Feb 03, 2018 20:00 Asia/Jakarta
  • Perang di Yaman
    Perang di Yaman

Perserikatan di laporan terbarunya kembali menekankan bahwa Koalisi Arab pimpinan Arab Saudi bertanggung jawab atas tewasnya anak-anak Yaman dan cacat yang mereka alami.

Laporan rahasia PBB untuk komite pengawas kondisi anak-anak di wilayah konflik di dunia ini membahas kondisi anak-anak Yaman di musim panas tahun lalu. Laporan ini telah diserahkan kepada Dewan Keamanan pada 19 Januari.

Bendera Arab Saudi

Pengakuan kembali PBB atas pelanggaran HAM  oleh Arab Saudi serta aksi beberapa waktu lalu organisasi dunia ini mencantumkan koalisi Saudi di list rezim pembantai anak karena represi opini publik terjadi ketika Riyadh termasuk anggota Dewan HAM PBB.

Hal ini kian menguak kontradiksi perilaku PBB terhadap Al Saud. Juru bicara gerakan Ansarullah Yaman menilai PBB bertanggung jawab dan motivator kejahatan Arab Saudi dalam menyerang warga Yaman. Mohammad Abdulsalam menekankan, sikap lamban, masif dan kontradiktif PBB dala merespon Al Saudi mendorong Riyadh semakin getol melakukan kejahatan lebih besar di Yaman.

Sementara itu, Mohammad Ali al-Houthi, ketua Dewan Tinggi Revolusi Yaman beberapa waktu lalu merilis isi surat sejumlah aktivis HAM yang menuntut perilisan instruksi penangkapan Mohammad bin Salman, putra mahkota Arab Saudi. Surat yang dirilis pada 29 Januari 2018 menyebutkan, Kim Sharif, direktur Lembaga HAM Yaman pada 29 Januari 2018, menjelang lawatan Mohammad bin Salman ke Inggris menyerahkan tuntutan instruksi penangkapan putra mahkota Arab Saudi ini karena terlibat kejahatan perang di Yaman kepada Alison Saunders, Direktur Tuntutan Publik (CPS) di Inggris.

Sementara itu, Kenneth Donald John Macdonald dan Rodney Dixon, dua pengacara Inggris  menyatakan, mereka mewakili tuntutan keluarga lebih dari 60 orang tahanan politik dan HAM Arab Saudi meminta pencabutan keanggotaan Riyadh di Dewan HAM PBB.

Lebih dari 30 ribu warga Arab Saudi dengan dakwaan politik dijebloskan ke penjara negara ini. Di kondisi seperti ini, harapan opini publik dari Dewan HAM adalah menangguhkan keanggotaan Arab Saudi di dewan ini karena terlibat kejahatan di Yaman dan eksekusi sejumlah kubu oposisi politik di negara ini.

Berdasarkan pasal 8 Dewan HAM, jika anggota dewan ini terlibat kejahatan, maka keanggotaannya akan ditangguhkan. Namun pasal ini bukan saja tidak diterapkan terhadap Arab Saudi, bahkan keanggotaan negara ini malah diperpanjang untuk satu periode lagi. Arab Saudi yang tercatat sebagai pemerintah pelanggar HAM, beberapa waktu lalu dalam sebuah proses ambigu, kembali terpilih sebagai anggota dewan ini.

Anak-anak Yaman, korban perang Saudi

Penunjukan kembali Arab Saudi sebagai anggota Dewan HAM PBB membuat ulah PBB  menerapkan permainan politik, tidak menunjukkan perhatian yang jujur terhadap HAM, menyimpangkan wacana dan tolok ukur HAM di lembaga ini kembali terkuak di mata masyarakat dunia.

Arab Saudi meski melakukan pelanggaran luas dan sistematis terhadap HAM baik di dalam maupun luar negeri di tahun lalu, kembali terpilih sebagai anggtoa Dewan HAM dengan 152 suara mendukung. Uniknya lagi Arab Saudi di pemilihan anggota Dewan HAM sebelumnya, yakni tahun 2013 sebelum agresi ke Yaman, hanya mengantongi 140 suara. Tapi setelah menyerang Yaman dan membantai warga negara ini, justru Saudi mendapat suara 152 saat terpilih kembali sebagai anggota Dewan HAM. (MF)

Tags