Okt 15, 2021 17:59 Asia/Jakarta

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah konferensi pers di Washington pada hari Rabu mengatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki rencana untuk mendukung upaya menormalisasi hubungan dengan pemerintah Suriah.

Blinken menegaskan,"Selama tidak ada kemajuan signifikan dalam solusi politik Suriah, kami tidak akan mendukung upaya untuk menormalisasi atau menghidupkan kembali hubungan dengan Bashar al-Assad maupun mencabut sanksi terhadap Suriah, atau mengubah posisi kami yang menentang rekonstruksi Suriah. Kami percaya ini perlu dan vital,"

Amerika Serikat telah mengakhiri kehadiran diplomatiknya di Suriah pada 2012 dan hingga kini Washington terus melanjutkan permusuhannya terhadap Damaskus. 

Pernyataan Blinken datang pada saat sekutu AS di negara-negara Arab, yang sebelumnya berada di barisan penentang Assad, kini satu persatu mulai melakukan pendekatan mereka untuk membangun kembali hubungan diplomatik dan ekonomi dengan Suriah.

Dalam hal ini, Yordania, tetangga Suriah dan sekutu utama AS di kawasan Asia Barat, sepenuhnya membuka kembali penyeberangan perbatasan utamanya dengan Suriah pada akhir September untuk melanjutkan interaksi ekonomi antara kedua negara. Langkah ini dianggap sebagai simbol keinginan negara-negara Arab untuk  menjalin hubungan dengan Suriah.

 

Raja Abdullah II

 

Raja Yordania Abdullah II menjalin kontak dengan Bashar al-Assad untuk pertama kalinya dalam satu dekade terakhir di bulan ini. Pada saat yang sama para menteri luar negeri Mesir dan Suriah bertemu bulan lalu di sela-sela Sidang Umum PBB di New York. 

Washington Post menulis catatan tentang perkembangan hubungan antara beberapa negara Arab dan Damaskus, yang menunjukkan secara  implisit arah normalisasi hubungan dengan pemerintah Bashar al-Assad.

Namun, sikap konfrontatif Menteri Luar Negeri AS terhadap normalisasi hubungan dengan Suriah menunjukkan bahwa pemerintahan Biden, seperti pemerintahan AS sebelumnya, menginginkan penggulingan pemerintah Suriah yang sah. Oleh karena itu akan mengambil tindakan apa pun demi mewujudkan ambisinya tersebut, meskipun jauh panggang dari api.

Namun, negara-negara seperti UEA dan Arab Saudi, yang sebelumnya menyerukan penggulingan Presiden Suriah Bashar al-Assad bersama Amerika Serikat, kini dengan jelas menyadari bahwa kebijakan dan tindakan front Barat-Arab bersama dengan Turki keliru dan gagal total.

Kelompok teroris dukungan mereka, yang telah dilengkapi dengan persenjataan dan logistik hingga politik dari Amerika Serikat dan negara-negara ini, kini hanya sisa-sisa mereka yang bertahan di provinsi Idlib dengan dukungan Turki dan Barat.

 

Presiden Suriah, Bashar Assad

 

Analis politik internasional, Tom O'Connor mengatakan, "Banyak negara yang memutuskan hubungan dengan Suriah 10 tahun lalu kini menyambut kembalinya Bashar al-Assad dengan kenyataan baru, meskipun AS terus menentang pemerintahannya,".

Dalam hal ini, UEA, Bahrain dan Oman telah membuka kembali kedutaan mereka di Damaskus, dan Arab Saudi melanjutkan konsultasi dengan Suriah untuk menormalkan hubungan. Normalisasi hubungan Suriah dengan Irak dan Lebanon juga sedang berlangsung.

Faktanya, kebijakan Presiden AS Joe Biden, terutama penarikan pasukan AS dari Afghanistan yang menyebabkan jatuhnya Kabul ke tangan Taliban, menunjukkan kepada sekutu Washington di kawasan itu bahwa mereka tidak percaya pada janji dan komitmen AS untuk melindunginya. Kini mereka harus menghidupkan kembali hubungan dengan Damaskus, mengingat realitas kawasan, termasuk menerima kegagalan kebijakan dan tindakan mereka di Suriah terhadap poros perlawanan.

Bagi negara-negara ini, Suriah dan posisinya tidak dapat disangkal pentingnya. Oleh karena itu mereka tidak bersedia melanjutkan kebijakan Washington yang gagal terhadap Suriah. Pengabaian negara-negara Arab terhadap tuntutan pemerintahan Biden juga menunjukkan penurunan signifikan dalam kredibilitas AS dengan sekutu regionalnya di Asia Barat.(PH)

Tags