May 30, 2020 09:48 Asia/Jakarta
  • Presiden RI, Joko Widodo
    Presiden RI, Joko Widodo

Dinamika Asia tenggara sepekan terakhir ini diwarnai berbagai isu di antaranya mengenai rencana pemberlakukan tatanan normal baru di Indonesia di tengah pandemi Covid-19.

Selain itu, MUI mengusulkan supaya pemerintah Indonesia mempertimbangkan untuk membuka tempat ibadah, PM Malaysia dikarantina, dan Malaysia memberlakukan tes swab untuk pendatang illegal.

 

Penyebaran virus corona di Indonesia

 

Pemerintah Indonesia akan Jalankan Tatanan Normal Baru

Pemerintah Republik Indonesia sedang menyiapkan pelaksanaan tatanan normal baru atau 'new normal' di tengah masa pandemi Covid-19.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 'Persiapan Pelaksanaan Protokol Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman COVID-19' di Istana Merdeka, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2020) mengatakan bahwa persiapan dilakukan di 4 provinsi dan 25 kabupaten dan kota.

Aparat TNI dan Polri dilibatkan dalam persiapan pelaksanaan tatanan normal baru yang akan diberlakukan di stasiun hingga pusat perdagangan.

Jokowi meminta protokol adaptasi kondisi disosialisasikan secara masif ke masyarakat dengan harapan masyarakat mengetahui memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.

"Saya minta protokol adaptasi tatanan normal baru ini yang sudah disiapkan Kemenkes disosialisasikan masif ke masyarakat sehingga masyarakat tahu apa yang dikerjakan," ujar Jokowi dilansir Detik Rabu (27/5/2020).

Pemerintah Jokowi memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada skenario terburuk imbas pandemi COVID-19 akan terperosok ke -0,5%. Capaian kuartal I-2020 saja hanya 2,97%.

Tapi menurut Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet, jika pemerintah berhasil memberlakukan era normal yang baru  tanpa membuat kasus positif virus Corona melonjak, maka Indonesia bisa keluar dari ancaman pertumbuhan ekonomi negatif. Tapi hal itu dengan catatan jika new normal ini akan dilaksanakan di bulan Juni. Jika tidak, pihaknya memproyeksikan skenario terburuk sama seperti pemerintah, yaitu ekonomi minus 2%.

Panduan bekerja di situasi new normal tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi.

 

Shalat berjamaah di Masjid Istiqlal sebelum pandemi Covid-19

 

MUI Usulkan Pemerintah Indonesia Buka Tempat Ibadah

Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Asrorun Niam mengatakan pemerintahan Joko Widodo harus memfasilitasi umat Islam untuk menunaikan ibadah berjamaah di masjid, jika telah melonggarkan aktivitas sosial di tengah pandemi virus corona.

Asrorun menyampaikan bahwa umat Islam di wilayah dengan kondisi pandemi yang terkendali wajib melaksanakan ibadah yang melibatkan banyak orang di masjid atau tempat umum lainnya, seperti salat wajib, salat Jumat, pengajian, dan majelis taklim.

Hal itu setidaknya dilakukan di 110 kabupaten/kota yang belum ada kasus positif Covid-19. Begitu pula wilayah-wilayah lainnya yang ditetapkan pemerintah untuk bisa kembali menjalani aktivitas.

Ia juga menjelaskan saat ada pandemi, kewajiban melakukan ibadah berjemaah seperti salat Jumat gugur. Namun jika pemerintah dan ahli sudah menetapkan kondisi membaik, maka ibadah berjemaah di masjid menjadi wajib.

Meski demikian, Asrorun mengingatkan agar umat Islam tetap menjaga kesehatan jika ibadah sudah kembali berjalan normal. Dia menyarankan umat berperilaku hidup bersih dan sehat, membawa sajadah sendiri, serta melaksanakan protokol kesehatan guna menekan potensi penularan.

Sebelumnya, pemerintah kembali melontarkan wacana relaksasi rumah ibadah. Kali ini, wacana itu digulirkan setelah pemerintah mencanangkan tatanan kehidupan baru atau new normal.

