Jan 17, 2020 22:06 Asia/Jakarta
  • Kerusakan pangkalan militer AS di Irak akibat serangan rudal Iran
    Kerusakan pangkalan militer AS di Irak akibat serangan rudal Iran

Transformasi Timur Tengah atau Asia Barat sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai penarikan pasukan AS dari Irak.

Isu lainnya mengenai penangkapan milisi teroris Daesh oleh pasukan Irak, rakyat Bahrain tidak menghendaki kehadiran pasukan AS di negaranya, pengamanan pangkalan militer AS di Kuwait diperketat, Palestina mendesak PBB menghentikan pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat dan Qatar melanjutkan rute penerbangan ke Iran. 

 

Pasukan AS di Irak

 

Langkah Pengusiran Pasukan AS dari Irak Berlanjut

Kelompok-kelompok perlawanan dan warga Irak menyambut seruan Pemimpin Gerakan Sadr, Moqtada Sadr untuk menggelar unjuk rasa menentang Amerika Serikat.

Ajakan yang langsung disambut oleh kubu perlawanan dan warga Irak ini, memiliki beberapa pesan penting. Pertama, seluruh lapisan masyarakat Irak sepakat untuk mengusir pasukan AS dari negara mereka.

AS selama ini melakukan banyak upaya untuk menciptakan perpecahan di antara kelompok-kelompok Irak khususnya komunitas Syiah, tapi kasus pembunuhan Komandan Pasukan Quds Iran, Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, telah melahirkan kebulatan suara di antara mereka yaitu mengusir pasukan AS dari Irak.

Kedua, konsensus ini membuktikan bahwa tindakan Trump meneror para pemimpin kubu perlawanan adalah sebuah strategi yang salah dan membawa petaka bagi AS, termasuk seruan unjuk rasa anti-Amerika pada Jumat besok.

Ketiga, kelompok-kelompok Irak khususnya komunitas Syiah menolak segala bentuk dikte Washington atas Baghdad dan mereka menekankan independensi dan kedaulatan negaranya.

Keempat, kelompok-kelompok Syiah yang berpengaruh di panggung politik Irak, sekarang lebih mengutamakan perang melawan musuh asing daripada mengejar kepentingan politiknya dan melupakan friksi politik di antara mereka.

Para pemimpin Gerakan Sadr dan sejumlah kelompok perlawanan termasuk Hadi al-Amiri, ketua Koalisi al-Fath, telah melakukan sebuah pertemuan sebelum keluarnya seruan tersebut.

Kelompok-kelompok Irak juga diharapkan akan segera mencapai sebuah kesepakatan untuk mengakhiri krisis politik dan menjadikan perlawanan terhadap AS sebagai prioritasnya.

AS mungkin akan kembali memanfaatkan agen-agennya di Irak untuk menyulut babak baru kerusuhan dan merongrong persatuan kelompok-kelompok Irak.

Bersamaan dengan meningkatnya gelombang tuntutan supaya pasukan AS meninggalkan Irak, belum lama ini media AS mempublikasikan kerusakan parah yang terjadi di pangkalan militer Ain Al-Assad akibat serangan rudal Iran.

 

kelompok teroris Daesh

 

Pasukan Irak Tangkap Milisi Teroris Daesh

Sumber-sumber Irak melaporkan penangkapan beberapa milisi teroris Daesh di kota Samarra, provinsi Salah al-Din, wilayah utara Irak.

Pasukan Irak hari Kamis (16/1/2020) menangkap enam teroris Daesh dalam operasi  penumpasan teroris di Samarra barat dan menyita sejumlah besar bom, peluru, dan roket.

Selain itu, enam teroris lainnya tewas dan banyak peralatan militer mereka dihancurkan dalam serangan jet tempur militer Irak di provinsi Salah al-Din.

Sementara itu, unit Intelijen keamanan Irak mengumumkan penangkapan seorang mufti kelompok teroris Daesh bernama Syafa al-Numah di kota Mosul.

Meskipun sebagian besar kelompok teroris Daesh berhasil ditumpas di Irak, tetapi masih ada anggota kelompok teroris ini yang bersembunyi di berbagai wilayah negara ini dan melakukan operasi teroris secara sporadis.

Pada tahun 2014, kelompok teroris Daesh yang mendapat dukungan militer AS dan finansial sekutu Barat dan Arabnya, termasuk Arab Saudi, menyerbu dan menduduki sebagian besar wilayah utara dan barat Irak dan melakukan berbagai kejahatan.

Tapi kemudian, dengan bantuan Republik Islam Iran, pasukan Irak berhasil membebaskan kota Rawa, di provinsi Al-Anbar, wilayah barat Irak pada 17 November 2017  dan mengumumkan pembebasan Irak dari cengkeraman kelompok teroris Daesh.

 

 

Pangkalan militer AS di Bahrain

Gerakan Haq: Pangkalan Militer AS tak Dikehendaki Rakyat Bahrain

Gerakan Haq untuk Kebebasan Sipil dan Demokrasi Bahrain menganggap kehadiran pasukan Amerika Serikat di negara itu melanggar semua legitimasi hukum.

