Jul 22, 2021 18:09 Asia/Jakarta
  • Biden dan JCPOA
    Biden dan JCPOA

Dinamika di Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu seperti anjuran mantan menlu AS kepada Biden untuk lupakan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Dukung Kerusuhan, Deplu AS Tuduh Polisi Iran Tembaki Demonstran, pengakuan Pentagon bahwa pelaku teror presiden Haiti dilatih di AS, pejabat AS nyatakan Washington siap bekerja sama dengan Cina soal Korut, mantan presiden Donald Trump rilis statemen baru, Puluhan Pejabat AS Terserang Penyakit Misterius di Wina, Deplu Selidiki, AS dan Rusia Mulai Perundingan Kontrol Senjata.

Mantan Menlu AS Minta Biden Lupakan Kesepakatan Nuklir dengan Iran

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Mike Pompeo kembali mengeluarkan pernyataan terhadap Iran dan kesepakatan nuklir JCPOA.

Mike Pompeo

Pompeo dalam wawancara dengan surat kabar Israe, The Jerusalem Post, Rabu 14 Juli 2021, mengatakan AS seharusnya tidak pernah terlibat dalam JCPOA dan meminta pemerintah Presiden Joe Biden tidak bergabung kembali dengan kesepakatan itu.

Ia menyebut kembalinya Washington ke dalam JCPOA sebagai tindakan bodoh.

Pompeo adalah salah satu perancang dari apa yang disebut kebijakan "tekanan maksimum" terhadap Iran. Kebijakan ini menjadi agenda pemerintahan Donald Trump setelah meninggalkan kesepakatan nuklir dengan Iran.

Dia dan Trump berharap kebijakan itu akan memaksa Iran duduk di meja perundingan untuk membicarakan sebuah kesepakatan baru pengganti JCPOA. Namun, Trump gagal mewujudkan ambisinya setelah masa jabatannya berakhir pada 20 Januari 2021.

Para pejabat pemerintahan Biden mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimum dan mengatakan AS akan bergabung kembali dengan JCPOA.

Tetapi, Gedung Putih belum mengambil tindakan yang diperlukan ke arah sana.

Dukung Kerusuhan, Deplu AS Tuduh Polisi Iran Tembaki Demonstran

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyampaikan statemen mendukung kerusuhan terbaru yang terjadi di Khuzestan, Iran. Ia mengaku sedang mengamati dengan seksama laporan-laporan tentang hal ini.

Dalam jumpa pers hari Rabu (21/7/2021) sebagaimana biasanya, Jubir Deplu AS menyatakan dukungan aksi kerusuhan, dan pelanggaran aturan yang merusak ketertiban umum di Provinsi Khuzestan.

Ned Price

Saat dimintai tanggapan tentang demonstrasi yang berujung kerusuhan di Khuzestan, Iran, Ned Price mengatakan, "Kami mengamati dari dekat laporan-laporan tentang aksi protes di Khuzestan, termasuk laporan penembakan yang dilakukan polisi Iran terhadap demonstran."

Ia menambahkan, "Kami mendukung hak warga Iran untuk berunjuk rasa damai, dan menyampaikan ekspresinya. Orang Iran sama dengan masyarakat lainnya, mereka harus menikmati haknya tanpa takut akan kekerasan, dan penahanan sewenang-wenang oleh polisi. Kami memantau ini dengan seksama."

Kenyataan yang terjadi di lapangan adalah unjuk rasa damai warga Khuzestan ditunggangi kelompok tertentu sehingga menjadi kerusuhan. Pemerintah Khuzestan mengumumkan, penembakan yang dilakukan perusuh dalam insiden hari Selasa, menyebabkan seorang pemuda Khuzestan meninggal, dan 14 polisi terluka.

Pentagon: Sebagian Pelaku Teror Presiden Haiti Dilatih di AS

Juru Bicara Departemen Pertahanan Amerika Serikat, Pentagon mengakui bahwa sejumlah tentara bayaran asal Kolombia yang terlibat dalam teror Presiden Haiti, pernah dilatih militer AS.

"Pentagon mengonfirmasi beberapa tentara bayaran asal Kolombia yang ditangkap terkait pembunuhan Presiden Haiti, sempat mendapat pelatihan militer di AS," tulis The Hill, Kamis (15/7/2021).

Letnan Kolonel Ken Hoffman, Jubir Pentagon mengatakan, "Database pelatihan kami menunjukkan sejumlah kecil warga Kolombia yang ditahan sebagai bagian dari penyelidikan teror Presiden Haiti berpartisipasi dalam program pelatihan dan pendidikan militer AS di masa lalu, saat mereka masih menjadi anggota aktif  Militer Kolombia."

Namun Pentagon tidak merinci berapa jumlah tentara bayaran Kolombia yang pernah dilatih militer di AS.

Setidaknya 13 warga Kolombia yang terlibat dalam pembunuhan Presiden Haiti Jovenel Moise teridentifikasi sebagai mantan personel militer Kolombia.

AS: Kami Harus Bekerja Sama dengan Cina untuk Atasi Korut

Seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan, Washington harus bekerja sama dengan Cina untuk menciptakan kemajuan dalam penyelesaian masalah Korea Utara.

