Aug 16, 2020 19:30 Asia/Jakarta
  • Kontrak kerja sama antara perusahaan Israel dan UEA
    Kontrak kerja sama antara perusahaan Israel dan UEA

Transformasi Asia Barat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai kesepakatan antara rezim Zionis Israel dan Uni Emirat Arab untuk menjalin hubungan diplomatik yang memicu reaksi dari berbagai kalangan termasuk dari Palestina.

Selain itu, masalah pengunduran diri Hassan Diab dari jabatan perdana menteri Lebanon, statemen Bashar Assad bahwa sanksi AS terhadap Suriah demi mendukung teroris, amnesti internasional menyerukan pembebasan anggota Hamas di penjara Saudi, putra mahkota Arab Saudi menyandera keluarga salah satu buronannya, Qatar mengecam statemen anti-Iran sekjen P-GCC dan Turki melanjutkan serangan udara di wilayah utara Irak.

 

Kontrak antara perusahaan UEA dan rezim Zionis

 

Perusahaan Israel dan UEA Tandatangani Kontrak Pertama

Perusahaan Uni Emirat Arab (UEA) dan rezim Zionis mennadatangani kontrak kerja sama mengenai kit tes Corona. Menurut laporan Koran Jerusalem Post, setelah dua hari normalisasi hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab, perusahaan investasi nasional APEX menandatangani kesepakatan perdagangan strategis dengan Tera Group Israel di bidang penelitian dan produksi kit diagnosa virus Corona.

Khalifa Yousef Khoury, CEO APEX mengatakan, ini transaksi pertama untuk membuka perdagangan, ekonomi dan partisipasi antara sektor perdagangan Emirat dan Israel.

Presiden AS Donald Trump Kamis (13/8/2020) mengkonfirmasi kesepakatan antara UEA dan Israel terkait normalisasi hubungan kedua pihak.

Kesepakatan ini menuai kecaman dan kritik luas di dunia Islam. Selama beberapa bulan terakhir, proses normalisasi hubungan sejumlah rezim Arab di kawasan khususnya Arab Saudi dan Uni Emirat Arab dengan Israel meningkat tajam.

Upaya rezim Arab untuk menormalisasikan hubungannya dengan Israel terjadi ketika rezim Zionis selama bertahun-tahun selain menumpas rakyat tertindas Palestina, juga menduduki berbagai wilayah Arab dan Islam.

 

Kesepakatan antara rezim Zionis dan UEA dengan dukungan AS

 

Hamas dan Jihad Islam: Palestina Bersatu Lawan Perjanjian UEA dan Rezim Zionis

Ketua biro politik Hamas dan sekjen gerakan Jihad Islam Palestina menekankan pembatalan kesepakatan antara UEA dengan rezim Zionis, dan gerakan Palestina akan mengambil tindakan untuk melawannya.

Ismail Haniyeh dan Ziyad al-Nakhalah dalam kontak telepon hari Kamis (13/8/2020) bersepakat untuk mengambil tindakan bersama melawan perjanjian antara UEA dan rezim Zionis dengan memperkuat persatuan nasional Palestina.

Pengumuman resmi normalisasi hubungan antara Abu Dhabi dan Tel Aviv, memicu reaksi dari Otoritas Palestina dengan menarik duta besarnya di  Abu Dhabi, dan memanggil duta besar UEA di Ramallah.

Rezim Zionis Israel dan Uni Emirat Arab (UEA) memulai normalisasi hubungan sebagai bagian dari upaya Presiden AS, Donald Trump mengimplementasikan Kesepakatan Abad yang menargetkan pengakuan terhadap eksistensi Israel oleh negara-negara Arab dan Muslim.

Kelompok-kelompok perlawanan Palestina, terutama Hamas dan Jihad Islam bereaksi keras terhadap tindakan memalukan Abu Dhabi yang mengumumkan dimulainya hubungan diplomatik antara UEA dan rezim Zionis.

