Apr 10, 2021 14:51 Asia/Jakarta
  • Bencana Banjir di Indonesia Timur
    Bencana Banjir di Indonesia Timur

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting seperti bencana banjir di Indonesia timur dan Presiden RI Dorong D-8 Pulihkan Ekonomi Global.

Selain itu, masih ada isu penting lainnya seperti Iran dan Malaysia Bahas Pengembangan Hubungan Bilateral, Militer Myanmar terus Bantai Warga Sipil, PH tetapkan Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri Malaysia, Filipina hentikan penggunaan vaksin AstraZeneca di bawah usia 60, PM Vietnam Diangkat Sebagai Presiden, Mei, Singapura terima pelancong yang punya sertifikat COVID.

Jumlah Korban Banjir di NTT Bertambah

Jumlah korban meninggal dunia akibat banjir dan longsor di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) meningkat menjadi 54 orang pada Minggu sore, bahkan laporan terbaru jumlah itu kabarnya menjadi 80 orang pada Senin (5/4/2021) siang.

Menurut data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang disampaikan pada Senin (5/4/2021), hingga pukul 13.00 Wita, jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Flores Timur bertambah menjadi 69 orang dan 19 lainnya masih dalam pencarian. Sedikitnya 256 jiwa warga mengungsi di Balai Desa Nelemawangi dan sejumlah warga lainnya mengungsi di Balai Desa Nelelamadike.

Di sisi lain, belum ada data baru dilaporkan terkait korban di Kabupaten Lembata. Banjir di kabupaten ini telah menewaskan 11 warga, sementara 16 orang dilaporkan hilang. Dengan demikian, jumlah keseluruhan korban yang meninggal dunia hingga Senin siang adalah 80 orang.

Saat ini upaya pencarian korban masih terus berlangsung di lapangan. Upaya pencarian itu dilakukan oleh petugas dengan dukungan berbagai elemen masyarakat setempat.

Presiden RI Dorong D-8 Pulihkan Ekonomi Global

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mendorong negara-negara Developing Eight (D-8) berkontribusi dalam pemulihan ekonomi global.

Presiden Indonesia Joko Widodo

Hal ini Jokowi sampaikan saat memberikan sambutan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 D-8 yang digelar secara virtual, Kamis (8/4/2021), seperti dilansir Kompas.com.

"Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi USD 1,5 triliun, D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global," kata Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengutip pidato Presiden yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis malam.

Masih menurut Kompas.com, dalam pidatonya, kata Retno, Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intranegara D-8 dan meminta agar seluruh hambatan perdagangan diminimalisasi.

"Intensifikasi intraperdagangan antarnegara D-8 perlu terus didorong," ujarnya.

Jokowi juga mendorong agar negara-negara anggota D-8 terus mengembangkan teknologi digital. Dia mengatakan, digitalisasi, artificial intelligence, computing power, big data, data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor-sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan. Oleh karenanya, D-8 harus dapat memanfaatkan teknologi untuk menyejahterakan rakyat.

"D-8 memiliki potensi yang besar dan keunggulan demografi penduduk muda D-8 yaitu sekitar 323 juta orang atau sekitar 27,3 persen. Ini jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara G-7 misalnya yang mencapai 135 juta orang atau sekitar 17,3 persen dari total populasi," kata Retno.

Oleh karenanya, Presiden menekankan agar inovasi terus ditumbuhkan. Industri start-up harus terus didorong, dan keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan.

"Pengembangan industri start-up berbasis syariah dapat juga dikembangkan," tutur Retno.

KTT ke-10 D-8 digelar di Dhaka, Bangladesh, dengan tema Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology. KTT ini merupakan pertemuan 3 tahunan para kepala pemerintahan negara-negara D-8.

KTT dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8 yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria.

Iran dan Malaysia Bahas Pengembangan Hubungan Bilateral

Deputi menteri luar negeri Iran untuk diplomasi ekonomi menerima kunjungan wakil menlu Malaysia di Tehran untuk berdiskusi seputar hubungan bilateral.

