Jan 18, 2021 22:11 Asia/Jakarta
  • Faisal bin Farhan
    Faisal bin Farhan

Di akhir masa pemerintahan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, muncul sejumlah sinyal perubahan dalam kebijakan regional Arab Saudi.

Saudi selama ini telah mengeluarkan biaya besar untuk memainkan kartu pemerintah Donald Trump di kawasan Asia Barat. Meski perang melawan Yaman dimulai di masa pemerintahan Barack Obama, namun pemerintah Trump telah terlibat  dalam semua pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan Saudi di Yaman, dan Riyadh melanjutkan perang ini tanpa kekhawatiran apapun.

Pemerintah Saudi, 6 bulan pasca naiknya Trump, bersitegang dengan Qatar, dan dengan maksud untuk menekan Doha agar mau mengubah kebijakan luar negerinya, Saudi bersama tiga negara Arab lain yaitu Bahrain, Uni Emirat Arab dan Mesir, memutus hubungan diplomatik dan memblokade negara itu.

Ketegangan Saudi dengan Republik Islam Iran memburuk di masa Barack Obama, tepat pasca hukuman mati terhadap Syeikh Nimr Baqir Al Nimr, namun Riyadh lah yang sebenarnya menjadi pemain utama dalam penerapan strategi tekanan maksimum pemerintah Trump terhadap Iran. Di masa ini hubungan Saudi dan Iran sepenuhnya berubah dari rivalitas eksternal menjadi permusuhan.

Saudi di masa pemerintahan Trump juga terlibat ketegangan dengan Turki. Ketegangan ini berpusat pada tiga masalah, tekanan terhadap Qatar, menyebut Ikhwanul Muslimin organisasi teroris, dan pembunuhan mengerikan Jamal Khashogghi di Istanbul, Turki.

Semua ini termasuk tantangan penting dalam kebijakan luar negeri Saudi selama 4 tahun terakhir namun selalu diabaikan pemerintah Riyadh karena merasa dibantu Gedung Putih. Selama masa ini Saudi tidak pernah takut atau khawatir hubungan dengan negara lain di kawasan memburuk.

Akan tetapi sekarang di akhir masa pemerintahan Trump, sepertinya muncul sejumlah pertanda baru dalam kebijakan luar negeri Saudi yang menunjukkan akan terjadinya perubahan kebijakan regional Riyadh.

Donald Trump dan Mohammed bin Salman

Salah seorang pengamat Timur Tengah, Ebrahim Motaghi percaya Saudi sedang berusaha mengurangi tantangan dalam kebijakan luar negerinya, karena Riyadh meyakini pemerintahan baru Amerika di bawah Joe Biden tidak akan seperti pemerintahan Trump yang selalu mendukungnya, dan masalah-masalah hak asasi manusia serta krisis internal Saudi akan menjadi perhatian Biden.

Pemerintah Saudi pada langkah pertama bergerak melakukan perubahan terpaksa dalam kebijalan luar negerinya ke arah penyelesaian konflik dengan Qatar, pasalnya sekalipun akhir ketegangan dengan Doha diwarnai kekalahan Riyadh, namun penyelesaian konflik dengan negara ini bagi Saudi mamakan biaya yang lebih kecil daripada krisis Yaman dan ketegangan dengan Turki atau Iran. Kenyataannya Qatar adalah negara Arab tetangga Saudi.

Sepertinya pemerintah Riyadh sudah melakukan langkah awal dalam memulihkan hubungan dengan Turki. Qatar berhubungan baik dengan Turki, dan Doha menawarkan diri untuk menjadi mediator penyelesaian konflik Saudi-Turki. Usul ini nampaknya disambut oleh kedua negara, oleh karena itu Saudi mungkin saja berunding untuk menyelesaikan ketegangan mereka.

Jika perundingan ini sampai terjadi, lagi-lagi Saudi yang akan mundur dari sikap awalnya, karena sebelumnya Riyadh ingin mengeluarkan Turki dari Qatar, namun gagal, dan Riyadh juga ingin Turki berhenti mendukung Ikhwanul Muslimin termasuk di Libya, namun hal ini juga gagal.

Terdapat dua tantangan lain dalam kebijakan luar negeri Saudi yang sampai sekarang masih belum ada tanda-tanda akan berakhir, namun peluangnya untuk diselesaikan lebih besar ketimbang di masa Trump.

Sampai saat ini belum tampak keinginan Saudi untuk mengakhiri perang Yaman dan memulihkan hubungan dengan Iran, namun baru-baru ini Menteri Luar Negeri Saudi Faisal bin Farhan berkunjung ke Rusia dan bertemu dengan sejawatnya dari negara itu Sergei Lavrov.

Dalam lawatannya ke Rusia, Faisal bin Farhan kemungkinan membawa pesan bagi Iran. Selain itu ada kemungkinan juga Rusia sudah mengumumkan kesiapan mediasi penyelesaian konflik Iran dan Saudi.

Seluruh transformasi yang terjadi ini menunjukkan ketergantungan akut Saudi dalam kebijakan luar negerinya terhadap posisi pemain asing yaitu Amerika, dan tidak pernah mengikuti prinsip stabil dan ajeg. (HS)

Tags