May 28, 2022 09:52 Asia/Jakarta
  • Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dan putranya Mohammad bin Salman
    Raja Arab Saudi, Salman bin Abdulaziz dan putranya Mohammad bin Salman

Transformasi di negara-negara Asia Barat pekan lalu, diwarnai sejumlah isu penting seperti Arabi21: Peralihan Kekuasaan di Saudi sudah Dekat.

Selain itu, masih ada isu lain seperti, Saudi Larang Warganya Kunjungi 15 Negara, Indonesia Masuk, Irak Protes Penyebutan Nama "Israel" dalam Pernyataan Persatuan Parlemen Arab, Menlu Qatar: Pasokan Minyak Iran akan Stabilkan Pasar Global, Qatar Serukan Investigasi Komprehensif Pembunuhan Jurnalis Al-Jazeera, Menlu Yordania: Shireen Abu Akleh Ditembak Mati Tentara Zionis, Politisi Lebanon: Senjata Hizbullah Cegah Fitnah Anasir Bayaran Saudi, Parlemen Lebanon: Hasil Pemilu Buktikan Legitimasi Politik Front Perlawanan, Militer Yaman Tembak Jatuh Pesawat Saudi, UEA: Ansarullah Dilengkapi Senjata Cerdas Mematikan, Irak akan Bayar Utang Gas Iran Beberapa Hari ke Depan.

Arabi21: Peralihan Kekuasaan di Saudi sudah Dekat

Seorang sumber di pemerintahan Arab Saudi kepada media mengabarkan semakin dekatnya peralihan kekuasaan di negara itu.

Mohammad bin Salman

Situs Arabi21, Sabtu (21/5/2022) melaporkan, sumber di pemerintah Saudi menanggapi kehadiran Pangeran Abdulaziz bin Ahmed, dalam lawatan delegasi Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman ke Uni Emirat Arab, untuk mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Al Nahyan, dan mengatakan, "Peralihan kekuasaan di Arab Saudi sudah dekat."

Abdulaziz bin Ahmed adalah putra terbesar Ahmed bin Abdulaziz, saudara Salman bin Abdulaziz yang saat ini berada di penjara.

Meskipun sekarang Abdulaziz bin Ahmed tidak memegang jabatan resmi apa pun di Saudi, namun media negara itu menyebut namanya berada dalam daftar orang yang menyertai Bin Salman dalam kunjungan ke UEA.

Masuknya nama Abdulaziz bin Ahmed dalam daftar tersebut cukup mengejutkan, dan para pengamat politik Saudi meyakini bahwa langkah ini merupakan sinyal yang ditunjukan oleh penguasa Saudi soal persatuan di keluarga kerajaan.

"Kehadiran Abdulaziz bin Ahmed di samping Bin Salman saat kunjungan ke UEA, merupakan pesan kuat untuk publik dalam dan luar negeri terutama tentang peralihatan kekuasaan yang sudah dekat," tegas sumber yang tidak bersedia diungkap identitasnya itu.

Saudi Larang Warganya Kunjungi 15 Negara, Indonesia Masuk

Arab Saudi melarang warga mengunjungi sejumlah negara dunia, termasuk Indonesia dan Iran.

CNN Senin (23/5/2022) melaporkan, Direktorat Jenderal Paspor (Jawazat) Arab Saudi  mengumumkan larangan bagi warganya pergi ke Indonesia, Iran, Lebanon, Suriah, Turki,  Afghanistan, India, Yaman, Somalia dan Ethiopia, Republik Demokratik Kongo, Libya, Vietnam, Armenia, Belarus dan Venezuela.

Menanggapi larangan tersebut, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan telah pihaknya telah menyampaikan ke Saudi agar meninjau kebijakan tersebut.

"Kondisi di Indonesia sudah jauh lebih baik, bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara Barat sekalipun," tutur Faizasyah  hari Senin (23/5).

Saat ditanya lebih lanjut apakah sudah ada respons dari pihak Saudi, Faizasyah mengaku belum mendapat info terbaru.

Sementara itu, kasus Covid-19 di Indonesia tampak menurun dibanding pada Februari lalu. Kasus Covid-19 di Indonesia dalam sepekan rata-rata tercatat 263 kasus.

Pemerintah Indonesia melonggarkan sejumlah aturan pembatasan Covid-19. Di antaranya mereka mencabut pemakaian masker di luar ruangan, menghapus kewajiban tes PCR bagi pendatang dan menghilangkan aturan jaga jarak di commuter line (KRL).

Hingga kini total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 6,05 juta kasus dan 157 ribu meninggal dunia.

