Feb 13, 2021 09:49 Asia/Jakarta
  • Presiden PAS, Abdul Hadi Awang
    Presiden PAS, Abdul Hadi Awang

Dinamika Asia Tenggara selama sepekan terakhir menyoroti sejumlah isu di antaranya pernyataan Presiden PAS mengenai Revolusi Islam Iran yang menjadi pemicu kebangkitan dunia Islam.

Selain ituو tentang keprihatinan RI dan Malaysia atas perkembangan Politik di Myanmar, prediksi vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan waktu satu dekade, demonstrasi Myanmar melanjutkan aksinya mengecam kudeta militer dan polisi negara ini membelot menolak kudeta militer serta Kamboja memulai vaksinasi Covid-19.

 

 

Presiden PAS: Revolusi Islam Pemicu Kebangkitan Dunia Islam

Presiden Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Abdul Hadi Awang menyebut Revolusi Islam Iran sebagai penyebab kebangkitan dunia Islam.

Abdul Hadi Awang dalam pernyataan yang dikeluarkan memperingati hari ulang tahun kemenangan Revolusi Islam Iran ke-42 mengatakan, "Revolusi ini adalah revolusi cahaya yang tidak bisa dipadamkan dan menerangi dunia Islam, yang menyerukan kebangkitan umat Islam,".

"Revolusi Islam Iran membebaskan umat Islam dari belenggu penjajahan politik, ekonomi, budaya dan intelektual.

Revolusi Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini berhasil meraih kemenangan 42 tahun lalu pada tanggal 22 Bahman 1357 Hs yang bertepatan dengan 11 Februari 1979.

Hari Rabu (10/2/2021) bangsa Iran memperingati hari ulang tahun kemenangan Revolusi Islam Iran ke-42.

 

Presiden Indonesia dan PM Malaysia

 

RI dan Malaysia Prihatin atas Perkembangan Politik di Myanmar

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan, Indonesia dengan Malaysia mendorong digelarnya pertemuan menteri luar negeri (menlu) negara-negara ASEAN. Pertemuan ini bertujuan membahas kudeta militer di Myanmar.

Hal tersebut disampaikan Jokowi usai bertemu Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin di Istana Merdeka, Jumat (5/2/2021)

"Sebagai satu keluarga (ASEAN), kami minta dua Menlu (Indonesia dan Malaysia) untuk berbicara dengan Chair of ASEAN," kata Jokowi dalam keterangan pers yang ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jumat, seperti dilansir Kompas.com.

"Guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus Menlu ASEAN mengenai perkembangan Myanmar. Secara detiail kami juga telah berbicara dengan Bapak Perdana Menteri (Malaysia) mengenai ini," tuturnya.

Jokowi menuturkan, Indonesia dan Malaysia menyampaikan rasa prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar.

Kedua negara pun berharap perbedaan politik di negara tersebut itu dapat diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.

"Dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN," kata Jokowi.

"Terutama prinsip rule of laws, good governance, demokrasi, HAM dan pemerintahan yang konstitusional," ucapnya.

Diberitakan, Militer Myanmar mengklaim harus melakukan kudeta, karena menuduh ada kecurangan di pemilu November tahun lalu.

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.

Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun, dan militer akan mengadakan pemilu baru.

 

 

Prediksi Vaksinasi Covid-19 di Indonesia Butuh Satu Dekade

Riset terbaru memprediksi vaksinasi Covid-19 di Indonesia membutuhkan waktu lebih dari 10 tahun dengan mempertimbangkan populasi penduduk yang besar, situasi dan kondisinya.

Proyeksi yang dirilis Bloomberg ini melebihi rata-rata dunia selama tujuh tahun untuk bisa menyelesaikan vaksinasi.

CNN Indonesia mengutip Bloomberg melaporkan, Indonesia membutuhkan waktu 10 tahun lebih, sebab hingga saat ini baru tersedia 60.433 dosis vaksin. Padahal, jumlah kasus infeksi mencapai 1,13 juta dengan tingkat kematian mencapai 31,2 ribu orang.

Proyeksi masa vaksinasi di Indonesia diprediksi akan sama dengan India dan Rusia. India juga diprediksi memerlukan waktu 10 tahun lebih untuk menuntaskan vaksininasi, yang saat ini baru mencapai 299 ribu dosis. Padahal, jumlah kasus positif Covid-19 di negara ini telah mencapai 10,8 juta dengan angka kematian mencapai 154,8 kasus.

Menyikapi hasil proyeksi terbaru ini, Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Indonesia Kunta Wibawa Dasa Nugraha memandang riset tersebut sejatinya masih belum pasti. Sebab, dinamika karena pandemi masih terus berubah dari waktu ke waktu.

Menurutnya, meskipun vaksinasi selesai sesuai target pemerintah pada kuartal I 2022 kepada 181 juta penduduk atau 75 persen populasi Indonesia, bukan tidak mungkin vaksinasi akan berlanjut lagi di kuartal II 2022.

Ia mengatakan pemerintah Indonesia terus mencari sumber-sumber anggaran untuk penanganan dampaknya. Salah satunya dengan merelokasi anggaran dari pos-pos di sejumlah kementerian/lembaga ke program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021.

Anggaran PEN 2021 mengalami kenaikan dari hanya sekitar Rp356,5 triliun menjadi Rp627,9 triliun.

