Des 13, 2019 09:52 Asia/Jakarta
  • Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim
    Mahathir Mohamad dan Anwar Ibrahim

Dinamika Asia tenggara sepekan terakhir ini diwarnai berbagai isu di antaranya upaya pemerintah Indonesia membebaskan WNI yang disandera Abu Sayyaf melalui koordinasi dengan Filipina.

Selain itu, masalah transisi jabatan perdana menteri Malaysia dari Mahathir kepada Anwar Ibrahim yang belum jelas kepastiannya. Isu lainnya mengenai pernyataan komunitas Muslim Rohingya supaya publik dunia jangan merpercayai statemen Su Kyi di Mahkamah Internasional, dan persidangan kembali pemimpin oposisi Kamboja setelah belum lama dibebaskan.

 

kelompok teroris Abu Sayyaf

Indonesia Koordinasi dengan Filipina untuk Bebaskan WNI Sandera Abu Sayyaf

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Republik Indonesia, Mahfud MD mengatakan pemerintah Indonesia tidak akan menuruti permintaan kelompok teroris Abu Sayyaf mengenai jumlah tebusan dan masih bernegosiasi dalam membebaskan tiga nelayan WNI dengan pemerintah Filipina.

"Ya kan minta tebusan Rp8,3 miliar kan, tapi kalau kita turuti tebusan terus, masa kalah sama perampok (teroris)," ujar Mahfud dilansir CNNIndonesia hari senin.

Ia menegaskan, pemerintah Indonesia tak akan begitu saja menuruti kelompok Abu Sayyaf yang meminta tebusan sekitar Rp8,3 miliar.

"Sedang jalan nego-negonya untuk melakukan langkah-langkah penyelamatan dan pembebasan tanpa mengorbankan satu jiwa pun, baik dari pihak penyandera maupun tersandera. Kita kan harus menyelamatkan," paparnya.

Mantan ketua Mahkamah Konstitusi ini menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia dan Filipina masih melakukan komunikasi intensif terkait upaya pembebasan tiga WNI yang disandera Abu Sayyaf.

Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta bantuan Presiden Filipina, Rodrigo Duterte untuk membebaskan tiga nelayan WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf di selatan Filipina.

Penyanderaan tiga nelayan itu diketahui publik lewat sebuah video di Facebook. Dalam video itu, para nelayan mengirim pesan agar Jokowi membebaskan mereka dengan membayar tebusan.

Ketiganya diculik kelompok teroris saat sedang melaut dan memancing udang di Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah. Insiden itu terjadi pada 24 September 2019.

 

Anwar Ibrahim 

Koalisi Malaysia Desak Anwar Ibrahim Perjelas Posisi PM

Para pejabat partai politik koalisi pemerintah berkuasa Malaysia mendesak Ketua Partai Keadilan Rakyat, PKR, Anwar Ibrahim untuk memperjelas kapan posisi perdana menteri diserahkan kepadanya oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Dalam kongres tahunan PKR baru-baru, sejumlah banyak anggota partai koalisi Malaysia mendesak Anwar Ibrahim untuk segera memperjelas waktu penyerahan posisi perdana menteri dari Mahathir Mohamad.

Salah satu anggota PKR mengatakan, ini bukan kongres biasa, ini adalah momen bagi Anwar Ibrahim untuk melegitimasi dirinya menjadi pengganti Mahathir.

Sejak pertama kali menjabat PM Malaysia, Mei 2018 lalu, Mahathir Mohamad berjanji akan menyerahkan posisi itu kepada Anwar Ibrahim tidak lama setelah berkuasa, namun hingga kini janji itu tak kunjung terlaksana.

Mahathir beralasan dirinya masih sibuk melakukan pembenahan atas kerusakan yang diciptakan oleh Najib Razak.

 

Aung San Suu Kyi

Muslim Rohingya: Dunia Jangan Percayai Statemen Su Kyi di ICJ

Komunitas Muslim Rohingya, Rabu (11/12/2019) malam mendesak masyarakat internasional untuk tidak mempercayai statemen ketua partai berkuasa Myanmar, Liga Nasional untuk Demokrasi, NLD, Aung San Suu Kyi di Mahkamah Internasional, ICJ, Den Haag, Belanda.

Aung San Suu Kyi, Rabu (11/12) di ICJ membela langkah pemerintahnya dalam menumpas Muslim Rohingya.

Suu Kyi membantah telah terjadi genosida terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, dan ia menganggap eksodus ratusan Muslim Rohingya dari Myanmar adalah akibat perang melawan pemberontak.

Pemenang hadiah Nobel perdamaian itu juga membantah bahwa militer Myanmar pada tahun 2017 telah membantai ribuan Muslim Rohingya, memperkosa perempuan dan membakar rumah mereka.

Suu Kyi datang ke IJC selaku pemimpin Myanmar. Ia dianggap melakukan pembiaran atas dugaan pembantaian ribuan warga Rohingya di Rakhine oleh tentara.

Sidang telah berjalan sebanyak 2 kali. Sidang perdana untuk mendengar keterangan dari penggugat telah digelar di ICJ pada Selasa (10/12) di Den Haag, Belanda. Sementara sidang kedua digelar pada Rabu (11/12) di tempat yang sama dengan agenda mendengarkan keterangan dari tergugat.

ICJ menggelar persidangan kasus pembantaian dan genosida Muslim Rohingya pada tahun 2017 oleh militer Myanmar setelah Gambia mewakili 57 negara Muslim lain mengajukan gugatan terhadap pemerintah Myanmar.

 

Kem Sokha

Baru Bebas, Tokoh Oposisi Kamboja Dibawa ke Meja Hijau

Pengadilan Kamboja akan kembali mengadili tokoh oposisi, Kem Sokha, yang dijerat dengan dakwaan makar pada Januari 2020.

Pengadilan Kota Phnom Penh menyatakan persidangan Presiden Partai Penyelamat Nasional Kamboja (CNRP) akan dimulai pada 15 Januari mendatang.

Associated Press, Selasa (10/12) melaporkan, Kem Sokha ditangkap pada September 2017 lalu. Ia didakwa hendak makar dan mengkhianati negara karena memiliki koneksi dengan sebuah lembaga yang berbasis di Amerika Serikat.

Penangkapan Kem Sokha berlangsung ketika Perdana Menteri Hun Sen berencana kembali maju dalam pemilihan umum Kamboja pada 29 Juli 2018 silam. Pemerintah juga membubarkan CNRP pada November tahun lalu.

Hun Sen dengan mudah memenangkan pemilu dan kembali berkuasa hingga 2022, karena tidak ada pesaing. Sampai dibebaskan beberapa waktu lalu, Kem Sokha masih berstatus tersangka dan terancam hukuman maksimal 30 tahun penjara jika terbukti bersalah.

Oposisi dan kelompok pemerhati hak asasi manusia mengecam penangkapan Kem Sokha yang dianggap bermuatan politis. Mereka menganggap penangkapan Kem Sokha merupakan strategi Hun Sen untuk terus berkuasa meski sudah 33 tahun menjabat sebagai PM.(PH)

 

 

Tags

Komentar