Feb 27, 2021 10:02 Asia/Jakarta
  • Ilustrasi polisi virtual.
    Ilustrasi polisi virtual.

Perkembangan di Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting seperti, peluncuran program polisi virtual oleh Kepolisian Indonesia, dan Pemerintah Malaysia tetap mendeportasi warga Myanmar.

Selain itu, bentrokan antar-kubu di Myanmar terus berlanjut, dan panel medis Vietnam rekomendasikan penggunaan vaksin Sputnik dan Moderna.

Peluncuran Program Polisi Virtual oleh Kepolisian Indonesia

Program virtual police atau polisi virtual mulai dijalankan Polri. Tugas dari virtual police adalah mengawasi konten yang bertebaran di dunia maya. Saat ada yang bersinggungan dengan konsekuensi hukum, maka petugas akan memberikan peringatan.

"Nanti ada virtual police itu tugasnya patroli siber. Akan memberikan warning kepada akun tersebut untuk ini, informasi bahwa yang Anda upload mengandung pasal-pasal misalnya ujaran kebencian, mohon segera dihapus," ujar Kabareskrim Polri Komjen Agus Adrianto di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 24 Februari 2021.

Dan jika masih membandel, maka petugas akan melakukan proses penyelidikan hingga penyidikan terhadap pengelola akun.

Program virtual police ini pun mendapat beragam tanggapan. Salah satunya dari Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Prof Heru Nugroho. Menurut Heru, virtual police yang digagas Polri dengan maksud memberikan edukasi kepada warganet agar bermedia sosial dengan bijak dan tak melanggar UU ITE, justru dikhawatirkan dapat mengekang kebebasan masyarakat di ruang siber.

"Di sisi lain kalau nantinya cara menindaknya itu berdasarkan UU ITE yang pasal karet itu, kalau pengamat media sosial bilang itu akan bisa mengekang kebebasan sehingga bisa jadi aspirasi tidak keluar. Kan sudah muncul toh mengungkapkan aspirasi, melakukan kritik, ujungnya polisi," kata Heru saat dihubungi Liputan6.com, Kamis, 25 Februari 2021.

Sementara itu, kriminolog dari Universitas Indonesia (UI) Adrianus Meliala menilai konsep virtual police yang dijalankan Polri memerlukan rumusan ketat melibatkan algoritma digital. Jika tidak, maka pada akhirnya malah berpotensi menciptakan ketidakadilan baru di masyarakat.

"Jika virtual polisi ini toh ujung-ujungnya digerakkan oleh manusia juga. Manusia yang mengawasi, manusia yang memindai adanya pelanggaran, manusia yang memutuskan untuk memberikan peringatan, atau manusia juga yang memutuskan mengadakan penindakan, maka selalu dikhawatirkan adanya bias," kata Adrianus dalam keterangannya, Jumat (26/2/2021).

Adrianus menyambut baik virtual police sebagai sebuah inisiatif Polri menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dalam ruang digital Indonesia. Hanya saja, teknis dan eksekusi konsep tersebut sangat menjadi perhatian.

Warga Muslim Rohingya di Myanmar.

Pemerintah Malaysia Tetap Deportasi 1.000 WN Myanmar

Pemerintah Malaysia tetap melakukan deportasi terhadap warga Myanmar untuk kembali ke negara asalnya. Tindakan ini dilakukan meski ada perintah pengadilan yang menghentikan sementara pemulangan tersebut dan banyak kritikan dari kelompok hak asasi manusia (HAM) internasional.

Seperti dilansir dari AFP dan The Star, Selasa (23/2/2021), Direktur Jenderal Departemen Imigrasi Malaysia, Khairul Dzaimee Daud mengatakan pihaknya telah memulangkan 1.086 imigran dengan tiga kapal milik Angkatan Laut Myanmar. Disebutkan Khairul, tidak ada warga Rohingya atau pencari suaka di antara mereka yang dipulangkan.

