Oct 20, 2019 12:05 Asia/Jakarta
  • Dewan HAM PBB
    Dewan HAM PBB

Dinamika Asia Tenggara sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai pelantikan Presiden dan Wapres Indonesia terpilih hari Minggu, 20 Oktober 2019, dan terpilihnya negara ini sebagai anggota Dewan HAM PBB.

Selain itu, masalah kesiapan Malaysia Mahathir untuk melakukan negosiasi dengan India soal kelapa sawit dan pengunduran diri kepala polisi Filipina yang diduga tersangkut kasus narkoba sitaan.

 

Presiden dan Wapres Indonesia

Presiden dan Wapres Terpilih Indonesia Dilantik

Hari ini, Minggu (20/12) Joko Widodo dan KH. Ma'ruf Amin akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pelantikan akan digelar dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Berdasarkan keputusan MPR RI, pelantikan akan dimulai pada pukul 14.30 WIB. Sesuai prosesi pelantikan, Jokowi-Ma'ruf akan mengucapkan sumpah sebagai presiden dan wakil presiden. Kemudian Jokowi diberikan waktu 18 menit terhitung pada pukul 15.12 WIB untuk menyampaikan pidato. Setelah itu, rapat ditutup dengan doa dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pelantikan direncanakan rampung pada 15.48 WIB.

Media nasional melaporkan sejumlah tokoh nasional direncanakan hadir dalam acara pelantikan. Di antaranya, Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono, Ketua Umum Partai Gerindra yang juga rival Jokowi dalam dua pilpres terakhir, Prabowo Subianto.

Selain itu, tokoh internasional dari berbagai negara akan hadir di antaranya, PM Malaysia Mahathir Mohamad, PM Singapura Lee Hsien Loong, Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, Wakil Presiden China Wang Qishan, dan PM Australia Scott Morrison.

 

Menlu dan pejabat tinggi kemlu Indonesia 

Indonesia Terpilih Jadi Anggota Dewan HAM PBB

Prestasi kembali diukir oleh Indonesia dengan terpilih sebagai anggota Dewan HAM PBB untuk periode 2020-2022 mendatang.

Indonesia memperoleh posisi itu setelah mengantongi 174 suara dalam pemilihan yang dilaksanakan di Markas Besar PBB di New York, Kamis (17/10/2019) seperti dilansir laman Kompas.

Sebelumnya, Indonesia pernah menjadi anggota Dewan HAM PBB sebanyak empat kali. Yakni pada periode 2006-2007 selaku founding member.

Kemudian Jakarta terpilih kembali untuk masa jabatan 2007-2010, 2011-2014, kemudian 2015-2017 sebelum terpilih lagi pada tahun ini.

Sebelum ini, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan bersaing dengan negara Asia lainnya yaitu Irak, Jepang, Korea Selatan dan Marshall Island.

"Kelompok kita yaitu kelompok Asia Pasifik Group atau APG terdapat lima calon yaitu Indonesia, Irak, Jepang Korea Selatan dan Marshall Island untuk memperebutkan empat kursi. Jadi ada lima calon untuk empat kursi," ujarnya.

Menurut Retno, Indonesia akan mengusung tema 'A True Partner For Democracy Development and Social Justice'.

Setelah Indonesia terpilih kembali, Menlu Retno mengatakan, "Pagi hari ini waktu New York, Indonesia dapat memenangkan kompetisi dan ditetapkan sebagai anggota Dewan HAM PBB."

"Ini adalah amanah dan bukti kepercayaan masyarakat internasional kepada Indonesia," terang Menlu seperti dikutip Antara.

Dipercayanya Indonesia tak saja memungkinkan untuk berpartisipasi secara aktif dan menentukan arah pembahasan suatu isu. Namun juga secara langsung memperjuangkan kepentingan nasional, dalam hal ini adalah memagari kedaulatan NKRI lewat Dewan HAM PBB.

Dewan HAM PBB beranggotakan 47 negara melalui pemilihan langsung maupun rahasia pada Mejalis Umum PBB dengan distribusi geografis. Antara lain Afrika mendapat 13 kursi, Asia Pasifik 13 kursi, Amerika Latin dan Karibia 8 kursi, Eropa Barat dan negara lain 7 kursi, serta Eropa Timur 6 kursi.

 

Mahathir Mohamad (arsip)

Malaysia Siap Negosiasi dengan India soal Kelapa Sawit

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan negaranya siap melakukan negosiasi dengan India jika New Delhi memutuskan untuk membatasi impor minyak sawit Malaysia.

Dia mengatakan masalah berspekulasi hanyalah reaksi dari pedagang dan sejauh ini, kami belum menerima pernyataan resmi dari pemerintah India mengenai masalah ini.

"Jika pemerintah (India) meluncurkan boikot atau semacamnya, maka kita harus bekerja secara diplomatis atau mengurangi tindakan yang telah mereka lakukan," katanya kepada media setelah membuka Dana Pengembangan Masyarakat Yayasan Sejahtera pada Hari Internasional untuk Forum Pemberantasan Kemiskinan 2019 Rabu (16/10/2019).

Reuters sebelumnya melaporkan, mengutip sumber yang tidak disebutkan namanya, bahwa India sedang mempertimbangkan langkah-langkah perdagangan hukuman terhadap Malaysia atas pernyataan Mahathir baru-baru ini di Majelis Umum PBB tentang konflik Kashmir.

Ekspor minyak sawit Malaysia ke India tahun lalu senilai US $ 1,65 miliar (US $ 1 = RM4,19), merupakan 18,3 persen dari total ekspor Malaysia ke negara itu.

 

Petugas keamanan Filipina

Tersandung Isu Narkoba, Kepala Polisi Filipina Mengundurkan Diri

Kepala Kepolisian Nasional Filipina (PNP), Jenderal Oscar Albayalde, menyatakan mengundurkan diri karena dugaan masalah kasus penjualan narkotika hasil sitaan yang dilakukan anak buahnya lima tahun lalu.

CNN melaporkan, keputusan tersebut disampaikan Albayalde setelah mengikuti rangkaian sidang Senat terkait pada Senin (14/10). lbayalde memutuskan mundur tiga pekan sebelum pensiun pada awal November mendatang. Keputusannya telah diterima Sekretaris Pertahanan, Eduardo Ano, pada akhir pekan lalu.

Meskipun demikian, Albayalde merasa tidak bersalah dan tidak pernah dihukum dalam kasus tersebut. Sebelumnya Albayalde dituduh melindungi anggotanya yang terlibat dalam kasus penjualan narkoba sitaan, ketika menjabat sebagai kepala kepolisian tingkat provinsi pada 2013 silam.

Perang melawan narkoba yang dicanangkan Duterte sampai saat ini diperkirakan menelan sekitar 7000 korban jiwa. Dia memberi aparat kepolisian wewenang tembak di tempat jika tersangka melawan saat akan ditangkap.

Kebijakan Duterte ini disorot publik dunia, bahkan Mahkamah Internasional sempat memutuskan untuk menyelidiki dugaan pelanggaran HAM dalam perang narkoba di Filipina.(PH)

 

 

 

 

Tags

Komentar