, tapi merupakan sebuah kewajiban agama dan moral.

Lebanon akan menyelenggarakan pemilu dini parlemen pada 27 Maret 2022.(PH)

 

 

Tags