Irak Protes Penyebutan Nama "Israel" dalam Pernyataan Persatuan Parlemen Arab

Ketua Parlemen Arab keberatan dengan penyebutan nama Israel dalam pernyataan akhir pertemuan Persatuan Parlemen Arab dan menyerukan perubahannya menjadi rezim agresor Zionis.

Parlemen Irak

Ketua Parlemen Irak, Mohammed al-Halbousi hari Sabtu (21/5/2022) memprotes ungkapan "Israel" dalam pernyataan akhir pertemuan darurat Persatuan Parlemen Arab tentang situasi di Al Quds yang berlangsung di Kairo kemarin dan mengusulkan penggantinya menjadi "Rezim Agresor Israel".

Al-Halbousi lebih lanjut menekankan tekad parlemen Irak untuk menyelesaikan rencana pelarangan normalisasi hubungan dengan rezim Zionis.

Sementara itu, komite hukum parlemen Irak mengadakan pertemuan pekan lalu untuk meninjau undang-undang yang melarang normalisasi dan menjalin hubungan dengan rezim Zionis.

Anggota komite hukum parlemen Irak menekankan, "salah satu klausul yang paling penting dari undang-undang ini adalah tindakan hukum setiap kerja sama politik, keamanan, ekonomi, teknis, budaya, olahraga dan ilmiah dengan rezim Zionis di bawah judul apapun,".

Fraksi Sadr yang dipimpin oleh Muqtada al-Sadr sebelumnya telah mengumumkan bahwa Koalisi Pembebasan Tanah Air telah mengajukan proposal ke parlemen Irak mengenai larangan normalisasi hubungan atau interaksi dengan rezim Zionis.

Sementara itu, sumber informasi di parlemen Irak mengatakan bahwa komite yang bertugas merancang undang-undang yang melarang normalisasi hubungan dengan rezim Zionis telah menyelesaikan pekerjaan penyusunan undang-undang tersebut dan menunggu proses pengesahannya.

Menlu Qatar: Pasokan Minyak Iran akan Stabilkan Pasar Global

Menteri Luar Negeri Qatar mengatakan bahwa penambahan pasokan minyak Iran ke pasar akan menstabilkan pasar dan mengurangi lonjakan harga minyak dunia.

Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, Menteri Luar Negeri Qatar hari Sabtu (21/5/2022) mengatakan pasokan tambahan minyak dari Republik Islam Iran akan membantu menstabilkan pasar dan mengurangi lonjakan harga minyak mentah di pasar dunia.

Deputi Perdana Menteri Qatar ini baru saja melakukan perjalanan ke Tehran bersama Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani untuk menemui para pejabat tinggi Republik Islam.

Menlu Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani

"Para pejabat Iran telah memberi tahu kami bahwa mereka siap untuk mencapai jalan tengah guna menyelesaikan masalah nuklirnya," ujar Mohammed bin Abdurahman Al Thani.

Menteri Luar Negeri Qatar menyatakan bahwa penyelesaikan masalah nuklir Iran akan membantu menjaga stabilitas Teluk Persia.

Qatar Serukan Investigasi Komprehensif Pembunuhan Jurnalis Aljazeera

Perwakilan Qatar untuk Dewan Keamanan PBB menyerukan investigasi segera dan komprehensif untuk menyelidiki kasus pembunuhan jurnalis Al Jazeera dan menghukum pelakunya.

Wartawan Palestina Al-Jazeera Shireen Abu Akleh ditembak mati oleh tentara rezim Zionis pada 11 Mei di pinggiran Burqin, sebuah desa dekat kamp pengungsi Jenin.

Pasukan rezim Zionis juga menyerang prosesi pemakaman Abu Akleh, dan memukuli para pembawa peti jenazah, yang memicu kecaman banyak organisasi internasional.

Alya Al-Thani, Wakil Qatar untuk Dewan Keamanan PBB Rabu (25/5/2022) mengutuk pembunuhan Shireen Abu Akleh oleh tentara Israel.

"Kami menyerukan kepada anggota Dewan Keamanan PBB untuk segera melakukan penyelidikan komprehensif atas pembunuhan Abu  Akleh, dan menjatuhkan proses hukuman bagi pelakunya," ujar diplomat Qatar itu.

Komite Perlindungan Jurnalis Palestina baru-baru ini menyatakan bahwa tindakan permusuhan rezim Zionis terhadap jurnalis bertujuan untuk mencegah terungkapnya kejahatannya terhadap rakyat Palestina yang tertindas.

Menlu Yordania: Shireen Abu Akleh Ditembak Mati Tentara Zionis

Menteri luar negeri Yordania menilai jurnalis Al Jazeera Shireen Abu Akleh gugur ditembak oleh seorang tentara rezim Zionis.

