Des 13, 2019 18:51 Asia/Jakarta
  • Pasukan AS.
    Pasukan AS.

Amerika Serikat telah mengirimkan pasukannya secara ilegal ke Suriah sejak tahun 2014 dengan dalih memerangi kelompok teroris takfiri Daesh (ISIS).

Presiden AS Donald Trump beberapa waktu lalu mengklaim akan menarik pasukan Amerika dari Suriah dengan alasan Daesh telah musnah, namun tak lama setelah itu, dia justru memperpanjang kehadiran militer Amerika di negara Arab ini dengan dalih baru.

Trump sepakat untuk memperpanjang kehadiran pasukan AS di Suriah dengan alasan apa yang dia sebut sebagai menjaga ladang-ladang minyak di Suriah timur. Keputusan ini telah menuai reaksi dari beberapa pejabat negara sekutu Suriah.

Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Suriah  Alexander Lavrentiev menegaskan bahwa kehadiran militer AS di Suriah tidak dapat diterima. Dia menambahkan, AS menggunakan kekayaan Suriah untuk membayar biaya-biaya yang diperlukannya.

"Menurut pandangan kami, kehadiran (militer) AS di Suriah tidak dapat diterima. Sebab, kehadiran pasukan AS di Suriah tidak hanya ilegal, namun mereka juga terlibat dalam sejumlah kejahatan seperti menggunakan kekayaan Suriah untuk membayar biaya-biaya mereka dan melayani kepentingannya. Langkah ini sama sekali tidak dapat diterima, dan kami terus mendesak AS dan kekuatan-kekuatan Barat lainnya untuk meninggalkan Suriah," ujarnya.

Rusia sebagai sekutu Suriah telah berulang kali menegaskan bahwa kehadiran pasukan Amerika di negara Arab ini adalah ilegal. Moskow juga telah menuntut agar pasukan AS secepatnya ditarik dari Suriah.

Utusan Khusus Presiden Rusia untuk Suriah  Alexander Lavrentiev.

Menanggapi hal itu, Wakil Khusus Pemerintah AS untuk Suriah James Jeffrey pada akhir November 2019 mengklaim bahwa kehadiran pasukan AS di ladag-ladang minyak Suriah adalah legal.

Dia mengatakan, saya percaya bahwa lagkah ini tidak bertentangan dengan hukum internasional, dan kami tidak melakukan pekerjaan ilegal apapun.

James Jaffry juga menjustifikasi kehadiran pasukan AS di Suriah timur dengan dalih bahwa Pasukan Demokratik Suriah (SDF) mengontrol ladang-ladang minyak ini dan Washington memfasilitasi mereka. 

Trump pada awal November 2019 mengabarkan kelanjutan kehadiran sebagian pasukan AS di ladang-ladang minyak Suriah di timur Sungai Eufrat yang merupakan tempat bagi 90 persen cadangan minyak Suriah. Keputusan ini diambil tak lama setelah Trump berjanji untuk menarik pasukan Amerika dari Suriah.

Lindsey Graham, seorang Senator garis keras AS di akun twitternya  mengungkapkan  keinginannya bahwa biaya militer AS di Suriah diambil dari hasil penjualan minyak negara Arab ini.

Sementara itu, para pejabat Suriah menegaskan bahwa kehadiran pasukan AS di Suriah dilakukan tanpa izin pemerintah Damaskus, dan kelanjutan pendudukan militer AS di Suriah timur bertujuan untuk menjarah sumber-sumber alam Suriah, terutama minyak.

Menurut Duta Besar Suriah untuk PBB Bashar al-Jafari, pasukan AS menduduki sumur-sumur minyak Suriah dan menjarah kekayaan rakyat negara ini di tengah-tengah kebungkaman Dewan Keamanan PBB.

Para pejabat AS berusaha menutupi kehadiran ilegal pasukannya di Suriah dengan mengklaim bahwa jumlah pasukan Rusia di negara Arab ini bertambah. Menteri Pertahanan AS Mark Esper dalam pernyataannya di Kongres pada hari Rabu (11/12/2019) mengatakan bahwa kehadiran pasukan Rusia di Suriah meningkat selama 1,5 bulan lalu.

Pada dasarnya, banyak pejabat Gedung Putih yang menentang keinginan Trump untuk menarik pasukan AS dari Suriah. Oleh karena itu, tekanan Kongres telah menyebabkan Trump menyisakan 600 pasukan khusus untuk ditempatkan di Suriah utara dengan dalih melindungi ladang-ladang minyak di kawasan ini dari kemungkinan serangan Daesh.

Namun, sebenarnya itu hanya sebuah pembenaran untuk melanjutkan pendudukan atas Suriah dan upaya untuk menggunakan sumber-sumber minyak negara ini untuk memenuhi kepentingan Amerika. Berdasarkan hukum internasional, penggunaan segala bentuk sumber alam sebuah negara independen tanpa izin pemerintah negara itu adalah ilegal. (RA)

Tags

Komentar