Aug 07, 2020 19:04 Asia/Jakarta
  • Presiden RI, Joko Widodo
    Presiden RI, Joko Widodo

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai ucapan belasungkawa Presiden Republik Indonesia kepada pemerintah dan rakyat Lebanon atas terjadinya ledakan besar di Beirut.

Selain itu, Indonesia mengusung tiga isu besar dalam posisinya sebagai presidensi Dewan Keamanan PBB, Malaysia menerapkan wajib masker berdenda RM1000, dan tim Medis Filipina menyambut keputusan Duterte mengenai penerapan karantina.

 

Ledakan besar di Beirut

 

Presiden Indonesia Sampaikan Belangsungkawa kepada Lebanon

Presiden Indonesia menyampaikan belasungkawa kepada Lebanon atas terjadinya ledakan besar di Beirut yang menewaskan 135 orang dan melukai 5.000 orang lainnya. Puluhan orang masih dinyatakan hilang dan 300.000 orang harus mengungsi.

Presiden Joko Widodo berbelasungkawa atas tragedi ini yang disampaikan melalui akun Twitter resminyaKamis (6/8/2020).

Jokowi menyatakan belasungkawa terdalam kepada seluruh korban, dan menyebut ledakan tersebut sebuah kejadian tragis dan menyakitkan.

"Belasungkawa terdalam saya kepada saudara-saudari di Lebanon. Dalam kejadian tragis dan menyakitkan ini, Indonesia berdiri bersama Lebanon. Pikiran dan doa kami bersama keluarga dan korban ledakan dahsyat di Beirut," demikian terjemahan bebas pernyataan Jokowi.

 Seperti diketahui, ledakan besar terjadi di area pelabuhan di Beirut, Lebanon, Selasa (4/8) waktu setempat. Dua ledakan besar ini membuat gedung-gedung bergetar hebat dan warga setempat menyebut ledakannya seperti bom atom.

Dari sejumlah video lainnya tampak awalnya asap putih dengan kobaran api dari lokasi. Lantas tiba-tiba asap itu berwarna oranye hingga muncul ledakan yang disusul terbentuknya gelombang kejut berbentuk awan jamur yang menyapu sekitar lokasi. Gelombang jamur itu sirna dan memunculkan asap hitam.

 Ledakan itu sangat besar hingga mengguncang seluruh Kota Beirut dan suara ledakan dilaporkan terdengar di seluruh negara tersebut. Getaran akibat ledakan ini bahkan terasa hingga ke Nikosia, ibu kota dari negara Kepulauan Siprus, yang berjarak 240 kilometer jauhnya.

 

Menlu Iran, Retno Marsudi

 

Pimpin DK PBB, Indonesia Usung Tiga Isu Besar

Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Retno P Marsudi melalui akun Instagramnya hari Sabtu (1/8) mengatakan, Indonesia akan terus berkontribusi bagi perdamaian dunia dengan posisi barunya sebagai Presidensi Dewan Keamanan PBB.

Indonesia resmi menduduki posisi Presidensi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai 1 hingga 31 Agustus mendatang, dan akan memimpin pengambilan keputusan terkait berbagai situasi yang mengancam keamanan dan perdamaian internasional.

Juru bicara Kemenlu Republik Indonesia, Teuku Faizasyah hari Sabtu mengatakan RI akan menyuarakan tema Memajukan Perdamaian (Advancing Sustainable Peace) dengan tiga pesan utama dalam Presidensi DK.

Pertama, untuk mewujudkan kesatuan suara di antara negara anggota DK dalam merespon situasi keamanan global.

Kedua, memajukan penguatan upaya membina perdamaian di tengah dan usai pandemi corona.

Ketiga, memajukan upaya Dewan Keamanan dalam merespon tantangan keamanan global terkini, termasuk isu siber dan terorisme. Selain itu, Indonesia juga memanfaatkan presidensi ini untuk mengeluarkan dua dokumen Dewan Keamanan terkait isu penanggulangan terorisme dan women peacekeepers.

Dengan posisi sebagai presidensi Dewan Keamanan PBB, Indonesia bisa terlibat aktif dalam penyelesaian sejumlah konflik dunia, terutama Palestina, Lebanon, Suriah, Yaman hingga Korea Utara.

 

 

 

Tayangan Dokumenter Aljazeera Picu Kemarahan Malaysia

Siaran film dokumenter di televisi Aljazeera di Kuala Lumpur membuat marah rakyat dan para pejabat Malaysia.