Koresponden Al-Jazeera Qatar, Shireen Abu Akleh ditembak mati oleh pasukan Israel Rabu lalu saat meliput serangan tentara Zionis di sebuah kamp pengungsi Palestina di Janin di Tepi Barat yang didudukinya, padahal dia mengenakan topi dan rompi pers.

Shireen Abu Akleh, reporter AlJazeera yang gugur ditembak tentara Israel

Menteri Luar Negeri Yordania Ayman al-Safadi hari Selasa (24/5/2022) menekankan perlunya penyelidikan internasional untuk memastikan hukuman atas pembunuh jurnalis Palestina itu.

Al-Safadi menggambarkan tindakan ilegal rezim Zionis sebagai upaya merusak solusi dua negara dan mengarah ke realitas satu negara.

"Ini fakta mengerikan yang melanggengkan diskriminasi rasial," ujar Al Safadi.

Banyak negara, lembaga dan organisasi internasional mengecam pembunuhan Abu kleh oleh tentara Zionis, dan menyerukan supaya rezim Zionis bertanggung jawab atas kekejaman ini dan melakukan penyelidikan yang akan dilakukan.

Sementara itu, rezim Zionis telah membatalkan penyelidikan atas pembunuhan jurnalis Al-Jazeera Shireen Abu Akleh, yang ditembak mati oleh pasukan pendudukan di Jenin, dan mengumumkan bahwa mereka tidak berniat membuka penyelidikan atas kematian jurnalis Palestina tersebut.

Politisi Lebanon: Senjata Hizbullah Cegah Fitnah Anasir Bayaran Saudi

Mantan menteri Lebanon kepada Duta Besar Arab Saudi di Beirut mengatakan, tamu-tamu Kedutaan Besar Saudi adalah para pengkhianat, dan senjata Hizbullah mencegah munculnya fitnah.

Wiam Wahhab, pendiri Partai Unifikasi Arab Lebanon, Selasa (24/5/2022) menanggapi statemen Dubes Saudi untuk Lebanon, Waleed Bukhari yang mengatakan simbol-simbol pengkhianatan di pemilu sudah tumbang.

Wiam Wahhab menegaskan, "Simbol-simbol pengkhianatan dan industri kematian adalah tamu-tamu Anda, Tuan Bukhari !."

Kemudian ia melanjutkan, "Saya tidak tahu apa alasan Anda memusuhi orang-orang Lebanon yang menyukai Saudi secara tulus, tanpa menuntut bayaran berkantong-kantong uang."

Sebagaimana diketahui, Wiam Wahhab adalah salah satu peserta pemilu legislatif terbaru Lebanon, dan gagal meraih suara.

"Tuan Dubes, mereka seperti biasanya bisa membunuh, dan sebelum kami ikut pemilu, mereka bisa membunuh kami, tapi senjata Hizbullah yang mencegah permainan ini, Anda harus tahu senjata inilah yang mencegah milisi-milisi pembunuh masuk kembali ke Lebanon, dan menciptakan fitnah," pungkasnya.

Parlemen Lebanon: Hasil Pemilu Buktikan Legitimasi Politik Front Perlawanan

Wakil fraksi pendukung front perlawanan di parlemen Lebanon mengatakan bahwa hasil pemilu membuktikan kepada Amerika Serikat dan bonekanya bahwa front perlawanan memiliki legitimasi politik dengan besarnya dukungan rakyat.

Pemilu di Lebanon

Pemilu legislatif Lebanon digelar pada tanggal 15 Mei 2022 dengan hasil aliansi front Perlawanan memenangkan jumlah kursi parlemen terbesar dibandingkan dengan partai politik dan koalisi lainnya.

Hassan Izz al-Din, anggota fraksi pendukung Front Perlawanan di parlemen Lebanon hari Sabtu (21/5/2022) mengatakan, "Kami dari Hizbullah akan mengerahkan segenap upaya melalui lembaga pemerintah untuk menjaga stabilitas pasar demi membantu siklus ekonomi,".

“Jika bukan karena darah para syuhada dan pengorbanan yang terluka, tahanan dan para pejuang, kita tidak akan hidup dengan kebanggaan dan martabat ini. Oleh karena itu, orang-orang datang ke tempat pemungutan suara dengan memberikan dukungan terhadap front perlawanan dan kesetiaan terhadap darah para pejuang," ujar anggota parlemen Lebanon ini.

Anggota fraksi perlawanan di parlemen Lebanon juga menegaskan urgensi revisi undang-undang pemilu yang akan memindahkan negara dari tahap sektarian ke tahap berorientasi warga demi membangun bangsa dan negara.

