Jul 08, 2021 18:11 Asia/Jakarta
  • Amerika Tinjauan dari Dalam, 8 Juli 2021

Dinamika Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu penting di antaranya mengenai motif penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Isu lain tentang pernyataan mantan presiden Afghanistan yang membongkar sepak terjang AS di negaranya, pengakuan pakar politik AS bahwa negaranya di Suriah berpihak pada Al Qaeda, The Hills menyebut sanksi AS terhadap Iran gagal, AS berang menyaksikan Iran berhasil memproduksi pelat silicide dengan uranium 20 persen, dan AS membantah terlibat dalam pembunuhan presiden Haiti.

 

 Pasukan AS di Afghanistan

 

Akademisi Ungkap Pemicu Penarikan Pasukan AS dari Afghanistan

Seorang profesor Universitas Georgetown menilai perubahan prioritas Washington selama pemerintahan Biden sebagai salah satu alasan utama penarikan pasukan AS dari Afghanistan.

Shireen Hunter, Profesor Universitas Georgetown dalam wawancara dengan IRNA mengenai penarikan pasukan AS dari Afghanistan hari Selasa (6/7/2021) mengatakan, "Amerika Serikat telah terlibat di Afghanistan selama 20 tahun, tetapi harapan naif bahwa Afghanistan akan menjadi negara demokrasi dalam dua dekade tidak terwujud,".

"Pemerintahan Joe Biden juga sampai pada kesimpulan ini dan percaya bahwa pasukan AS harus bergerak dari daerah yang masyarakatnya tidak mengharapkan kehadiran mereka," ujar Shireen Hunter.

"Washington sekarang menghadapi tantangan lain di Pasifik, sebagian karena upaya Cina untuk memperluas pengaruhnya secara internasional. Dengan kalkulasi tersebut, Amerika Serikat telah menarik pasukannya dari Afghanistan agar dapat ditempatkan di wilayah lain," tegasnya.

"Dengan demikian, baik kegagalan Amerika Serikat untuk mencapai apa yang diinginkannya di Afghanistan dan prioritas baru pemerintahan Biden telah menyebabkan penarikan Amerika Serikat dari Afghanistan," pungkas Hunter.

 

 

Mantan Presiden Afghanistan Bongkar Sepak Terjang AS di Negaranya

Mantan presiden Afghanistan, Hamid Karzai menyalahkan Amerika Serikat atas peningkatan ketidakamanan dan eskalasi perang serta jatuhnya beberapa kota di tangan Taliban.

Kantor berita Shafaqna melaporkan, Hamid Karzai dalam sebuah wawancara dengan media Inggris, Sky News pada hari Selasa (6/7/2021) mengkritik kegagalan 20 tahun kehadiran Amerika Serikat di Afghanistan, dan meminta Washington untuk mengakui kegagalan misinya itu.

"Dukungan Barat terhadap Amerika Serikat dalam perang melawan Taliban di Afghanistan telah menyebarkan terorisme, perang, ketidakamanan, ketidakstabilan, dan pembunuhan ratusan ribu orang serta jutaan pengungsi," ujar Karzai.

Ia juga menyerukan diakhiri perang, kekerasan berdarah dan melanjutkan proses perdamaian di Afghanistan.

Karzai meminta negara-negara di kawasan untuk membentuk konsensus nasional dan regional, sehingga perdamaian dan keamanan dapat kembali ke Afghanistan sesegera mungkin.

Selama dua dekade kehadirannya yang gagal di Afghanistan, Amerika Serikat telah melakukan banyak kejahatan terhadap kemanusiaan di negara itu yang tidak akan pernah terhapus dari benak rakyat Afghanistan yang tertindas.

 

Marx Abrahms

 

Pakar Politik AS: Di Suriah Kami Berpihak pada Al Qaeda

Salah seorang akademisi sekaligus pakar keamanan internasional Amerika Serikat mengatakan, penguatan kebijakan luar negeri AS di Suriah berpihak pada afiliasi terbesar Al Qaeda.

Tidak lama setelah dokumen kerja sama segitiga AS, Koalisi Arab Saudi, dan Al Qaeda di Yaman terungkap, pakar politik AS, Max Abrahms mengatakan bahwa Washington bekerja sama dengan kelompok teroris di Suriah.

Meski Abrahms tidak menyebutkan kelompok teroris mana yang dimaksud dengan afiliasi terbesar Al Qaeda, namun kemungkinan besar itu adalah Front Al Nusra, atau Tahrir Al Sham. 