Polisi Malaysia hari Rabu (05/08/2020) mendatangi kantor televisi Aljazeera di Kualalumpur karena menayangkan film dokumenter yang mengklaim perlakuan buruk terhadap buruh asing di masa pandemi virus Corona.

Televisi Aljazeera bulan lalu menyiarkan sebuah film dokumenter yang berfokus pada penderitaan ribuan migran yang ditahan selama serangan terhadap daerah-daerah yang dikarantina di masa penyebaran virus Corona.

Film dokumenter tersebut, yang mengkritik perilaku pemerintah Malaysia, memicu kemarahan yang meluas dan membuat pemerintah menyebut film dokumenter tersebut sebagai laporan yang tidak benar dan menyesatkan.

Lebih dari 4 juta buruh asing, baik yang legal maupun tidak, berada di Malaysia dan mayoritas mereka berasal dari Malaysia, Nepal dan Bangladesh.

 

 

 

Malaysia Terapkan Wajib Masker Berdenda RM1000

Pemerintah Malaysia mulai menerapkan peraturan wajib menggunakan masker mulai Sabtu (1/8) dengan denda RM1000 atau sekitar Rp3,4 juta bagi yang ketahuan tidak menggunakannya.

Informasi yang dihimpun dari Grup Telegram Majelis Keselamatan Negara (MKN), Sabtu, kewajiban menggunakan masker tersebut berlaku di transportasi umum dan di kawasan penuh orang seperti pasar tani, pasar raya (supermarket), taman rekreasi serta tempat wisata.

Mereka yang diketahui tidak mematuhi aturan tersebut bakal dikenai hukuman denda RM1.000 sesuai Undang-Undang Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 (Undang-Undang 342).

Peraturan tersebut juga berlaku di semua stasiun pengangkutan umum seperti LRT, MRT, layanan e-hailing (transportasi online) dan bus.

Masyarakat juga boleh menggunakan masker yang dijahit sendiri tetapi perlu mematuhi spesifikasi yang telah ditetapkan WHO yaitu jenis tiga lapisan pabrik bersifat menyerap air di bahagian dalam, bahan yang mampu menghindar penyerapan air di lapisan luar dan kain yang bisa meningkatkan saringan atau menahan tetesan cairan di tengah.

Bagi anak-anak yang berumur kurang dari dua tahun, pemakaian masker adalah tidak wajib mempertimbangkan kesukaran bernafas.

Hal tersebut juga berlaku bagi individu yang berkebutuhan khusus / cacat atau tidak dapat menggunakan masker tanpa bantuan.

Dalam penjelasan sebelumnya Menteri Pertahanan Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri mengatakan keputusan tersebut dibuat melihat jumlah kasus yang kembali meningkat selain kepatuhan rakyat terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) pengendalian COVID-19 yang semakin berkurang.

 

 

Rodrigo Duterte 

 

Berlakukan Karantina, Tim Medis Filipina Sambut Keputusan Duterte

Para dokter dan tim medis di rumah sakit Filipina memuji keputusan presiden Rodrigo Duterte untuk mengkarantina seperempat populasi negara itu sebagai bagian dari penanganan penyebaran Covid-19.

Lebih dari 27 juta orang Filipina yang berada di Manila dan empat provinsi lainnya dikarantina sejak Selasa (4/8/2020) setelah Covid-19 kembali menyebar di negara ini.

Penerbangan dan angkutan umum ke daerah-daerah ini sekarang telah dibatalkan dan sektor ekonomi yang tidak perlu ditutup selama dua minggu ke depan.

Para dokter Filipina telah meminta presiden untuk menetapkan kembali aturan karantina, yang disetujui Rodrigo Duterte, untuk lebih mengontrol dan mengendalikan pandemi Corona.

Keputusan itu datang ketika pejabat kesehatan Filipina mengumumkan peningkatan jumlah kasus infeksi Covid-19.

Filipina menempati urutan kedua di Asia Tenggara setelah Indonesia dari jumlah kasus terinfeksi Covid-19.

Sejumlah rumah sakit Filipina menolak untuk menerima pasien Covid 19 yang baru karena melebihi kapasitannya.

Sejauh ini, 5.032 orang telah terinfeksi virus Corona di Filipina, dan 2.000 orang meninggal dunia.(PH)

 

 

Tags

Komentar