Nov 09, 2019 13:49 Asia/Jakarta
  • Perang dagang AS dan Cina
    Perang dagang AS dan Cina

Dinamika Asia Tenggara sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di kisaran lima persen di tengah gencarnya perang dagang di tingkat global, terutama antara AS dan Cina.

Selain itu, pernyataan PM Malaysia bahwa AS tak Berhak Menyanksi Iran, dan penegasakannya akan mundur setelah menyelesaikan masalah negara dan peningkatan hubungan bilateral antara kamboja dan Cina.

 

 mata uang Rupiah dan dolar

Kondisi Global Pengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,02 persen secara tahunan (year on year/yoy) pada kuartal III 2019.

Angka ini berbeda tipis dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II 2019 yang mencapai 5,05 persen (yoy).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) mengungkap kondisi perekonomian nasional dalam acara Workshop on Accelerating Infrastructure Development yang di gelar di Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (7/11/2019). Acara ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah daerah.

Deputi Gubernur BI Rosmaya Hadi menjelaskan, kondisi ekonomi global saat ini tengah tidak menentu dan bakal berlanjut. Hal itu disebabkan oleh perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina.

Rosmaya melanjutkan, data pertumbuhan ekonomi nasional pun sudah dirilis di mana pada kuartal III ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,02%. Hal ini menunjukkan ketidakpastian global berpengaruh pada kinerja perdagangan.

Memang, Rosmaya melihat ada perkembangan di sisi ekspor karena didorong kenaikan harga nikel. Menurutnya, itu hanya bersifat sementara.

Sementara laporan yang diturunkan Antaranews dari Surabaya, Kamis (07/11/2019), Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo mengatakan perlambatan ekonomi tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga hampir di berbagai negara termasuk Malaysia dan Singapura yang jauh lebih dalam perlambatan ekonominya.

“Masalah global menjadi salah satu penyebab utama ekonomi dunia yang semuanya terdampak oleh perang dagang,” katanya di Surabaya, Kamis.

Di sisi lain, Dody menuturkan pihaknya memandang positif terhadap rilis terbaru data pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan III-2019 tersebut karena dinilai masih tetap terjaga dan cukup kuat di tengah pertumbuhan ekonomi dunia yang semakin melambat.

“Dalam kondisi yang penuh tantangan tersebut, kita harus bersyukur ekonomi kita tumbuh 5,02 persen memang melambat tapi patut kita acungkan jempol karena masih bisa tumbuh di atas 5 persen,” ujarnya.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu didukung oleh permintaan domestik yang tetap terjaga dan kinerja sektor eksternal yang menguat di tengah permintaan dan harga komoditas global yang masih menghadapi tekanan.

Ia menyebutkan dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian maka paparan angka ataupun indikator makroekonomi tidak cukup untuk bisa memberi keyakinan dan gambaran optimisme yang utuh bagi pelaku usaha.

Dody melanjutkan tantangan perekonomian global semakin tidak mudah khususnya untuk 2019 sebab terus diliputi oleh ketidakpastian geopolitik dan perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina sehingga bank sentral juga akan terus mengantisipasi hal tersebut.

 

sanksi AS terhadap Iran

PM Malaysia: AS Tidak Berhak Menyanksi Iran

Perdana Menteri Malaysia kembali memprotes sanksi sepihak yang dijatuhkan Amerika Serikat terhadap Iran.

Mahathir Mohamad mengatakan, tidak ada ketentuan di PBB yang membenarkan suatu negara, karena tidak puas dengan negara lain, dapat menyanksi negara itu dan negara-negara lain yang melakukan perdagangan dengannya.

FMT News melaporkan, PM Malaysia, di sela Asean Summit ke-35 di Bangkok, Thailand, Ahad (3/11) menuturkan, Malaysia tidak bisa berdagang dengan Iran, salah satu mitra bisnis terbesarnya, karena sanksi Amerika.

Mahathir menegaskan, ketika Anda menjatuhkan sanksi, Anda sudah melanggar hukum.

PM Malaysia juga mengkritik pertemuan Asean di Bangkok yang sama sekali tidak membahas masalah sanksi.

Beberapa hari lalu, pemerintah Malaysia menutup rekening bank sejumlah warga dan perusahaan Iran di negara itu karena tekanan sanksi Amerika.

 

Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim

Mahathir Tegaskan Mundur Setelah Selesaikan Masalah Negara

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengatakan dia tidak akan mundur sebagai PM sampai dia menyelesaikan masalah yang dihadapi negaranya.

Masalah yang dihadapi Malaysia saat ini termasuk memulihkan miliaran Ringgit yang hilang melalui 1Malaysia Development Bhd (1MDB). Ini termasuk menemukan dan menangkap tersangka penggelap uang 1MDB, Jho Low, dan membersihkan layanan publik dari korupsi.

Dalam sebuah wawancara dengan Financial Times seperti dilansir situs medcom.id, Mahathir mengatakan tidak ada tanggal atau waktu aktual yang disebutkan baginya untuk mundur.

“Waktu saya yang sebenarnya untuk berkuasa tergantung pada masalah yang kita hadapi. Saya punya pengalaman memecahkan masalah keuangan, jadi mereka ingin saya menyelesaikan masalah sebelum saya mundur," kata Mahathir seperti dikutip The Star, Kamis, 7 November 2019.

"Saya menyebutkan pada saat ditunjuk (sebagai PM) bahwa saya tidak akan berkuasa secara permanen, itu berarti bahwa saya tidak akan menyelesaikan seluruh masa jabatan," katanya.

Ditanya apakah dia masih bertahan dengan desakannya bahwa Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR) Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi orang yang menggantikannya. Mahathir pun mengatakan ‘iya’ tanpa ragu-ragu dan menunjukkan bahwa dia telah berjanji akan hal ini.

Ketika ditanya apakah keengganannya melepaskan posisi dengan cepat juga berarti dia menganggap dirinya satu-satunya orang yang cocok dengan tantangan memimpin Malaysia sekarang, Mahathir berkata: "Saat ini, mungkin."

 

Pemimpin Cina dan Kamboja Tekankan Perluasan Hubungan Bilateral

Perdana Menteri Cina, Li Keqiang dan sejawatnya dari Kamboja, Samdech Techo Hun Sen bertemu di Bangkok dan menekankan perluasan hubungan bilateral.

Seperti dilaporkan Xinhua, Li Keqiang Ahad (03/11) dalam pertemuannya dengan Hun Sen menyambut upaya pemerintah Kamboja menjaga independensi dan keamanannya serta menyatakan, Cina mendukung upaya tersebut.

"Cina siap memperkuat perdagangan tingkat tinggi dengan Kamboja dan memperkokoh kerja sama di berbagai sektor termasuk infrastruktur sehingga mayoritas kerjasama strategis kedua negara juga meningkat dan diraih manfaat lebih besar bagi kedua bangsa," papar Li Keqiang.

Sementara itu, Hun Sen menjelaskan bahwa Kamboja dan Cina memiliki hubungan dekat dan bersahabat, dan mengatakan, negaranya siap berunding dengan Cina untuk secepatnya menandatangani kesepakatan perdagangan bebas dan investasi lebih besar perusahaan Cina. Li Keqiang bertolak ke Bangkok untuk menghadiri dialog ke-22 Cina dan ASEAN.(PH)

 

Tags