Tahrir Al Sham adalah salah satu kelompok teroris yang berada di bawah Al Qaeda, mereka mengganti nama sebelumnya yaitu Front Al Nusra, setelah menyatakan diri keluar dari Al Qaeda.

 

 

The Hills: Sanksi AS terhadap Iran Gagal !

Media Amerika, The Hills melaporkan bahwa kebijakan tekanan maksimum terhadap Republik Islam yang dijalankan selama kepresidenan Donald Trump gagal, dan di era Joe Biden juga tidak akan berhasil.

Majalah AS ini mengkritik tindakan permusuhan dan provokatif pemerintahan Presiden AS Joe Biden, dan menegaskan bahwa diplomasi menjadi satu-satunya cara untuk menangani masalah nuklir Iran.

"Tiga tahun setelah mantan Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran pada tahun 2018, Kini, saatnya Amerika Serikat memasuki momentum penting untuk menjalin diplomasi dengan Iran, yang dapat memiliki konsekuensi penting bagi masa depan kawasan Asia Barat," tulis The Hills.

"Terlepas dari kenyataan bahwa sanksi telah merugikan rakyat Iran, Republik Islam Iran terus melawan tekanan AS, dan sanksi ini akan meningkatkan gelombang anti-Amerika," tegasnya.

The Hills juga menyebut penggunaan sanksi dengan harapan bisa memaksa Iran memberikan lebih banyak konsesi, tidak hanya gagal di era kepresidenan Trump, tetapi juga Biden.

Pemerintahan baru AS yang dipimpin oleh Joe Biden telah mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimumnya dan mengumumkan niatnya untuk membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA, tetapi sejauh ini menolak mengambil tindakan apapun untuk mewujudkannya.

 

Ned price

 

Iran Produksi Pelat Silicide dengan Uranium 20 Persen Iran, AS Berang

Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price menyebut keputusan Iran untuk memproduksi pelat bahan bakar nuklir dengan uranium 20 persen sebagai langkah mengkhawatirkan, dan Iran harus kembali ke pembicaraan Wina.

Jubir Kemenlu AS, Ned Price hari Selasa (6/7/2021) menanggapi laporan terbaru Badan Energi Atom Internasional (IAEA) tentang kegiatan nuklir Iran dengan menyampaikan kekhawatiran bahwa Iran lebih memilih tidak mengintensifkan pemenuhan kewajibannya.

"Kami sedang menempuh jalur diplomasi karena percaya ini cara terbaik dan paling efektif," ujar Price.

Pernyataan senada juga disampaikan Troika Eropa dalam sebuah pernyataan tentang keputusan baru Iran untuk memproduksi logam bahan bakar dengan uranium yang diperkaya hingga 20 persen.

Para menteri luar negeri Prancis, Jerman dan Inggris menuduh Iran melanggar kesepakatan nuklir, tanpa menyinggung sama sekali pelanggaran yang mereka lakukan terhadap JCPOA.

Kazem Gharibabadi, Duta Besar Iran dan Wakil Tetap Iran Untuk Organisasi Internasional di Wina mengatakan, program Organisasi Energi Atom Iran untuk memproduksi pelat bahan bakar silicide untuk digunakan dalam reaktor Tehran telah diberitahukan kepada IAEA 9 hari yang lalu dan urusan operasionalnya dimulai segera.

"Bahan bakar silicide adalah jenis bahan bakar nuklir modern yang teknologinya hanya tersedia untuk segelintir negara, dan secara signifikan akan meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi radiofarmasi, sekaligus menjadikan Republik Islam Iran salah satu negara terkemuka di bidang teknologi nuklir," tegasnya.

 

Presiden Haiti

 

AS Bantah Terlibat dalam Pembunuhan Presiden Haiti

Departemen Luar Negeri AS membantah bahwa Washington terlibat dalam pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise.

Juru bicara Deplu AS, Ned Price mengatakan laporan yang menyebutkan bahwa para penyerang punya hubungan dengan Badan Pemberantasan Narkotika AS, benar-benar keliru dan kami mengecam perbuatan seperti itu.

“AS mendesak pihak berwenang Haiti untuk membawa mereka yang bertanggung jawab ke pengadilan,” ujarnya pada Rabu, 7 Juli 2021 seperti dilaporkan Reuters.

Presiden Haiti Jovenel Moise ditembak mati oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di kediaman pribadinya pada Rabu malam. Setelah insiden ini, pemerintah Haiti mengumumkan keadaan darurat dan menutup bandara di ibu kota. (PH)

 

 

 

Tags