 

 

Hassan Diab

 

Hassan Diab Mundur dari Jabatan PM Lebanon

Perdana Menteri Lebanon malam ini, Senin (10/8/2020) menyampaikan pidato terkait pengunduran dirinya, dan perkembangan terbaru di negara itu.

Sasiun televisi Al Mayadeen melaporkan, Hassan Diab dalam pidatonya mengatakan, telah terjadi sebuah bencana di Lebanon, sebagai buah dari korupsi akut dalam pemerintahan, dan pengelolaan negara.

Ia menambahkan, korupsi sudah sangat melembaga di Lebanon, dan ada sekelompok orang yang ingin mencegah perbaikan kondisi Lebanon.

Menurut Diab, kami sedang berhadapan dengan sebuah bencana besar, dan mereka yang bersikeras menjaga negara, harus bekerjasama dengan menghormati masyarakat banyak.

 

Bashar Assad

 

Bashar Assad: Sanksi AS terhadap Suriah demi Mendukung Teroris

Presiden Suriah, Bashar Assad mengatakan bahwa Amerika Serikat menjatuhkan sanksi terhadap Suriah demi mendukung kelompok teroris yang beroperasi di negaranya.

Presiden Suriah Bashar al-Assad dalam sidang pembukaan parlemen Suriah hari Rabu (12/8/2020) menyebut Undang-Undang Caesar sebagai langkah baru AS untuk meningkatkan tekanan terhadap Suriah.

"Rezim bajak laut sepanjang sejarah melancarkan sanksi semacam itu terhadap negara lain," ujar Assad.

Mengenai dampak sanksi AS terhadap Suriah, Bashar Assad mengatakan bahwa sanksi tersebut lebih banyak merugikan rakyat Suriah, yang bertentangan dengan klaim pejabat Gedung Putih selama ini.

Presiden Suriah mengungkapkan bahwa Amerika Serikat membutuhkan teroris termasuk Daesh di kawasan.

"Setiap kali teroris gagal menjalankan misi mereka, Amerika Serikat akan menggunakan kekuatannya untuk meningkatkan ketegangan," papar Assad.

Ia juga menunjukkan bahwa serangan udara dan agresi rezim Zionis baru-baru ini di beberapa daerah Suriah sejalan dengan kepentingan AS untuk mendukung terorisme, terutama memfasilitasi pergerakan Daesh di Suriah.

 

 

 

Amnesti Internasional Serukan Pembebasan Anggota Hamas di Penjara Saudi

Amnesti International telah menyerukan pembebasan tanpa syarat Mohammed al-Khadiri, seorang anggota gerakan Hamas yang ditahan pemerintah Arab Saudi.

Amnesti International juga menegaskan perlunya pembebasan Hani, putra anggota Hamas yang ditahan di penjara Arab Saudi ini.

Sebelumnya, organisasi hak asasi manusia mengeluarkan pernyataan terpisah yang menyerukan pembebasan segera seorang anggota Hamas yang ditahan di Arab Saudi.

Mohammed al-Khadiri adalah wakil Hamas di Arab Saudi yang ditahan oleh otoritas Saudi selama lebih dari setahun.

Pada April 2019, pasukan keamanan Saudi menangkap anggota Hamas yang berusia 82 tahun ini di Jeddah.

Banyak organisasi internasional dan hak asasi manusia, termasuk Human Rights Watch, berulangkali mengkritik tindakan represif rezim Al Saud terhadap oposisi, dan pemenjaraan aktivis hak asasi manusia di Arab Saudi.

Berbagai organisasi HAM internasional menyebut Arab Saudi sebaagai salah satu rezim pelanggar hak asasi manusia terbesar di dunia.

 

Mohammed bin Salman

 

Paksa Musuhnya Pulang, Putra Mahkota Saudi Sandera Keluarga Mereka

Putra seorang mantan perwira intelijen Saudi mengatakan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman telah menyandera saudara laki-laki dan perempuannya demi memaksa ayah mereka yang berada di luar negeri pulang.