Sayid Rasoul Mohajer dan Dato' Kamarudin Jaffar bertemu pada hari Selasa (6/4/2021) untuk bertukar pandangan mengenai hubungan bilateral Iran dan Malaysia.

Kamarudin Jaffar

“Iran siap mengembangkan hubungan komprehensif dengan Malaysia, termasuk meminta pemerintah negara itu untuk memfasilitasi hubungan ekonomi dan perdagangan kedua pihak,” kata Sayid Mohajer dalam pertemuan itu seperti dilansir IRNA.

Dia juga menekankan perlunya menyelesaikan kendala warga Iran di Malaysia, termasuk menyediakan layanan perbankan dan finansial, serta masalah konsuler dan mempercepat finalisasi dokumen peradilan kedua negara untuk ekstradisi narapidana.

Sementara itu, Dato' Kamarudin menyampaikan kepuasannya atas lawatannya ke Iran dan mengatakan kunjungan ini bertujuan untuk mendorong pengembangan hubungan bilateral.

Dia berharap setelah teratasinya berbagai kendala, termasuk pandemi Covid-19, kita akan menyaksikan semakin meningkatnya hubungan Iran-Malaysia di berbagai sektor ekonomi dan perdagangan serta perjalanan pejabat dari kedua negara dalam waktu dekat.

Selama di Tehran, Dato' Kamarudin juga menjajaki kerja sama di sektor perdagangan dan kesehatan dengan pejabat dari Kementerian Industri, Pertambangan, dan Perdagangan Iran, serta Kementerian Kesehatan.

Wakil menlu Malaysia sebelum ini telah berkunjung ke Turki dan Qatar sebagai bagian dari turnya ke wilayah Asia Barat.

Militer Myanmar terus Bantai Warga Sipil

Aparat keamanan dan militer Myanmar dilaporkan masih melanjutkan pembantaian terhadap demonstran di negara ini.

Seperti dilaporkan Reuters, berbagai media lokal Myanmar Kamis (8/4/2021) mengumumkan, sedikitnya 11 demonstran tewas dalam bentrokan dengan aparat keamanan barat laut negara ini.

Sementara itu, sekelompok anggota parlemen dari Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi,  hari Rabu (7/4/2021) menyatakan, puluhan ribu dokumen terkait pelanggaran HAM yang dilakukan militer sejak kudeta di negara ini berhasil dikumpulkan dan akan diserahkan kepada inspektur Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Masih menurut sumber ini, sejak kudeta 1 Februari lalu, sekitar 600 warga sipil termasuk 50 anak-anak dan remaja Myanmar tewas, ribuan lainnya terluka dan 2700 orang ditangkap.

Sekaitan dengan ini, Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH) menyatakan, bukti menunjukkan praktek eksekusi ilegal, penyiksaan, penangkapan ilegal dan komite ini menerima 180 bukti yang menunjukkan pelanggaran luas HAM oleh militer Myanmar.

PH tetapkan Anwar Ibrahim sebagai calon perdana menteri Malaysia

Pimpinan Pakatan Harapan (PH) menetapkan Ketua PH Anwar Ibrahim sebagai pemimpin kampanye Pemilihan Umum (PRU) ke-15 dan selanjutnya diangkat sebagai calon perdana menteri Malaysia.

Penetapan dilakukan pada Rapat Pimpinan PH yang berlangsung di Port Dickson, Negeri Sembilan, Jumat.

Rapat pimpinan menyatakan pandemik COVID-19 telah mendatangkan dampak yang cukup mendalam bagi rakyat dan ekonomi, dan negara.

Rapat itu menyimpulkan bahwa pemerintah sekarang gagal menangani sepenuhnya masalah-masalah tersebut.

Mereka menyesalkan demokrasi di Malaysia menjadi parah akibat pengkhianatan dan pembelotan politik hingga menyebabkan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi sendiri meluntur.

"Usaha memulihkan negara terletak pada kemenangan dalam Pemilu ke-15, justru usaha menggembleng seluruh kekuatan perlu berasaskan prinsip dan agenda reformasi, manakala kelangsungan pemerintah bergantung kepada kestabilan dan keutuhan politik," kata para pimpinan PH.

