Okt 09, 2021 19:59 Asia/Jakarta
  • Bendera Indonesia
    Bendera Indonesia

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti; Pemerintah Arab Saudi kembali buka jalur umrah bagi jamaah Indonesia.

Selain itu, masih ada lainnya dari berbagai negara Asia Tenggara seperti Malaysia Pertimbangkan Bertemu Pemerintahan Bayangan Myanmar, Singapura Bahas RUU untuk Cegah Campur Tangan Asing, Junta Militer Tolak Utusan ASEAN Temui Suu Kyi, Duterte akan Pensiun dari Arena Politik

Pemerintah Arab Saudi kembali buka jalur umrah bagi jamaah Indonesia

Pemerintah Arab Saudi, melalui nota diplomatik Kedutaan Besar di Jakarta pada 8 Oktober, menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah umrah bagi jamaah dari Indonesia kembali dibuka, sebagaimana dikatakan oleh Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi.

Menlu Indonesia Retno Marsudi

“Kedutaan telah menerima informasi dari pihak berkompeten di Kerajaan Saudi Arabia perihal pengaturan dimulainya kembali pelaksanaan umrah bagi jamaah umrah Indonesia,” kata Menlu dalam pengarahan pers yang dipantau di Jakarta, Sabtu.

Dia juga menjelaskan bahwa saat ini sebuah komite khusus di Arab Saudi tengah berupaya untuk meminimalisasi segala hambatan yang dapat menghalangi jamaah umrah Indonesia untuk melakukan ibadah tersebut.

Selain itu, Saudi juga mempertimbangkan penetapan masa karantina selama lima hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan.

Kedua negara juga tengah bekerja untuk dapat berbagi informasi terkait latar belakang kesehatan jamaah, guna mempermudah proses masuk ke Arab Saudi.

“Di dalam nota diplomatik tersebut, juga disebutkan bahwa kedua pihak dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis dengan Indonesia yang menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jamaah,”  kata Retno.

Kementerian Luar Negeri RI sendiri terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Kesehatan, beserta otoritas terkait Arab Saudi, mengenai pelaksanaan kebijakan baru pemerintah Saudi tersebut.

“Tentunya kabar baik ini akan kita tindaklanjuti dengan pembahasan secara lebih detail mengenai teknis pelaksanaannya,” ujarnya.

Menlu Retno baru-baru ini bertemu dengan Menlu Arab Saudi Faisal bin Farhan di sela-sela Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di kota New York, Amerika Serikat, pada akhir September lalu.

Pada kesempatan tersebut, Retno melobi Arab Saudi agar mengkaji kebijakannya terkait vaksin COVID-19 dan pelaksanaan ibadah umrah bagi calon jamaah asal Tanah Air. Kepada Menlu Saudi, ia juga menjelaskan data dan situasi COVID-19 di Indonesia yang sudah sangat menurun akhir-akhir ini.

Malaysia Pertimbangkan Bertemu Pemerintahan Bayangan Myanmar

Pemerintah Malaysia mengancam junta militer Myanmar dengan menyampaikan pertimbangan untuk bertemu pemerintah bayangan Myanmar.

Pertimbangan ini dilakukan pemerintah Malaysia sebagai reaksi atas sikap junta militer yang menolak bekerja sama dengan pihak Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dalam menyelesaikan konflik di negara itu.

Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan negaranya tengah mempertimbangkan pertemuan dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) yang mana adalah pemerintah tandingan junta.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia Saifuddin Abdullah menyampaikan kekecewaannya atas penolakan yang dilakukan junta militer Myanmar terhadap usulan wakil ASEAN untuk bertemuan dengan Aung San Suu Kyi.

"Pada Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN hari ini, saya menyatakan bahwa kami kecewa otoritas Myanmar tidak bekerja sama dengan Utusan Khusus Ketua ASEAN untuk Myanmar, dan kecuali ada kemajuan, akan sulit untuk meminta Ketua SAC (Dewan Pemerintahan Sementara Myanmar) di KTT ASEAN (26-28 Oktober 21)," cuit Abdullah baru-baru ini.

