Jan 22, 2020 14:18 Asia/Jakarta
  • PM Malaysia, Mahathir Mohamad
    PM Malaysia, Mahathir Mohamad

Dinamika Asia tenggara selama beberapa hari terakhir ini diwarnai berbagai isu di antaranya pertemuan PM Malaysia dengan pemimpin Hamas.

Isu lainnya mengenai pengembalian 150 kontainer sampah dari Malaysia  ke negara asalnya, penculikan WNI oleh milisi Abu Sayyaf dan Indonesia menolak negosiasi Cina mengenai masalah Natuna.

 

mahathir Mohamad dan Ismail Haniyeh

Pemimpin Hamas Bertemu PM Malaysia di Qatar

Kepala Biro Politik Hamas, Palestina, Ismail Haniyeh, Minggu (19/1/2020) bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad di Doha, Qatar.

IRNA (19/1) melaporkan, Ismail Haniyeh dan Mahathir Mohamad dalam pertemuan itu membicarakan sejumlah masalah penting seputar hubungan bilateral kedua negara.

Dalam pertemuan itu Kepala Biro Politik Hamas juga mengapresiasi sikap pemerintah Malaysia terkait perjuangan bangsa Palestina.

Menurut Haniyeh, peran rakyat Malaysia cukup besar dalam mengurangi blokade Jalur Gaza melalui banyak delegasi yang mengunjungi wilayah ini.

 

kontainer sampah

Malaysia Kembalikan 150 Kontainer Sampah ke Negara Asal

Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Malaysia, Yeo Bee Yin mengabarkan pengembalian 150 kontainer sisa sampah sebanyak 3,373 metrik ton ke negara-negara asal sejak semester ketiga tahun lalu.

Yeo Bee Yin menuturkan, Malaysia telah mengembalikan 150 kontainer sampah plastik ke negara pengirim tanpa biaya sama sekali, dan pemerintah Kuala Lumpur bertekad untuk terus memerangi pencemaran lingkungan lintas negara ini.

Menurutnya berdasarkan data yang disusun hingga 17 Januari 2020, dari 150 kontainer tersebut, 40 kontainer dikembalikan ke Perancis, 42 kontainer ke Inggris, 17 kontainer ke Amerika Serikat, 11 kontainer ke Kanada, 10 kontainer ke Spanyol, 9 kontainer ke Hong Kong, 5 kontainer ke Jepang, 4 kontainer ke Singapura, 3 kontainer ke Portugal dan Cina, dan 1 kontainer masing-masing ke Bangladesh Sri Lanka dan Lithuania.

 

kelompok teroris Abu Sayyaf

Lagi, WNI Diculik Abu Sayyaf

Penculikan warga negara Indonesia ( WNI) yang bekerja di Negeri Sabah, Malaysia di Perairan Tambisan, Tungku Lahad Datu, N Sabah, Malaysia kembali terjadi.

Berdasarkan informasi tertulis dari Kepolisian Tambisan, Sabtu (18/1/2019), lokasi penculikan tidak jauh dari lokasi hilangnya Muhammad Farhan (27) dan kawan-kawan pada 23 September 2019, tepatnya di Perairan Tambisan Tungku Lahad Datu.

Kali ini kejadiannya berlangsung pada Kamis (16/1/2019) pukul 20.00 waktu setempat.

Saat itu, kedelapan WNI ini menangkap ikan menggunakan kapal kayu dengan izin terdaftar nomor SSK 00543/F.

Kepolisian maritim Lahad Datu dalam keterangan tertulisnya mengungkap hasil interogasi terhadap ketiga WNI yang dilepaskan. Ketiganya menceritakan, saat sedang menangkap ikan didatangi enam orang bertopeng menggunakan kapal cepat.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah menyebut kapal nelayan WNI masuk ke perariran pada pukul 20.00, Kamis, 16 Januari 2020. Penculikan lantas terjadi pada 17 Januari keesokan harinya.

"Sebenarnya tanggal 16 masuk ke perairan tersebut, namun penculikannya tanggal 17," ujar Teuku Faizasyah. Sebagaimana dilaporkan Parstoday Indonesia mengutip Liputan6, Minggu (19/01/2020).

Para WNI itu bekerja di kapal Malaysia. Ada total delapan nelayan WNI yang disergap gerombolan penculik, tetapi tiga di antaranya diizinkan kembali pulang dan melaporkan kasus ini.

Pemerintah RI sangat menyesalkan berulangnya kasus penculikan awak kapal WNI di kapal ikan Malaysia di wilayah perairan Sabah. Menindaklanjuti kasus ini, pemerintah RI telah berkoordinasi dengan Filipina. Karenanya, Faizasyah menyarankan WNI yang bekerja di perairan Sabah, Malaysa, tidak melaut terlebih dahulu.

Sebelumnya, Indonesia dan Filipina baru saja berkolaborasi membebaskan WNI yang disandera kelompok teroris Abu Sayyaf. Namun, pihak Kemlu belum bisa memastikan jika kasus ini kembali dilakukan Abu Sayyaf meski penculik dikabarkan menuju perairan Filipina.

 

 

Peta Natuna

Indonesia Tolak Negosiasi Natuna dengan Cina

Indonesia menegaskan posisinya sudah jelas dan diakui hukum internasional mengenai perairan Natuna di Kepualauan Riau, sehingga tidak perlu bernegosiasi lagi dengan Cina terkait kisruh ini.

Masalah itu disampaikan Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar usai rapat bersama dengan Komisi I DPR, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Bakamla RI terkait isu Natuna.

"Tidak ada negosiasi. Posisi kita jelas dan diakui hukum internasional, UNCLOS 1982. Tidak ada keperluan untuk bernegosiasi (dengan Cina) tentang kawasan ZEE Indonesia," kata Mahendra pada Senin (20/1) di Gedung DPR RI, Jakarta.

Natuna masih menjadi sorotan terutama setelah puluhan kapal Cina yang dikawal coast guard negara ini menerobos masuk dan mengambil ikan di wilayah ZEE Indonesia di sekitar Natuna sejak Desember lalu.

Meski TNI dan Bakamla RI telah melakukan pengusiran, kapal-kapal ikan Cina itu dikabarkan sempat kembali memasuki wilayah ZEE Indonesia di Natuna. Meski Indonesia telah melayangkan nota protes, Cina menegaskan memiliki hak historis di perairan yang dianggap mereka masuk wilayah Laut Cina Selatan.(PH)

 

 

 

Tags

Komentar