Jan 15, 2022 17:28 Asia/Jakarta
  • Dinamika Asia Tenggara, 15 Januari 2022

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai kerja sama antara Indonesia dan Cina dalam menangani Covid-19.

Selain itu, Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ekspor bahan mentah, Menlu Malaysia menanggapi kunjungan PM Kamboja ke Myanmar, tingkat kematian Covid-19 di Malaysia meningkat, dan hukuman penjara Suu Kyi ditambah empat tahun lagi.

 

 

Indonesia dan Cina Pererat Kerja Sama untuk Tangani Covid-19

Pemerintah Indonesia dan Cina bekerja sama untuk memerangi pandemi virus Corona.

Dikutip dari IRNA, Presiden Cina Xi Jinping mengatakan dalam percakapan telepon dengan Presiden RI Joko Widodo bahwa negaranya akan terus bekerja sama dengan Indonesia di seluruh rantai industri vaksin dan dalam penelitian dan pengembangan obat.

Dia menekankan, kedua belah pihak harus bekerja sama untuk memerangi pandemi dan memberikan contoh kerja sama kesehatan yang baik.

"Cina akan berpartisipasi aktif di semua bidang yang mengarah pada penguatan hubungan antara kedua negara," tambahnya dalam pembicaraan hari Selasa (11/1/2022).

Presiden Xi mengatakan kedua negara harus mengintegrasikan kerja sama Belt and Road, dan memajukan kerja sama secara terkoordinasi di era pascapandemi.

"Kedua negara harus membangun Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung dengan kualitas tinggi, dengan sungguh-sungguh mengimplementasikan program-program utama seperti, Koridor Ekonomi Komprehensif Regional dan Taman Kembar Dua Negara, dan mendorong area pertumbuhan baru seperti energi baru, pembangunan rendah karbon, ekonomi digital, dan kerja sama maritim," ujarnya.

Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menyambut baik investasi perusahaan-perusahaan Cina di Indonesia, dan berharap Cina akan sukses menjadi tuan rumah Olimpiade Musim Dingin dan Paralimpiade 2022 di Beijing.

 

Berkomitmen Olah Sendiri, Indonesia Kurangi Ekspor Bahan Mentah

Pemerintah Indonesia berencana untuk mengurangi ekspor bahan mentah dan berupa mengolahnya menjadi bahan bernilai tambah yang tinggi/

Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari Senin (10/1/2022) mengatakan Indonesia selalu meng-ekspor bahan mentah sejak zaman Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), oleh karena itu harus diambil langkah baru untuk mengolahnya.

Hal ini yang membuat pemerintah mulai menyetop ekspor bahan mentah sejak 2020 lalu. Nikel menjadi komoditas pertama yang dilarang ekspor sebelum diolah.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus menambah daftar komoditas yang akan dilarang sebelum diolah. Tahun ini, pemerintah akan melarang ekspor bahan mentah bauksit. Lalu, tembaga pada tahun depan.

Ia mengklaim larangan ekspor telah membuahkan hasil. Pendapatan ekspor nikel meningkat dari Rp25 triliun menjadi Rp280 triliun usai pemerintah menyetop pengiriman bahan mentah.

Menurutnya, menambahkan kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah membangun kemandirian bangsa. Ia ingin Indonesia punya posisi kuat dalam perdagangan global.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk melarang seluruh perusahaan batubara melakukan ekspor.

Berdasarkan surat yang ditandatangani Dirjen Mineral dan Batubara Ridwan Djamaluddin, pelarangan ekspor batubara ini akan berlaku hingga 31 Januari 2022.

 

 

Menlu Malaysia Tanggapi Kunjungan PM Kamboja ke Myanmar

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan keprihatinannya terkait kunjungan Perdana Menteri Kamboja Hun Sen ke Myanmar pekan lalu. Ia menyayangkan kunjungan dilakukan tanpa konsultasi dahulu dengan sesama pemimpin Asia Tenggara.

Pasalnya, saat kunjungan itu terjadi, mata dunia tertuju pada bagaimana ASEAN menangani krisis salah satu negara anggotanya.

Pekan lalu, Hun Sen melakukan perjalanan pertama pemimpin negara ke Myanmar usai kudeta tahun lalu. Kritikus mengatakan, kunjungan Hun Sen ke Myanmar di saat negaranya menjadi ketua bergilir ASEAN, berisiko melegitimasi junta dan merusak upaya untuk mengisolasi para jenderal.

"PM Hun Sen memiliki hak untuk mengunjungi Myanmar sebagai kepala pemerintahan Kamboja," kata Saifuddin, dikutip dari situs medcom.id, Jumat, 14 Januari 2022.

"Namun kami merasa karena ia kini menjabat sebagai ketua ASEAN, mungkin dia bisa berkonsultasi dengan para pemimpin ASEAN lainnya, dan mencari pandangan mereka mengenai apa yang harus dilakukan jika ia pergi ke Myanmar," lanjutnya.