Khairul mengatakan warga Myanmar yang dideportasi adalah imigran tidak berdokumen, yang ditahan di seluruh Malaysia sejak tahun lalu. Mereka dideportasi dari pangkalan Angkatan Laut Kerajaan Malaysia di Lumut, menggunakan tiga kapal Angkatan Laut Myanmar.

"Semua yang dideportasi adalah warga negara Myanmar dan bukan Rohingya atau pencari suaka," tegasnya dalam sebuah pernyataan. Ditambahkan Khairul bahwa warga negara Myanmar itu setuju untuk dideportasi dengan sukarela. "Mereka sepakat untuk kembali ke negara asalnya," katanya.

Sebelumnya Pengadilan Tinggi Malaysia memerintahkan penghentian sementara rencana deportasi 1.200 warga Myanmar ke Tanah Air mereka. Hal itu dilakukan menyusul banyaknya kritikan dari berbagai pihak terhadap tindakan pemerintah Malaysia.

Aksi protes menolak kudeta militer di Myanmar.

Kubu Pro dan Anti Kudeta di Myanmar Saling Bentrok

Setelah pemerintah Myanmar melarang mahasiswa keluar dari lingkungan kampus untuk menggelar demo, kubu pro dan anti-militer di negara itu dilaporkan terlibat bentrokan di jalan-jalan kota Yangon. Menurut laporan Reuters, sekitar seribu orang pendukung militer Myanmar, Kamis (25/2/2021) turun ke jalan-jalan di Yangon untuk menggelar pawai.

Wartawan mengatakan, sejumlah simpatisan junta militer mengancam fotografer media, hingga bentrokan antara mereka dan kubu anti-kudeta pun tak terhindarkan, seorang wartawan terluka akibat bentrokan ini.

Menurut saksi mata, tak lama kemudian kubu pro militer melempari kubu anti-junta dengan batu, dan berita yang belum terverifikasi menyebutkan adanya serangan pisau. Bentrokan ini mengungkap kondisi Myanmar yang rawan dan mengalami kelumpuhan akibat protes dan demonstrasi anti-junta militer.

Pemerintahan di bawah militer Myanmar mulai terguncang setelah para Pegawai Negeri Sipil (PNS) menolak untuk bekerja dengan militer. Kehadiran para pegawai yang mogok kerja semakin memperkuat gerakan pembangkangan sipil untuk melumpuhkan birokrasi di bawah militer.

Selain pegawai, sejumlah petugas medis dan pekerja di berbagai sektor juga turut andil dalam aksi mogok kerja massal melawan pemerintahan militer. Banyak dari mereka sekarang bersembunyi untuk menghindari penangkapan oleh militer.

Ilustrasi vaksin Sputnik V.

Panel Medis Vietnam Izinkan Penggunaan Vaksin Sputnik dan Moderna

Vietnam berencana memperoleh 150 juta dosis untuk program vaksinasi COVID-19, setelah kementerian kesehatan setempat mengatakan panel medis telah merekomendasikan negara itu untuk menyetujui penggunaan vaksin Sputnik V Rusia dan vaksin Moderna Amerika Serikat.

Sebanyak 150 juta dosis mencakup vaksin yang akan dibeli langsung dan dosis yang diperoleh melalui skema berbagi vaksin global COVAX, menurut keputusan yang diunggah di situs resmi pemerintah. Pada 24 Februari 2021, Vietnam menerima gelombang pertama 117.000 dosis vaksin AstraZeneca menjelang peluncuran program inokulasi yang direncanakan mulai bulan depan.

Kantor berita Rusia Interfax melaporkan pada Jumat (26/2/2021) bahwa vaksin Sputnik V telah disetujui, meskipun Kementerian Kesehatan Vietnam mengatakan bahwa panel medis telah merekomendasikannya dan juga vaksin Moderna Inc AS untuk digunakan. (RM)

Tags