Dikutip Reuters, Jumat (16/7/2021) pejabat senior Deplu AS yang tidak bersedia diungkap identitasnya itu menuturkan, tidak diragukan jalan apa pun yang ditempuh AS dan Korut di masa depan, akan membutuhkan bantuan Cina, dan sekutu regional AS yaitu Korea Selatan dan Jepang.

Pejabat AS itu menambahkan, "Korut merupakan area dimana kami bisa bekerja sama dengan Cina, karena Anda tidak akan bisa menemukan solusi masalah ini tanpa konsultasi Cina."

Pada bulan Desember 2020, pemerintah AS menuduh Cina melakukan "pelanggaran signifikan" karena mengabaikan kewajibannya untuk menjatuhkan sanksi internasional terhadap Korut.

Cina sendiri mengakui sanksi yang dijatuhkan PBB terhadap Korut, namun bersama Rusia, Beijing meminta kelonggaran sanksi tersebut untuk memecahkan kebuntuan dalam pembicaraan nuklir Washington-Pyongyang.

Trump: Warga AS Tolak Vaksin karena Tidak Percaya Hasil Pilpres

Mantan presiden AS Donald Trump mengklaim salah satu alasan sejumlah warga tidak berminat divaksin adalah karena mereka tidak mempercayai hasil pilpres 2020.

Donald Trump

Menurut laporan Koran Washington Examiner Minggu (18/7/2021), statemen Donald Trump ini dirilis ketika Pemerintah Joe Biden tidak berhasil meraih tujuan yang dicanangkan untuk menvaksin sedikitnya dosis pertama vaksin COVID-19 kepada 70 persen manula hingga empat Juli.

Berdasarkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika (CDC), sampai saat ini 161 juta orang telah mendapat suntikan vaksin dua dosis penuh, dan 68 persen orang lanjut usia sedikitnya mendapat suntikan satu dosis vaksin Corona.

Trump sejak pemilu berulang kali menggulirkan klaim tak berdasar dan mengklaim bahwa ia kalah karena dicurangi.

Sementara itu, Mantan Jaksa Agung AS, William Barr Desember lalu menyatakan bahwa Kementerian Kehakiman tidak menemukan bukti terjadinya kecurangan di pemilu.

Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan oleh pusat riset PEW pada Maret lalu, hampir 56 persen rakyat yang memiliki kecenderungan terhadap kubu Republik mengatakan ingin divaksin atau sampai saat ini belum mendapatkan vaksin Corona.

Gedung Putih telah mengakui pengurangan tingkat vaksinasi dan bekerja untuk memperbaiki kesalahan informasi online tentang vaksin Corona.

Puluhan Pejabat AS Terserang Penyakit Misterius di Wina, Deplu Selidiki

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat tengah menyelidiki laporan tentang kemungkinan terjadinya "insiden kesehatan" yang menimpa sejumlah stafnya di Wina, Austria.

Dikutip Reuters, Senin (19/7/2021), majalah AS, New Yorker sebelumnya melaporkan sekitar 25 perwira badan intelijen, diplomat dan pejabat AS lainnya mengaku terserang penyakit misterius.

Juru bicara Deplu AS Ned Price sehubungan dengan hal ini menuturkan, "Saat tiba di Wina, kami akan berkoordinasi dengan mitra-mitra antarlembaga kami untuk menyelidiki kemungkinan terjadinya 'insiden kesehatan' yang tidak bisa dijelaskan, di antara pegawai Kedutaan Besar kami di sana."

Pada Mei 2021, New Yorker menulis, di minggu-minggu terakhir pemerintahan Presiden AS Donald Trump, "serangan" mirip Sindrom Havana menyasar 25 orang diplomat atau pejabat AS lain di Wina.

Gejala penyakit misterius ini mirip dengan yang dialami para pejabat dan intel AS di Havana, Kuba pada tahun 2016-2017, gejala serupa juga ditemukan di Cina dan Amerika sendiri.

AS dan Rusia Mulai Perundingan Kontrol Senjata

Rusia dan Amerika Serikat berencana untuk melanjutkan pembicaraan pengendalian senjata setelah menarik diri dari Traktat Angkatan Nuklir Jangka Menengah (INF).

INF

Surat kabar Kommersant yang berbasis di Moskow melaporkan hari ini (Selasa, 20/7/2021) bahwa Washington dan Moskow telah sepakat untuk mengadakan putaran pertama pembicaraan stabilitas nuklir strategis pekan depan.

Menurut laporan itu, putaran pembicaraan kontrol senjata antara AS dan Rusia akan berlangsung pada 28 Juli di Jenewa.

Presiden AS Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin mengeluarkan pernyataan setelah pertemuan 16 Juni di Jenewa, yang menekankan bahwa perang nuklir tidak ada pemenang, dan menyerukan dimulainya dialog bilateral strategis mengenai kontrol senjata dalam waktu dekat.

Mantan Presiden AS Donald Trump menarik diri dari INF pada 1 Februari 2019, dan Rusia melakukan hal yang sama keesokan harinya.

 

Tags