Stasiun televisi Al Manar (14/1/2020) melaporkan, Abdul Ghani Al Kanjar mengatakan, pasukan Amerika hadir di Bahrain karena kesepakatan rahasia yang ditandatanganinya dengan diktator Al Khalifa.

Ia menambahkan, pangkalan-pangkalan militer Inggris dan Amerika dibangun di Bahrain bukan atas keinginan rakyat negara ini.

Abdul Ghani Al Kanjar menjelaskan, Presiden Amerika, Donald Trump dengan menipu publik dunia berusaha menunjukkan bahwa dirinya seolah-olah bersama rakyat tertindas negara-negara dunia, padahal di Bahrain dan Arab Saudi, ribuan aktivis politik dipenjarakan, tapi ia diam saja. 

 

Pangkalan militer AS di Kuwait

 

Pengamanan Pangkalan AS dan Inggris di Kuwait Diperketat

Media massa Kuwait melaporkan peningkatan langkah-langkah keamanan di sekitar pangkalan AS dan Inggris yang berada di negara Arab ini.

Surat kabar Kuwait, al-Qabas hari Jumat (17/1/2020) melaporkan, setidaknya 11 situs dan markas pasukan khusus AS dan Inggris dan kediaman para diplomat mereka di Kuwait telah dijaga ketat.

Sebuah tim khusus dari semua bagian di bidang keamanan  di kementerian dalam negeri Kuwait dibentuk untuk mengawasi pengamanan kepentingan AS dan Inggris.

Langkah pengetatan keamanan ini diambil di tengah eskalasi ketegangan di kawasan.

Amerika Serikat meningkatkan ketegangan di kawasan dengan melancarkan aksi teror terhadap Letnan Jenderal Qassem Soleimani, Komandan Brigade Korp Garda Revolusi Islam Iran, dan Wakil Ketua Al-Hashd Al-Shaabi,  Abu Mahdi al-Mohandis, bersama delapan orang lainnya.

 

PBB

Palestina Desak PBB Hentikan Permukiman Zionis di Tepi Barat

Duta Besar Palestina untuk PBB Riyadh Mansour mengirim surat terpisah kepada sekretaris jenderal, ketua Majelis Umum dan ketua Dewan Keamanan PBB, yang menyerukan tindakan hukum yang harus diambil untuk mencegah pembangunan permukiman Zionis di Tepi Barat.

Riyadh Mansour dalam suratnya menunjukkan bahwa pembangunan permukiman Zionis di Tepi Barat merupakan pelanggaran hukum internasional.

"Berdasarkan resolusi dewan keamanan PBB, terutama resolusi no.2234, pembangunan permukiman Zionis di wilayah Palestina, termasuk Quds timur sebagai tindakan ilegal," tulis Riyadh Mansour baru-baru ini.

Tidak adanya tindakan tegas yang diambil PBB  terhadap Israel telah menyebabkan rezim agresor ini terus melanjutkan pendudukan dan kejahatannya terhadap Palestina.

Duta besar Palestina untuk PBB menegaskan bahwa dukungan penuh Washington terhadap rezim Zionis menyebabkan mereka masih terus melanjutkan aksi ilegalnya itu.

Data statistik yang dikeluarkan lembaga Peace Now  menunjukkan  Israel telah membangun 132 permukiman Zionis da kini sedang membangun 212 permukiman ilegal baru  di Tepi Barat untuk ditempati 428.000 orang.

Dewan Keamanan PBB pada 23 Desember 2016 telah mengeluarkan sebuah resolusi no.2334 yang mendesak rezim Zionis segera menghentikan secara total semua kegiatan permukiman di wilayah Palestina yang didudukinya.

Pembangunan permukiman Zionis dilakukan Israel demi mengubah struktur geografis dan demografis wilayah Palestina dan menggabungkan daerah tersebut sebagai bagian dari wilayah Israel.

 

Qatar airways

Setelah UEA, Qatar Lanjutkan Rute Penerbangan ke Iran

Maskapai penerbangan Qatar Airways, Rabu (15/1/2020) mengumumkan, rute penerbangan ke Iran akan terus dilanjutkan.

Fars News (15/1) melaporkan, Direktur Eksekutif Qatar Airways, Akbar Al Baker hari Rabu (15/1) mengatakan, penerbangan Qatar Airways ke Iran tetap dilanjutkan.

Sebagaimana diberitakan Reuters, Akbar Al Baker menuturkan, meski terjadi peningkatan ketegangan di kawasan baru-baru ini, kami tidak mendapatkan satupun pembatalan tiket penerbangan.

Menurut Reuters, minggu lalu pasca kecelakaan pesawat Ukraina di Iran, beberapa jadwal penerbangan ke Tehran dibatalkan, namun demikian sejumlah maskapai penerbangan termasuk Qatar mengaku akan tetap melanjutkan penerbangan dengan menggunakan zona udara Iran.

Sebelumnya maskapai penerbangan Uni Emirat Arab mengatakan, tidak ada perubahan dalam rute penerbangan kami, penerbangan melalui zona udara Iran tidak dihentikan.(PH)

 

 

Tags

Komentar