Feb 03, 2018 19:01 Asia/Jakarta

PBB dalam laporan terbarunya kembali menegaskan bahwa serangan koalisi Arab yang dipimpin Arab Saudi di Yaman menyebabkan tewas, cidera dan cacatnya anak-anak negara tetangganya itu.

Laporan tertutup PBB untuk komisi kerja pengawas kondisi anak-anak di daerah konflik di seluruh dunia mengkaji kondisi anak-anak Yaman di musim dingin. Laporan tersebut diserahkan ke dewan keamanan PBB pada 19 Januari 2018. Pengakuan kembali PBB mengenai pelanggaran HAM yang dilakukan AS, dan aksi sebelumnya memasukkan koalisi Arab pimpinan rezim Al Saud dalam deretan negara pelanggar hak anak berlangsung di saat Arab Saudi saat ini merupakan anggota dewan HAM PBB.

Masalah ini menunjukkan kontradiksi besar yang diperlihatkan PBB dalam menyikapi sepak terjang rezim Al Saud melebihi sebelumnya. Juru bicara gerakan Ansarullah Yaman menilai PBB sebagai pihak yang bertanggung jawab, sekaligus pendorong kejahatan Arab Saudi terhadap warga Yaman.

Muhammad bin Salman

Muhammad Abd Al-Salam mengatakan, penundaan dan kelalaian serta kontradiksi PBB dalam menyikapi sepak terjang Arab Saudi menyebabkan rezim Al Saud semakin leluasa dalam melakukan pelanggaran HAM Yaman. Senada dengan ini, Ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman, Muhammad Ali Al-Houthi beberapa waktu sebelumnya mengirimkan suarat kepada para aktivis HAM supaya mengeluarkan surat penangkapan untuk putera mahkota Arab Saudi, Muhammad bin Salman. Dalam surat yang keluarkan 29 Januari 2018 ini disebutkan bahwa Direktur organisasi HAM Yaman, Kim Sharif telah menyampaikan permohonan kepada Kepala Pengadilan Inggris, Alison Sanders mengenai penangkapan Muhammad bin Salman menjelang kunjungannya ke Inggris dengan alasan melakukan kejahatan perang di Yaman.

Sementara itu, dua pengacara Inggris anggota serikat pengacara internasional, Ken Macdonald dan Rodney Dickson menyatakan mewakili lebih dari 60 keluarga tahanan politik dan HAM Arab Saudi yang meminta pencabutan keanggotaan negara ini di dewan HAM PBB. Saat ini lebih dari 30.000 orang warga Saudi mendekam di penjara negara ini sebagai tahanan politik.

Dalam situasi demikian, publik dunia berharap dari ketua dewan HAM PBB untuk mencabut keanggotaan Arab Saudi karena  jejak kelam negara ini dalam  pelanggaran HAM dan kejahatan perang yang dilakukan rezim Al Saud baik di dalam maupun di luar negeri.

Berdasarkan pasal delapan dewan HAM PBB, setiap negara anggota yang melakukan kejahatan HAM, maka keanggotaannya ditangguhkan. Tapi hal ini tidak berlaku bagi Arab Saudi. Alih-alih ditangguhkan, justru keanggotaannya diperpanjang selama satu periode lagi.

Dewan HAM PBB

Meskipun jejak pelanggaran HAM Arab Saudi diketahui negara-negara dunia, tapi sejak tahun lalu negara ini menjadi anggota dewan HAM PBB dengan dukungan 152 suara. Ironisnya, jumlah dukungan tersebut  meningkat dibandingkan sebelum rezim Al Saud menyerang Yaman dengan 140 dukungan suara.

Selain melakukan berbagai aksi kekerasan terhadap warganya sendiri, rezim Al Saud melancarkan agresi militer di Yaman, dan mendukung kelompok teroris yang beroperasi di berbagai negara dunia.(PH)   

Tags