 

 

 

Demonstrasi Mengecam Kudeta Militer di Myanmar Berlanjut

Puluhan ribu warga Myanmar turun ke jalan-jalan di berbagai kota di seluruh negeri untuk memprotes kudeta militer baru-baru ini. Aksi massa terbesar terjadi di kota utama, Yangon, Minggu, 7 Februari 2021.

Para pengunjuk rasa menyuarakan protes mereka terhadap kudeta militer yang menggulingkan pemerintah terpilih, dan menuntut pembebasan segera pemimpin de facto Aung San Suu Kyi.

Mereka membawa balon merah, warna yang mewakili Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) dan mengibarkan bendera NLD dengan meneriakkan, "Kami tidak ingin kediktatoran militer! Kami ingin demokrasi!"

Pengemudi membunyikan klakson dan penumpang mengangkat foto Suu Kyi. Aksi-aksi tersebut diunggah di Facebook. Namun aksi mereka tidak terpublikasi dengan baik disebabkan pemutusan jaringan internet dan pembatasan saluran telepon.

Para demonstran berjanji untuk melanjutkan aksi mereka hingga para pemimpin terpilih mereka dibebaskan dan demokrasi kembali di Myanmar.  Mereka mengecam militer yang telah menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih secara demokratis.

Aung San Suu Kyi dan Win Myint tidak pernah terlihat di depan umum sejak mereka ditahan dalam penggerebekan dini hari Senin pekan lalu.

Partai mereka, NLD menang dalam pemilu pada November tahun lalu, tetapi militer menolak untuk menerima hasil pemungutan suara dengan dalih adanya kecurangan pemilu yang meluas, di mana klaim ini telah dibantah para pengamat.

Sementara itu, pemerintah Myanmar, yang dikuasai Jenderal Min Aung Hlaing, merespon tegas unjuk rasa yang berlangsung di berbagai kota pada Hari Senin, 8 Februari 2021. Salah satunya dengan memberlakukan darurat militer di Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar, dengan harapan bisa menekan unjuk rasa di sana.

Seperti dilansir Channel News Asia, hukum militer ini akan mencakup tujuh kotamadya di Mandalay. Aturan yang berlaku mulai dari melarang warga berunjuk rasa, berkumpul dengan jumlah lebih dari lima orang, hingga jam malam yang berlaku dari jam 8 malam sampai 4 pagi.

Militer Myanmar mengklaim harus melakukan kudeta, karena menuduh ada kecurangan di pemilu November tahun lalu.

Pemilu Myanmar 2020 dimenangkan oleh Aung San Suu Kyi dan partainya, National League for Democracy (NLD), secara telak.

Kondisi darurat di Myanmar lalu ditetapkan selama setahun, dan militer akan mengadakan pemilu baru.

 

 

Polisi Myanmar Membelot Tolak Kudeta Militer

Sejumlah polisi menentang aksi kudeta yang dilakukan militer negaranya terhadap pemerintahan yang dipimpin Aung San Suu Kyi.

CNN melaporkan, sebuah video yang beredar menunjukkan petugas kepolisian di Desa Bardo, negara bagian Kayah, Myanmar membelot dengan ikut menggelar aksi protes menentang kudeta militer.

Mereka mempertaruhkan pekerjaannya dengan memprotes penahanan penasihat sipil Aung San Suu Kyi oleh Tatmadaw sejak 1 Februari lalu.

Polisi yang menggelar aksi protes pada Rabu (10/2) menolak permohonan dari perwira senior mereka untuk kembali bertugas, dan menyatakan dukungannya terhadap massa yang menolak kudeta militer.

Melihat aksi ini, warga berduyun-duyun mengelilingi para polisi sebagai upaya melindunginya dari ancaman penangkapan.

Panglima Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw), Jendral Min Aung Hlaing, menggulingkan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi yang baru dilantik pada 1 Februari lalu.

 

 

Kamboja Mulai Vaksinasi Covid-19

Kamboja memulai vaksinasi Covid-19 yang dilakukan terhadap sejumlah orang, termasuk pejabat tinggi negara ini dan keluarganya.

Vaksinasi virus corona yang berlangsung hari Rabu (10/2/2021) juga disuntikkan terhadap sejumlah menteri kabinet dan anak-anak Perdana Menteri Hun Sen yang masuk dalam daftar orang yang pertama.

"Saya merasa lebih percaya diri bahwa saya memiliki sistem pertahanan terhadap Covid di tubuh saya," kata Hun Manet, putra tertua PM Hun Sen usai disuntik vaksin di RS Calmette di ibu kota Phnom Penh.

Selain Hun Sen, menteri kehakiman dan lingkungan, serta wakil komandan Angkatan Bersenjata Kerajaan Kamboja masuk dalam daftar penerima suntikan dosis vaksin corona.

Vaksinasi Covid-19 di Kamboja menggunakan vaksin dari Cina.

Kamboja telah menerima kiriman 600 ribu dosis vaksin Sinopharm sumbangan dari China. Pengiriman tahap pertama telah dilakukan pada Minggu (7/2/2021) lalu ke Phnom Penh.

Sebagian besar vaksin tahap pertama ditujukan bagi tenaga medis dan aparat militer.(PH)

 

 

 

Tags