Mereka juga mengakui potensi dan kepentingan Wilayah Sabah dan Sarawak sebagai energi pertumbuhan ekonomi yang baru dalam memacu pembangunan negara, dengan jaminan pembagian sumber daya yang lebih seksama --seiring dengan sinergi pembangunan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan.

"Kami akan menggerakkan semua wakil rakyat dan pimpinan negeri untuk menggali seluruh potensi dan keupayaan bagi menangani isu-isu dasar berkait pemulihan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Kami juga akan meneruskan proses bersama untuk membentuk manifesto Pakatan Harapan," menurut hasil rapat.

Filipina hentikan penggunaan vaksin AstraZeneca di bawah usia 60

Otoritas kesehatan Filipina pada Kamis menghentikan penggunaan vaksin COVID-19 AstraZeneca di bawah usia 60 tahun guna menyelidiki laporan pembekuan darah yang berasal dari luar negeri.

AstraZeneca

Penundaan itu terjadi setelah Badan Pengawas Obat Eropa (EMA) merekomendasikan agar mencantumkan pembekuan darah sebagai efek samping yang langka dari vaksin AstraZeneca, kata kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, Rolando Enrique Domingo, melalui pernyataan. Dituliskan pula bahwa tidak ada laporan efek samping semacam itu di negara tersebut.

"Penangguhan sementara ini tidak berarti bahwa vaksin tidak aman atau tidak ampuh - hanya saja bahwa kami mengantisipasi untuk memastikan keamanan setiap warga Filipina," katanya.

Negara Asia Tenggara itu, yang memerangi salah satu wabah COVID-19 terparah di Asia, mengandalkan percepatan vaksinasi untuk membantu mengurangi tekanan terhadap rumah sakit sekaligus meningkatkan ekonomi yang babak belur akibat pandemi.

Sejauh ini Filipina telah menerima 525.600 dosis vaksin AstraZeneca, sekitar seperlima dari total persediaan negara, melalui inisiatif COVAX. Sebanyak 2,6 juta dosis lainnya, yang dibeli oleh sektor swasta, akan didistribusikan bulan depan.

Filipina mulai menggelar vaksinasi COVID-19 pada 1 Maret, dimulai dari petugas medis garda terdepan. Sejak itu vaksinasi pun diperluas hingga menjangkau kaum lansia dan orang dengan penyakit bawaan.

Otoritas Filipina juga telah memberikan hampir 923.000 dosis vaksin COVID-19 buatan Sinovac Biotech China dan AstraZeneca, sebagai bagian dari target vaksinasi 70 dari 108 juta penduduk tahun ini.

PM Vietnam Diangkat Sebagai Presiden

Parlemen Vietnam dalam sebuah statemen membenarkan pemilihan perdana menteri negara ini sebagai presiden baru.

Seperti dilaporkan Sputnik, Senin (5/4/2021), "Resolusi pemilihan Nguyen Xuan Phuc sebagai presiden Vietnam disahkan dalam sidang ke-11 parlemen dengan 97,5 suara setuju (dukungan dari 468 anggota)."

Nguyen Xuan Phuc mengucapkan sumpah jabatan sebagai presiden baru Vietnam pada hari Senin (5/4/2021).

Ini untuk pertama kalinya parlemen Vietnam menunjuk seorang perdana menteri yang masih aktif sebagai presiden.

Nguyen Xuan Phuc sejak tahun 2011 menjabat wakil perdana menteri dan sejak 2016 menjadi perdana menteri.

PM Kamboja perintahkan perawatan di rumah untuk pasien COVID

Perdana Menteri Kamboja Hun Sen  pada Selasa (6/4) memerintahkan petugas kesehatan untuk bersiap merawat pasien infeksi virus corona di rumah.

Hal itu terjadi karena wabah COVID-19 terbesar di negara itu sejauh ini telah sangat membebani kapasitas sistem layanan kesehatan Kamboja yang rapuh.

