Mar 04, 2021 23:01 Asia/Jakarta
  • Kekerasan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina
    Kekerasan tentara Israel terhadap anak-anak Palestina

Mahkamah Pidana Internasional (ICC) telah meluncurkan penyelidikan atas kejahatan perang rezim Zionis di Palestina yang didudukinya.

Pada hari Rabu, 3 Maret, Jaksa ICC, Fatou Bensouda mengeluarkan pernyataan yang mengumumkan dimulainya penyelidikan kejahatan perang Israel di Jalur Gaza pada tahun 2014, serta aktivitas pemukiman ilegal rezim Zionis di Tepi Barat dan Baitul Maqdis Timur.

Pada awal Februari 2021, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) mengumumkan memiliki yurisdiksi atas kejahatan perang Israel di wilayah Palestina.

Amerika Serikat sangat menentang keputusan ICC membuka penyelidikan kejahatan perang rezim Zionis. Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price mengatakan pemerintahan Biden sedang meninjau sanksi era Trump terhadap Fatou Bensouda dan pejabat ICC lainnya.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga bereaksi terhadap keputusan Mahkamah Pidana Internasional, dan mengklaim keputusan itu mencerminkan sifat anti-Semitnya.

Di pihak lain, Juru Bicara Hamas Hazem Qasim menyambut keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk memulai penyelidikan atas kejahatan rezim Zionis terhadap rakyat Palestina, dan menegaskan dukungan Hamas terhadap langkah ICC tersebut.

Departemen Luar Negeri Otoritas Palestina juga menyambut baik dimulainya penyelidikan terhadap kejahatan perang rezim Zionis di Tepi Barat dan Jalur Gaza yang dilakukan ICC. 

Mohammed Dahleh, seorang pengacara Palestina dan pakar hukum internasional mengatakan, "Terciptanya situasi yang mengarah pada pengadilan atas kejahatan perang Israel, termasuk pejabat dan tentaranya, termasuk terhadap Palestina adalah gempa bumi bagi mereka. Ketika seorang Zionis ditangkap atau didakwa maupun masuk daftar tuduhan yang diajukan Mahkamah Pidana Internasional adalah perkembangan yang bertentangan dengan kepentingan fundamental Israel, sekaligus tragedi besar bagi mereka,".

 

Mahkamah Pidana Internasional

 

Otoritas Palestina menjadi anggota Mahkamah Pidana Internasional pada tahun 2015, tetapi Israel bukan anggota pengadilan tersebut dan sebelumnya telah membantah yurisdiksi atas kasus kejahatan perang yang disampaikan ICC.

Reaksi negatif Amerika Serikat terhadap langkah Mahkamah Pidana Internasional ini menunjukkan berlanjutnya dukungan Washington yang komprehensif dan tanpa syarat terhadap Israel. Meskipun pemerintah Biden mengklaim berselisih dengan Tel Aviv dalam masalah Palestina, tapi dalam hal ini Amerika Serikat secara terbuka membela rezim Zionis dan menutup mata terhadap semua kejahatan dan tindakan tidak manusiawinya selama ini.

Terlepas dari sikap bias pemerintahan Biden, bagaimanapun oposisi global yang bersatu terhadap tindakan tidak manusiawi dan ilegal rezim Zionis terhadap Palestina yang tercermin dalam keputusan Mahkamah Pidana Internasional untuk menyelidiki kejahatan rezim Zionis, menunjukkan tingkat isolasi Israel yang semakin meningkat dan pendukungnya, Amerika Serikat, di arena internasional.

Dengan dimulainya penyelidikan Mahkamah Pidana Internasional terhadap kekejaman rezim Zionis kepada Palestina, Washington tampaknya akan menggunakan berbagai sarana untuk menghentikan penyelidikan dan menekan anggota ICC, terutama jaksa penuntutnya, Fatou Bensouda. Persoalan ini sudah dimulai dengan pengumuman sikap Departemen Luar Negeri AS dan tekanan pemerintah Biden terhadap lembaga hukum internasional ini yang semakin deras.(PH) 

Tags