Okt 10, 2020 10:16 Asia/Jakarta
  • Gedung DPR RI
    Gedung DPR RI

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya mengenai sikap pemerintah Indonesia yang menegaskan bahwa isu kerja sama vaksin dengan Cina tidak akan mempengaruhi masalah Natuna.

Selain itu, masalah pengesahan RUU ciptaker yang memicu protes luas, Anwar Ibrahim ingin maju calonkan diri sebagai Perdana menteri dan menemui Raja Malaysia, kepercayaan warga Filipina terhadap Duterte meningkat dan sikap Kamboja yang menekankan bahwa Cina tidak memiliki akses eksklusif ke pangkalan militer.

 

Menlu Indonesia, Retno Marsudi

 

Menlu Indonesia: Vaksin dari Cina Tidak akan Pengaruhi Sikap Soal Natuna

Pemerintah Indonesia secara tegas menyatakan bahwa kerja sama vaksin dengan Cina tidak akan mempengaruhi sikap negara ini dalam masalah sengketa dengan Beijing di perairan Laut Cina Selatan.

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi mengatakan kerja sama vaksin corona dengan Cina tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di Laut Cina Selatan (LCS) dalam isu Natuna. Menurutnya, dalam hal kerja sama vaksin, Indonesia bukanlah satu-satunya negara yang diuntungkan dari kerja sama tersebut. Sebab perusahaan dan pemerintah China juga menikmati buah atau manfaat dari kerja sama tersebut.

Saat ini, Indonesia tengah bekerja sama dengan Bioteknologi Sinovac Cina dalam uji coba tahap akhir dari kandidat vaksin Covid-19 yang telah memasuki uji klinis fase tiga. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan perusahaan Cina lainnya, Sinopharm, untuk memastikan 260 juta warga Indonesia dapat menerima vaksinasi. Indonesia bukanlah negara penggugat di LCS, tapi Jakarta beberapa kali bersitegang dengan China atas hak penangkapan ikan di sekitar Kepulauan Natuna, di bagian selatan perairan yang disengketakan itu. 

Tahun ini, dalam beberapa kesempatan Retno menegaskan kembali bahwa Indonesia bukanlah pihak yang bersengketa di wilayah LCS dan peta sembilan garis putus-putus yang digunakan Cina sebagai dasar klaimnya di perairan tersebut tidak memiliki dasar hukum internasional.

 

 

Protes massa terhadap pengesahan RUU Cipta kerja

 

Pengesahan RUU Ciptaker Picu Protes Luas

DPR RI mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) pada Senin (5/10/2020), setelah dua hari sebelumnya disepakati isinya di tingkat I.

Sejumlah fraksi sempat menolak pengesahannya. Selain itu, ia juga ditolak luas oleh buruh, mahasiswa, dan aktivis di seluruh Indonesia. Mereka menilai peraturan ini akan merugikan pekerja, mengancam HAM, serta lingkungan.

Ciptaker merevisi 79 undang-undang yang dianggap dapat menghambat investasi, termasuk tiga undang-undang terkait ketenagakerjaan: UU Ketenagakerjaan, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional. Ciptaker disusun menjadi 11 klaster yang terdiri dari 1.244 pasal.

Pemerintah Indonesia memandang Ciptaker bertujuan untuk meningkatkan investasi dan mempermudah bisnis. Namun menurut Amnesty Internasional Indonesia peraturan ini ini justru akan mengebiri hak-hak pekerja.

Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia menilai RUU tersebut dapat merampas hak pekerja atas kondisi kerja yang adil dan menyenangkan yang dijamin dalam Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

Ciptaker menghapus Upah Minimum Sektoral Kota atau Kabupaten (UMSK) (Pasal 89 UU 13/2003). Hal ini dapat menyebabkan pengenaan upah minimum yang dipukul rata di semua kota dan kabupaten, terlepas dari perbedaan biaya hidup setiap daerah.

Ciptaker juga menghapuskan batas waktu maksimal seseorang berstatus pekerja kontrak (Pasal 59 UU 13/2003). Ketentuan baru ini akan memberikan kekuasaan pada pengusaha untuk mempertahankan status pekerja kontrak untuk jangka waktu tak terbatas.

Aturan seperti ini berpotensi menyebabkan perlakuan tidak adil, misalnya mereka tidak mendapat perlindungan yang memadai, termasuk pensiun, cuti tahunan selama 12 hari (untuk pekerja sementara yang bekerja di bawah satu tahun), dan kompensasi untuk pemutusan hubungan kerja.