Hun Sen dan sejawatnya dari Bangladesh

Kamboja merupakan salah satu negara dengan beban kasus virus corona terkecil di dunia hingga enam minggu lalu, tetapi wabah yang muncul pada akhir Februari telah menyebabkan 22 kematian pertama akibat COVID-19 dan lonjakan kasus sebanyak lima kali lipat menjadi 2.824 kasus COVID.

Sebanyak 1.003 pasien saat ini dirawat di rumah sakit yang kapasitasnya sudah mepet, kata Hun Sen dalam pesan audio yang dibagikan secara luas pada Selasa dan dilaporkan oleh media lokal.

"Kami tidak dapat menerima semua pasien jika kasusnya meningkat lebih lanjut," kata Hun Sen.

"Kami mendapati lebih sedikit orang yang pulih dan semakin banyak orang dirawat di rumah sakit dan bahkan jika kami mendirikan beberapa rumah sakit lagi, itu tidak cukup," katanya.

“Mereka yang mengalami COVID-19 dengan gejala ringan sebaiknya dirawat di rumah,” tambahnya.

Kementerian kesehatan Kamboja tidak segera menanggapi permintaan komentar tentang rencana perawatan pasien COVID di rumah.

Pemerintah telah membatasi perjalanan antar provinsi dan kota, melarang pertemuan besar dan memberlakukan jam malam di ibu kota Phnom Penh selama dua minggu mulai 1 April.

Kamboja telah mengesahkan undang-undang yang mengatur hukuman penjara dalam waktu lama untuk pelanggaran serius terhadap protokol kesehatan.

Pemerintah Kamboja juga mengharuskan warga untuk memindai kode Respon Cepat (QR) sebelum memasuki lingkungan kerja. Kelompok pegiat HAM Human Rights Watch yang berbasis di New York pada Selasa mengatakan pencatatan informasi pribadi semacam itu akan membantu praktik pengawasan pemerintah, yang dianggap akan mengganggu hak privasi.

Mei, Singapura terima pelancong yang punya sertifikat COVID

Otoritas Singapura akan menerima pengunjung yang menggunakan dokumen perjalanan seluler berisi sertifikat digital tes dan vaksinasi COVID-19, dan menjadikan Singapura salah satu negara pertama yang menjalankan inisiatif tersebut mulai Mei.

Singapura akan menerima penggunaan dokumen perjalanan seluler Asosiasi Transportasi Udara Internasional (IATA) untuk pemeriksaan prakeberangkatan.

Para pelancong bisa mendapatkan izin untuk terbang ke dan memasuki Singapura dengan menunjukkan aplikasi ponsel cerdas yang berisi data mereka dari laboratorium terakreditasi.

Dokumen perjalanan tersebut berhasil diuji oleh Singapore Airlines. Lebih dari 20 maskapai penerbangan, termasuk Emirates, Qatar Airways, dan Malaysia Airlines, juga menguji dokumen serupa.

"Keberhasilan upaya bersama kita akan menjadikan kemitraan IATA dengan pemerintah Singapura sebagai model untuk diikuti yang lain," kata direktur jenderal IATA Willie Walsh dalam pernyataan.

Singapura, pusat bisnis Asia yang memiliki kasus virus corona relatif sedikit tahun ini, telah menjadi pemimpin dalam mengembangkan dan menggunakan teknologi selama pandemi.

Singapura juga ingin menjadi salah satu negara pertama yang kembali terbuka untuk menjadi tuan rumah acara-acara internasional.

Maskapai-maskapai penerbangan berharap lebih banyak negara akan menyetujui dokumen digital pada aplikasi untuk memungkinkan perjalanan dilanjutkan lebih cepat. Dokumen digital juga diharapkan akan menghindarkan komplikasi dan penundaan di bandara yang memerlukan banyak pemeriksaan dokumen.

Saat ini, orang dari sebagian besar negara-negara diharuskan untuk melakukan tes usap COVID-19 dalam waktu 72 jam menjelang keberangkatan jika ingin melakukan perjalanan ke Singapura. Hasil tes itu harus diperlihatkan saat check in di bandara dan pada saat kedatangan.

 

Tags