Jan 17, 2020 21:22 Asia/Jakarta
  • Kementerian luar negeri Indonesia
    Kementerian luar negeri Indonesia

Dinamika Asia Tenggara sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai keberhasilan pembebasan WNI dari tangan Abu Sayyaf.

Selain itu, mengenai mantan menteri Indonesia yang akan menjabat sebagai direktur pelaksana Bank Dunia, pernyataan PM Malaysia yang menilai sanksi AS terhadap Iran merugikan banyak negara dunia, termasuk Malaysia dan dukungan negara ini terhadap Muslim Kashmir.

 

Tentara Filipina yang membantu pembebasan WNI

Militer Filipina Bebaskan WNI dari Abu Sayyaf

Militer Filipina berhasil membebaskan seorang warga Indonesia yang disandera kelompok Abu Sayyaf, Muhammad Farhan, pada Rabu (15/1).

Kementerian Luar Negeri RI menuturkan militer Filipina membebaskan Farhan di Baranggay Bato Bato, Indanan Sulu sekitar pukul 18.45 waktu setempat.

"Farhan telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Westmincom, Zamboanga dan dinyatakan sehat. Selanjutnya Farhan akan diserahterimakan dari otoritas Filipina kepada KBRI Manila dan dipulangkan ke Indonesia," bunyi pernyataan Kemlu melalui situs resmi mereka pada Kamis (16/1).

Kemlu menuturkan Farhan termasuk satu dari tiga WNI yang diculik Abu Sayyaf di perairan Tambisan, Lahad Datu, Malaysia, pada 23 September 2019 lalu.

Kelompok Abu Sayyaf menangkap Maharudin, Farhan, dan Samiun ketika ketiganya tengah melaut dan memancing udang.

Ketiga pelaut Indonesia ini diculik oleh Abu Sayyaf pada September di perairan Malaysia di dekat ujung selatan Mindanao, Filipina. Dua pelaut sudah dibebaskan Pasukan Filipina pada Minggu (22/12).

Operasi penyelamatan ini terjadi sebulan setelah seorang pria Inggris dan istrinya dibebaskan oleh pasukan Filipina. Mereka sempat diancam akan dipancung oleh kelompok tersebut jika tak diberi uang tebusan.

Sebelumnya, pada Mei lalu, pengamat burung Belanda Ewold Horn dibunuh oleh para penculiknya ketika dia mencoba melarikan diri selama operasi penyelamatan. Sebelumnya dia sempat ditahan selama tujuh tahun.

 

Mari Elka Pangestu

Perempuan Indonesia Kedua Jabat Posisi Direktur Bank Dunia

Mari Elka Pangestu ditunjuk sebagai direktur pelaksana Bank Dunia untuk kebijakan pembangunan dan kemitraan.

Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Presiden Bank Dunia David Malpass pada Kamis (9/1/2020).  Mari Elka Pangestu akan bertugas sebagai sebagai Direktur Pelaksana, Kebijakan Pembangunan dan Kemitraan Bank Dunia mulai 1 Maret 2020.

Bank Dunia menilai Mari memiliki keahlian di bidang manajemen dan kebijakan yang luar biasa dengan pengalamannya selama menjadi Menteri Perdagangan Indonesia dari 2004 hingga 2011.

Mari juga merupakan Menteri Pariwisata pada 2011 hingga Oktober 2014 di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Kami sangat senang untuk menyambut Mari dengan peran barunya yang sangat penting bagi institusi ini," ujar Presiden Bank Dunia David Malpass, Jumat (10/1/2020).

Sebelum terpilih sebagai direktur, nama Mari Pangestu masuk dalam radar Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk diusulkan ke Bank Dunia sebagaimana diungkap Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Luhut mengatakan Jokowi mencalonkan Mari Pangestu sebagai pejabat di Bank Dunia.

Sebelumnya, perempuan Indonesia pertama yang mengisi posisi direktur Bank Dunia diisi Sri Mulyani Idrawati. Ia sempat menduduki posisi Direktur Pelaksana sekaligus Chief Operating Officer di Bank Dunia dari 2010 hingga 2016. Ketika itu Sri Mulyani bertanggung jawab atas operasional institusi internasional tersebut di seluruh dunia.

Laman resmi Bank Dunia melaporkan, tugas Sri Mulyani semasa menjabat adalah menjalin kerja sama dengan negara-negara klien dan negara-negara anggota untuk menempatkan strategi operasional yang sesuai untuk mengatasi tantangan pembangunan baru dan gigih dalam mendukung tujuan Bank Dunia untuk mengakhiri kemiskinan dan mempromosikan kemakmuran bersama

 

 

Mahathir: Sanksi Iran, Rugikan Banyak Negara Dunia !

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad menilai sanksi yang dijatuhkan AS terhadap Tehran tidak hanya merugikan Iran, tapi juga merugikan banyak negara dunia, termasuk Malaysia.

Situs Bernama hari ini melaporkan, statemen tersebut disampaikan Mahathir menanggapi eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran setelah Washington meneror Syahid Letjen Qasem Soleimani pada 3 Januari lalu yang dibalas serangan rudal oleh Iran terhadap dua pangkalan AS Irak.

Mahathir Mohamad hari ini menjelaskan bahwa sanksi merugikan banyak orang, termasuk bangsa yang berdagang dengan negara yang terkena dampak.

Ia juga menekankan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam konflik harus menyelesaikan masalah mereka secara damai.

“Jika Anda menjatuhkan sanksi, maka akan melukai banyak orang, tidak hanya Iran saja. Ketika Anda menerapkan sanksi terhadap Iran, Malaysia juga menderita karena kehilangan pasar," ujar Mahathir.

“Jadi orang-orang harus bernegosiasi dan menyelesaikan masalah di meja, tidak saling berseteru dan menjatuhkan sanksi,” tegasnya hari ini.

Pemerintah AS pada Jumat (10/1/2020) memberlakukan sanksi baru terhadap Iran yang menargetkan berbagai sektor ekonomi Iran, termasuk konstruksi, manufaktur, tekstil dan pertambangan, serta delapan pejabat senior Iran, yang beberapa di antaranya sudah masuk daftar sanksi sebelumnya.

 

PM Malaysia, Mahathir Mohamad

Abaikan Sanksi India, Malaysia  Dukung Muslim Kashmir

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad kembali menekankan pentingnya dukungan kepada muslim Kashmir di wilayah yang dikuasai India.

Mahathir Mohamad Rabu (15/01) menyinggung sanksi pembelian minyak sawit Malaysia oleh India setelah ia mengumumkan dukungannya kepada Muslim Kashmir, dengan mengatakan, sanksi ini tidak akan dapat mengubah sikap pemerintah Malaysia dalam mendukung muslim dan rakyat tertindas Kashmir di hadapan kejahatan New Delhi.

Perdana menteri Malaysia lebih lanjut menjelaskan bahwa sanksi minyak sawit oleh India bisa berujung pada semakin lemahnya hubungan New Delhi-Kuala Lumpur.

Mahathir Mohamad sebelumnya dalam pidatonya di PBB menyatakan dukungannya kepada warga Kashmir di wilayah yang dikuasai India, dan pidato tersebut diprotes New Delhi.

India selama beberapa tahun menempatkan ratusan ribu pasukannya dan menguasai sebagian wilayah Kashmir. Selama tiga dekade, India membantai puluhan ribu warga wilayah Kashmir.

Rakyat Kashmir menuntut pelaksanaan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait penyelenggaraan referendum untuk menentukan nasib kawasan ini, namun pemerintah India senantiasa menentang langkah ini. (PH)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tags

Komentar