Militer Yaman Tembak Jatuh Pesawat Saudi

Militer Yaman mengumumkan keberhasilannya menembak jatuh sebuah pesawat mata-mata koalisi agresor yang dipimpin Arab Saudi.

Televisi Al Mayadeen melaporkan, pesawat mata-mata ini ditembak jatuh oleh rudal darat-ke-udara pasukan Yaman di zona udara Sanaa pada Senin (23/5/2022) malam.

Al-Mayaden juga melaporkan ledakan keras di Sanaa yang mengguncang ibu kota Yaman itu, tapi tidak memberikan rincian lebih lanjut tentang jumlah orang yang tewas atau terluka dalam ledakan itu.

Seorang pejabat militer yang tidak disebutkan namanya di Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, "Pasukan koalisi Saudi telah melanggar 58 kali dalam 24 jam terakhir di front selatan al-Hudaydah."

"Pelanggaran gencatan senjata termasuk penerbangan pesawat mata-mata di atas kota Habs," tegasnya.

Pelanggaran gencatan senjata oleh koalisi Saudi terjadi ketika Perwakilan Khusus PBB untuk Yaman dalam sebuah pernyataan pada 2 April lalu menyatakan bahwa gencatan senjata telah ditetapkan di Yaman.

Arab Saudi, dengan dukungan Amerika Serikat, Uni Emirat Arab dan beberapa negara lain, melancarkan invasi militer ke Yaman serta blokade darat, laut dan udara sejak Maret 2015 yang berlanjut hingga kini.

Perang yang disulut Arab Saudi dan sekutunya di Yaman sejauh ini telah menewaskan dan melukai ratusan ribu warga Yaman dan membuat lebih dari empat juta orang mengungsi.

UEA: Ansarullah Dilengkapi Senjata Cerdas Mematikan

Wakil tetap Uni Emirat Arab di PBB mengklaim, gerakan Ansarullah, Yaman dilengkapi dengan senjata-senjata cerdas yang mematikan.

Dikutip situs Al Akhbar Al Yemeni, Selasa (24/5/2022), Lana Nusseibeh mengatakan bahwa Ansarullah, Yaman melengkapi arsenal persenjataannya dengan senjata-senjata cerdas mematikan.

Ia menambahkan, "Sebelum kita terlanjur masuk ke dalam masa depan yang mengenaskan, kami mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menerapkan aturan ketat terkait pengembangan sistem kecerdasan buatan, dan drone."

Menurut Nusseibeh, persenjataan Ansarullah terus mengalami perkembangan, dan memperingatkan mungkin saja tidak lama lagi sejumlah drone yang dilibatkan dalam serangan lintas perbatasan, dilengkapi teknologi identifikasi wajah, dan perangkat kecerdasan buatan lainnya.

Beberapa waktu lalu Menteri Pertahanan Pemerintah Penyelamatan Yaman, Brigadir Jenderal Mohammed Nasser Al Atefi mengatakan, Angkatan Bersenjata Yaman meski aktif dalam perang, dan diblokade, namun punya tekad besar untuk mengembangkan kualitas dan teknologi senjata mereka.

"Angkatan Bersenjata Yaman punya kemampuan tempur tinggi di seluruh arena, baik laut, darat, maupun udara, dan memiliki senjata-senjata strategis pencegahan dengan teknologi presisi tinggi," pungkasnya.

Irak akan Bayar Utang Gas Iran Beberapa Hari ke Depan

Setelah kunjungan Menteri Listrik Irak ke Tehran, kedua negara mengabarkan dimulainya kembali ekspor gas Iran ke Irak, dan Baghdad rencananya akan membayar utang gas Iran beberapa hari mendatang.

Adel Karim, Sabtu (21/5/2022) menuturkan, "Kami mencapai kesepakatan dengan pemerintah Irak, untuk membayar utang gas Iran. Saya berkunjung ke Iran, dan mencapai kesepakatan dengan Menteri Perminyakan negara ini untuk membayar utang hingga akhir bulan Mei 2022."

Sebelumnya Juru bicara Kementerian Listrik Irak Ahmad Mousa mengatakan, jumlah utang listrik negara ini ke Iran setara dengan 1,64 miliar dolar. Menurutnya, utang-utang yang berasal dari tahun 2020 dan 2021, secara keseluruhan sudah dibayar oleh Irak, ke Iran.

Jubir Kementerian Listrik Irak menambahkan, ekspor gas Iran ke beberapa wilayah di tengah Irak, setiap hari mencapai 133 juta meter kubik, dan ini tidak mencukupi kebutuhan di waktu-waktu konsumsi puncak di Irak.

"Sejumlah pertemuan dengan pihak Iran sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah pasokan gas setelah pembayaran biayanya," pungkas Ahmad Mousa.

 

Tags