Pada hari Kamis (8/10/2020) terjadi aksi penolakan massa yang turun ke jalan. Di Jakarta, massa dalam jumlah besar bahkan memaksa mendekati Istana untuk menyampaikan aspirasinya. Namun petugas kepolisian menyekat massa di beberapa titik sehingga demo tak bisa digelar di dekat Istana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kalangan yang tak puasa pada omnibus law ciptaker untuk mengajukan uji materi atau judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

 

 

Anwar Ibrahim

 

Maju Calonkan PM, Anwar Ibrahim Diterima Raja Malaysia

Pemimpin oposisi Malaysia yang juga Presiden Partai Keadilan Rakyat (PKR), Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan menghadap Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada Selasa 13 Oktober ini.

Anwar Ibrahim mengemukakan hal itu dalam pernyataan pers di Kuala Lumpur, Kamis (8/10/2020).

Pengumuman tersebut merupakan tindak lanjut dari pengumuman Anwar Ibrahim sebelumnya yang menyatakan memperoleh dukungan mayoritas anggota-anggota parlemen untuk membentuk pemerintahan baru.

"Saya akan mempersembahkan keterangan lengkap mengenai jumlah mayoritas anggota parlemen yang kukuh dan meyakinkan sebagaimana yang saya sebut sebelum ini," katanya.

Anwar mengatakan dirinya mengharapkan rakyat Malaysia untuk terus tenang dan mendoakan dari rumah atau tempat pekerjaan masing-masing serta menghormati peraturan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP).

 

 

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

 

Kepercayaan Warga Filipina terhadap Duterte Meningkat

Presiden Rodrigo Duterte masih mendapat kepercayaan dari mayoritas warga Filipina kendati kasus infeksi virus corona di sana terus meningkat. Kinerja Duterte dianggap meningkat selama pandemi Covid-19.

Dalam jajak pendapat yang dilakukan oleh Pulse Asia, tingkat kepercayaan warga FIlipina terhadap Duterte meningkat menjadi 91 persen dari 87 persen pada Desember 2019 lalu.

Survei yang melibatkan 1.200 orang dewasa yang dilakukan dari 14 hingga 20 September ini menunjukkan bahwa kepercayaan warga tak terpengaruh kendati Filipina menjadi negara dengan kasus corona tertinggi di Asia Tenggara.

Peringkat kepercayaan terhadap Duterte naik kendati Filipina masuk dalam salah satu negara yang paling lamban menangani pandemi.

Kenaikan kepercayaan tertinggi berasal dari sektor sosial ekonomi termiskin, kelas e yakni 11 persen. Sementara dari kelas ekonomi d meningkat sebanyak dua persen. Dari kelas a, b ,dan c justru mengalami penurunan kepercayaan sebesar satu persen.

 

 

 

Kamboja: Cina Tak Punya Akses Eksklusif ke Pangkalan Militer

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen memastikan Cina tidak akan memiliki akses eksklusif ke pangkalan angkatan laut mereka meskipun Beijing ikut menyumbang untuk perbaikan fasilitas tersebut.

Menurut Sen, negara lain juga dapat melakukan hal yang sama.

"Negara lain juga dapat meminta izin untuk merapatkan kapal, mengisi bahan bakar, atau mengadakan latihan (bersama) dengan Kamboja," kata Hun Sen dalam pidato pada upacara pembukaan taman hiburan milik China di dekat ibu kota Phnom Penh, Selasa (6/10).


Melansir AFP, Pangkalan Ream berada strategis di Teluk Thailand. Pangkalan itu menyediakan akses siap pakai ke Laut China Selatan yang sedang diperebutkan karena menjadi rute lalu lintas utama global.

Pekan lalu, gambar satelit yang dirilis lembaga think thank berbasis di Washington menunjukkan markas besar angkatan laut taktis di pantai selatan Kamboja yang didanai Amerika Serikat telah dihancurkan.

Menanggapi penghancuran tersebut, pada Rabu, seorang juru bicara kedutaan AS mengatakan kepada AFP bahwa AS "kecewa" dengan langkah itu. Menurut dia, pangkalan itu menjadi tanda hubungan baik antara AS-Kamboja dan baru berusia tujuh tahun.(PH)

 

 

 

 

 

Tags

Komentar