Menlu Malaysia Saifuddin Abdullah

Tak hanya itu, Abdullah menyampaikan kegagalan Myanmar bekerja sama dengan utusan khusus ASEAN akan mempersulit pemimpin junta negara itu menghadiri pertemuan puncak ASEAN.

Junta Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi demi mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil. Namun, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

Nasib Myanmar semakin tidak menentu setelah pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu pencabutan status darurat nasional dan menggelar pemilihan umum hingga Agustus 2023.

Hingga kini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.

Singapura Bahas RUU untuk Cegah Campur Tangan Asing

Parlemen Singapura mulai membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diusulkan untuk melawan campur tangan asing pada hari Senin (4/10/2021).

Dilansir dari Reuters, RUU ini memungkinkan pemerintah untuk memaksa internet, penyedia layanan media sosial, dan operator situs web untuk memberikan informasi pengguna, memblokir konten, dan menghapus aplikasi.

Partai-partai oposisi, kelompok hak asasi, dan para ahli mengkhawatirkan tentang ruang lingkup dan batasan RUU tersebut.

Sejumlah kritikus mengatakan bahasanya yang luas berisiko menargetkan bahkan kegiatan yang sah.

Singapura, yang mengatakan rentan terhadap intervensi asing, melawan penyebaran berita palsu dengan undang-undang yang luas pada 2019. Mereka bergabung dengan negara-negara seperti Australia, yang telah meloloskan undang-undang untuk mencegah intervensi asing.

Kementerian Dalam Negeri mengatakan RUU tersebut tidak mencakup diskusi atau advokasi oleh warga Singapura, atau beragam kolaborasi mereka dengan orang asing.

Junta Militer Tolak Utusan ASEAN Temui Suu Kyi

Junta Militer Myanmar yang berkuasa saat ini menolak memberikan izin kepada utusan ASEAN untuk menemui Aung San Suu Kyi.

CNN hari Minggu (3/10/2021) melaporkan, Junta Myanmar tidak mengizinkan utusan khusus Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Erywan Yusof bertemu dengan Penasihat Negara yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, sebagai bagian dari proses dialog.

Erywan yang juga Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam meminta junta Myanmar memberikan akses penuh supaya dia bisa bertemu seluruh pihak yang bertikai, termasuk Suu Kyi demi mencari jalan keluar konflik antara kelompok militer dan sipil. Namun, junta Myanmar menolak permintaan Erywan.

Kuasa hukum Suu Kyi menyatakan kliennya sampai saat ini belum menerima permohonan bertemu dari pemerintah setempat atau organisasi asing.

Nasib Myanmar semakin tidak menentu setelah pemimpin Junta, Jenderal Min Aung Hlaing, memperpanjang batas waktu pencabutan status darurat nasional dan menggelar pemilihan umum hingga Agustus 2023.

Hingga kini dilaporkan jumlah korban meninggal akibat aksi kekerasan selepas kudeta di Myanmar mencapai lebih dari 1.100 orang.

Duterte akan Pensiun dari Arena Politik

Presiden Filipina Rodrigo Duterte menyatakan dirinya tak akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam pemilu mendatang, karena akan pensiun dari arena politik.

Presiden Filipina, Rodrigo Duterte

Duterte mengklaim keputusan tersebut diambil karena rencana itu ditolak keras banyak warga Filipina lewat sejumlah survei dan forum publik dalam beberapa waktu terakhir.

Saya akan mengikuti keinginan masyarakat dan hari ini saya mengumumkan pensiun dari politik," kata Duterte seperti dilansir Associated Press, Sabtu (2/10/2021).

Duterte telah menjabat sejak 2016. Sementara Presiden Filipina dibatasi konstitusi untuk menjabat satu periode dengan masa jabatan enam tahun. Hal itu membuat Duterte tak bisa lagi mencalonkan diri di periode kedua karena bertentangan dengan konstitusi negara.

Sebelumnya ia sempat mendeklarasikan akan mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Putrinya, Sara Duterte, sempat disebut-sebut akan diajukan sebagai calon presiden bersama sang ayah.

 

Tags