Khalid al-Jabri, putra Saad al-Jabri, mantan perwira tinggi intelijen Saudi hari Selasa (11/8/2020) mengatakan saudara laki-laki dan perempuannya, Sarah dan Omar; yang tidak bersalah dan tidak memiliki sangkut apapun dalam masalah konflik antara ayahnya dengan Putera Mahkota Arab Saudi saat ini tidak diketahui keadaaannya, apakah masih hidup atau sudah mati.

"Jika keduanya tidak mati dibunuh penguasa Arab Saudi, bisa dipastikan berada dalam penjara yang diperlakukan secara ilegal dan tidak berperikemanusiaan," ujar Khalid Al Jabri.

Sebelumnya, seorang pejabat Saudi menyatakan bahwa saudara laki-laki dan perempuan Khalid berada di penjara Al-Haier dan berada di bawah pengamanan yang ketat.

Pada Kamis (6/8/2020), Saad al-Jabri yang berada di Kanada saat ini dan pernah menjabat sebagai penasihat Pangeran Mohammed Nayef, mantan Putra Mahkota Arab Saudi, mengajukan gugatan terhadap Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman dan 24 pejabat lainnya atas kasus teror yang gagal terhadap dirinya di tahun 2018.

Putera Mahkota Arab Saudi meneror Saad Al-Jabri yang dianggap sebagai buronan di luar negeri, karena memegang sejumlah dokumen rahasia yang dicarinya.

 

 

Mutlaq bin Majed Al Qahtani

 

Qatar Kecam Statemen Anti-Iran Sekjen PGCC

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Qatar mengumumkan, statemen terbaru Sekjen Dewan Kerjasama Teluk Persia, PGCC terkait perpanjangan embargo senjata Iran, bukan sikap negara-negara anggota PGCC.

Stasiun televisi Al Jazeera (12/8/2020) melaporkan,  wakil khusus Menlu Qatar untuk urusan perang melawan terorisme merespon keras statemen terbaru Sekjen PGCC soal perpanjangan embargo senjata Iran.

Ia menuturkan, sikap PGCC dikeluarkan berdasarkan apa yang dihasilkan dari sidang menlu negara-negara anggota, bukan statemen sekjen ini.

Al Qahtani menambahkan, sanksi terhadap Iran saat ini tidak akan memberikan hasil yang positif, dan tidak akan membantu menyelesaikan krisis, karena semua krisis harus diselesaikan dengan dialog.

Sebelumnya Sekjen PGCC Nayef Falah Mubarak Al Hajraf melayangkan surat ke Dewan Keamanan PBB dan mendesak perpanjangan embargo senjata Iran.

 

Jet tempur Turki

 

Turki Lanjutkan Serangan Udara di Utara Irak

Militer Turki melanjutkan serangan ke wilayah utara Irak dengan mengerahkan sejumlah jet tempur yang menimbulkan korban.

Setidaknya, empat anggota Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK) tewas dalam serangan udara angkatan bersenjata Turki di Irak utara yang terjadi hari Kamis (13/8/2020).

Kementerian Pertahanan Turki mengumumkan bahwa jet tempur negaranya pada hari Kamis menargetkan kendaraan yang bergerak antara desa Rashanki dan Zawita, yang terletak sekitar 20 km dari ibu kota provinsi Duhok di wilayah utara Irak.

Dilaporkan, penumpang mobil terdiri dari empat anggota PKK yang seluruhnya tewas dihantam roket yang ditembakkan dari jet tempur Turki.

Sejak 27 Mei 2019, militer Turki melancarkan operasi militer di wilayah utara Irak untuk menekan Partai Buruh Kurdistan Turki (PKK) yang memicu kecaman dari Baghdad.

Sebelumnya, empat penjaga perbatasan, termasuk dua perwira dan dua tentara Irak tewas dalam serangan drone militer Turki di daerah perbatasan wilayah utara provinsi Erbil pada hari Selasa.

Irak mengirim persenjataan berat, dan pasukan tambahan ke perbatasan negara ini dan Turki untuk mengantisipasi berlanjutnya serangan dari arah negara tetangganya itu.(PH)

 

Tags

Komentar