Sep 17, 2020 07:29 Asia/Jakarta

Prosesi penandatanganan perjanjian kompromi antara Bahrain, UEA dengan rezim Zionis telah berlangsung Selasa (15/9/2020) di Gedung Putih.

Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed, Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif al-Zayani, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden AS, Donald Trump mengklaim perjanjian itu akan membuka jalan bagi diakhirinya konflik dan membawa perdamaian ke kawasan Asia Barat.

Klaim ini muncul di saat banyak analis independen percaya bahwa kesepakatan kompromi dengan rezim Zionis tersebut bukan hanya tidak mengarah pada perdamaian di Timur Tengah, bahkan merupakan contoh dari kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.

Pertama dan terpenting, rezim Zionis bukan hanya tidak membebaskan bagian manapun dari wilayah pendudukan sebagai tanggapan atas kesepakatan ini. Tetapi, mereka juga tidak menghentikan agresi dan pendudukan di berbagai wilayah Palestina. Pada saat yang sama, blokade brutal selama 14 tahun di Jalur Gaza belum berakhir.

Dalam keadaan seperti itu, tindakan UEA dan Bahrain dianggap mendukung pendudukan dan kejahatan rezim Zionis, serta meningkatkan kejahatan. Profesor sejarah universitas California, David Yaghoubian mengatakan, "Alih-alih berupaya mewujudkan stabilitas dan keamanan di kalangan masyarakat dan bekerja sama dengan negara-negara kawasan, para penguasa UEA dan Bahrain justru mengikuti ilusi Netanyahu dan Trump,".

 

Penguasa Bahrain dan PM rezim Zionis

 

Dengan pertimbangan ini, kompromi dengan rezim Zionis adalah contoh dari kesalahan yang tidak bisa dimaafkan atau dosa yang tidak bisa diampuni.

Kedua, kesepakatan kompromi dalam praktiknya dibarengi dengan penghinaan terhadap UEA dan Bahrain oleh Israel. Pasalnya, rezim Zionis saat ini menghadapi banyak tantangan internal di bidang politik, keamanan dan ekonomi. Kesepakatan dengan UEA dan Bahrain bisa memberikan keamanan dan peluang ekonomi bagi rezim Zionis, tetapi Donald Trump dalam upacara penandatanganan perjanjian tersebut mengklaim akan memberikan peluang ekonomi dan perkembangan lebih lanjut bagi kedua negara Arab ini. Dengan kata lain, Presiden AS percaya bahwa UEA dan Bahrain lebih membutuhkan perjanjian ini daripada rezim Zionis. Padahal faktanya justru Israel yang lebih membutuhkan perjanjian tersebut.

Selain itu, tanggapan pemerintah AS terhadap delegasi UEA dan Bahrain di Amerika Serikat tak lain bentuk dari mempermalukan dan menyepelekan delegasi mereka. Menteri Luar Negeri Bahrain Abdul Latif al-Zayani hanya disambut oleh delegasi tingkat rendah.

Perilaku semacam ini, bersama dengan pandangan miring Trump terhadap negara-negara tersebut yang ia anggap sebagai sapi perahan karena pendapatan minyak mereka, menunjukkan bahwa Presiden AS telah meremehkan negara-negara Arab. 

Salah satu alasan mengapa aktivis masyarakat sipil Uni Emirat Arab dan sebagian besar penduduk Bahrain menentang perjanjian tersebut, karena pandangan pemerintah AS yang menghina negara mereka sendiri.

Alasan ketiga, karena kesepakatan ini telah menyebabkan perpecahan dan perselisihan lebih lanjut di dunia Islam. Sejumlah besar bangsa Muslim, serta sejumlah negara Islam menentang perjanjian tersebut, dan menyebutnya sebagai pengkhianatan terhadap Palestina dan dunia Islam. Namun, beberapa negara secara eksplisit mendukung perjanjian ini dan beberapa secara implisit mendukungnya. Situasi ini menunjukkan bahwa kesepakatan kompromi telah mempertajam perselisihan di tubuh dunia Islam, dan ini menjadi kesalahan yang tidak bisa dimaafkan.(PH)

 

Tags

Komentar