Malaysia termasuk di antara beberapa negara ASEAN, selain Indonesia, Singapura, dan Filipina, yang mengecam keras pengambilalihan militer tersebut.

Para menteri luar negeri blok itu seharusnya mengadakan pembicaraan di Kamboja minggu depan, tetapi pertemuan itu ditunda. Namun, Saifuddin bersikeras mengatakan, pembatalan dilakukan karena masalah penjadwalan dan kasus covid-19 yang meningkat, bukan akibat ketegangan di Myanmar.

 

 

Tingkat Kematian Covid-19 di Malaysia Meningkat

Korban meninggal dunia akibat Covid-19 di Malaysia terus meningkat yang memicu kekhawatiran di negara ini.

Malaysia melaporkan lonjakan kematian akibat infeksi Covid-19. Dari 18 kematian pada Selasa (11/1) menjadi 27 kematian di keesokan harinya, Rabu (12/1).

Jumlah tersebut termasuk sembilan orang yang dibawa dan meninggal dunia (BID) sebelu sampai rumah sakit. Dengan demikian total kematian menjadi 31.723 kasus.

Menurut situs web CovidNow Kementerian Kesehatan Malaysia tingkat kematian nasional berada di angka tujuh kematian per satu juta penduduk merujuk data dua pekan terakhir.

Lebih rinci wilayah yang masih memiliki angka kematian tertinggi yakni Terengganu, dengan 25 kematian per satu juta penduduk, disusul Kelantan dengan sembilan orang per satu juta penduduk.

Sementara itu, Pahang, Perak, Kedah, Perlis, Melaka dan Selangor mencatat delapan kematian per satu juta jiwa, dikutip dari Malay Mail.

Kasus harian Covid-19 di Malaysia juga mulai merangkak naik. Pada Selasa (11/1), kasus virus corona 3.175. Dengan demikian, total kasus di negara itu mencapai 2,7 juta dan 31.696 kematian.

Beberapa hari lalu Kementerian Kesehatan Malaysia, Khairy Jamaluddin, mengaku Negeri Jiran tak sanggup menerapkan seperti strategi China dengan nol-Covid.

Ia mengatakan alasan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat membuat penguncian wilayah tak bisa diterapkan.

Sebelumnya, Malaysia menangguhkan perjalanan umrah ke Arab Saudi mulai 8 Januari 2022 sebagai bagian dari upaya untuk menekan penyebaran varian Omicron COVID-19.

Keputusan itu dibuat karena pihak berwenang khawatir tentang orang-orang yang melanggar karantina rumah setelah kembali dari ziarah.

Menteri kesehatan Malaysia mengatakan bahwa peziarah yang kembali ke Malaysia mulai 3 Januari harus dikarantina di fasilitas yang ditunjuk.

Juni 2021 lalu, Malaysia pernah menerapkan lockdown total. Kebijakan itu menuai banyak kritik mulai dari masyarakat hingga politisi. Bahkan memicu pengunduran diri PM Malaysia, Muhyiddin Yassin.

 

 

Hukuman Penjara Suu Kyi Ditambah Empat Tahun Lagi

Pengadilan di Myanmar menjatuhkan empat tahun hukuman tambahan kepada Aung San Suu Kyi.

Hukumannya ditambah dengan alasan pemimpin terguling dari partai penguasa Myanmar terlibat dalam kegiatan impor ilegal, kata laporan Klub Jurnalis Muda (YJC) Iran, Senin (10/1/2022).

Bulan lalu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Myanmar Zhao Min Tun mengatakan Suu Kyi dijatuhi hukuman dua tahun penjara berdasarkan Pasal 505 Undang-Undang dan dua tahun lagi di bawah Undang-Undang Bencana Alam.

Partai Liga Demokrasi Nasional (NLD), yang dipimpin oleh Suu Kyi, memenangkan pemilu parlemen pada Februari 2021 dengan 83 persen suara.

Militer Myanmar menolak hasil pemilu dan menyatakan proses pemilu telah dicurangi dan menuntut pemilihan ulang. Hal ini memicu perselisihan internal dan akhirnya militer Myanmar merebut kekuasaan melalui kudeta.

Aung San Suu Kyi ditetapkan sebagai tahanan rumah setelah junta militer berkuasa. Pihak militer menuduh dia dan partainya melakukan kecurangan dan korupsi.

Myanmar dilanda krisis dan kerusuhan sejak militer menggulingkan pemerintahan Suu Kyi. Hampir setiap hari ada demonstrasi menentang junta, tetapi aksi ini ditumpas dengan keras. Sebanyak 858 orang Myanmar tewas dan sekitar 6.000 lainnya ditangkap dalam aksi protes.(PH)

 

 

 

 

 

Tags