Menag Indonesia Fachrul Razi menyampaikan pelonggaran masjid rencananya hanya untuk kegiatan salat, tapi untuk kegiatan lain seperti pengajian akan dilonggarkan jika kondisi dinilai memungkinkan.

 

Muhyiddin Yasin

 

PM Malaysia Dikarantina

Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yasin dilaporkan masuk karantina rumah menyusul potensi terjangkit virus Corona.

Seperti dilaporkan kantor berita Anadolu, Muhyiddin Yasin menjalani karantina dua pekan untuk menghindari terjangkit Corona setelah salah satu anggota kabinetnya dinyatakan positif Corona.

Selain itu, peserta lain dalam sidang yang diikuti pejabat positif Corona tersebut harus menjalani protokol kesehatan sehingga tidak terinfeksi wabah ini.

Sampai saat ini di Malaysia tercatat 7.130 kasus positif Corona dan 115 kasus kematian.

 

Pengetesan Covid-19 di Malaysia

Malaysia Berlakukan Tes Swab Untuk Pendatang Ilegal

Pemerintah Malaysia telah memutuskan untuk melakukan tes swab Covid-19 terhadap semua pekerja ilegal di Depot Imigresen KLIA, Bukit Jalil dan Semenyih.

Menteri Pertahanan Malaysia Ismail Sabri Yaakob mengungkapkan pemberlakuan itu di Kuala Lumpur, Selasa, dalam pidato rutin Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) Hari Ke-70.

Ismail Sabri mengatakan otoritas juga memutuskan untuk mengantar pulang para pekerja ilegal yang negatif COVID-19 ke negara masing-masing.

Pada kesempatan yang sama, dia mengatakan bahwa selain dari Pusat Karantina dan Perawatan COVID-19, Taman Ekspo Pertanian Malaysia Serdang (MAEPS), pihaknya telah menyediakan dua rumah sakit yang akan dikhususkan bagi para pendatang tanpa izin yang positif COVID-19, yaitu Rumah Sakit Kusta, Sungai Buloh, dan Bangunan Ruang Bersalin Lama di Hospital Kuala Lumpur.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan Malaysia (KKM) menyatakan sebanyak 227 warga negara asing yang ada di tiga Depo Tahanan Imigrasi (DTI) dinyatakan positif COVID-19.

"Ingin disampaikan bahwa terdapat satu klaster baru yang telah didapat di Depot Tahanan Imigrasi di Sepang. Hingga 25 Mei 2020 jam 12 tengah hari, sebanyak 1.449 sampel telah diambil," ujar Dirjen Kesehatan Malaysia Dr Noor Hisham Abdullah.

Jumlah tersebut terdiri dari 36 kasus positif COVID-19 (29 kasus dilaporkan pada Senin, 25 Mei 2020), 540 kasus negatif COVID-19, dan 873 sampel masih menunggu hasil tes.

Terkait Kkaster DTI Bukit Jalil, sebanyak 1.536 sampel telah diambil, yang terdiri dari 1.422 tahanan atau Orang Kena Tahanan (OKT) dan 114 pegawai. Dari jumlah tersebut, 126 kasus adalah positif, 514 kasus negatif dan 896 sampel masih menunggu keputusan.

Untuk klaster DTI Semenyih, sebanyak 1.757 sampel telah diambil dari 1.630 OKT dan 127 pegawai. Dari jumlah tersebut, 66 kasus adalah positif, 753 kasus negatif dan 938 sampel masih menunggu hasil tes.

"Secara keseluruhan hingga kini terdapat 227 kasus positif dari tiga klaster DTI ini melibatkan bukan warga negara Malaysia," katanya.

Jumlah itu terdiri dari 53 kasus warga negara Bangladesh, 41 kasus warga India, 38 kasus warga Indonesia, 37 kasus warga Myanmar, 28 kasus warga Pakistan, 17 kasus warga China, empat kasus warga  Kamboja, tiga kasus warga Nepal, dua kasus warga Sri Lanka dan masing-masing satu kasus warga negara Filipina, Libya, Mesir dan Suriah.(PH)

 

 

 

 

Tags

Komentar