Okt 23, 2021 17:44 Asia/Jakarta
  • Tentara AS di Afghanistan
    Tentara AS di Afghanistan

Perkembangan di dalam negeri Amerika Serikat selama satu pekan terakhir diwarnai peristiwa penting seperti mantan direktur CIA ini sebut penarikan militer AS dari Afghanistan rusak reputasi Washington.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti Mantan Menhan AS Ungkap Ancaman Terbesar Demokrasi Negaranya, Sanksi Depkeu AS terhadap Negara Lain Naik 933 Persen, Biden: AS berkomitmen bela Taiwan, Trump gugat komite DPR terkait serangan di Capitol.

Mantan Direktur CIA: Penarikan Pasukan dari Afghanistan Rusak Reputasi AS

Mantan Direktur Badan Intelijen Pusat AS (CIA) mengakui bahwa kekalahan AS dalam perang di Afghanistan telah merusak reputasi Washington di arena internasional.

Sputnik hari Rabu (20/10/2021) melaporkan David Howell Petraeus, Mantan Direktur CIA menilai penarikan pasukan Amerika Serikat dan sekutunya dari Afghanistan setelah dua dekade telah menimbulkan kritik dari negara-negara Barat, termasuk Inggris.

David Petraeus

Berbicara kepada anggota Komite Urusan Luar Negeri Parlemen Inggris di London, pensiunan jenderal Angkatan Darat AS ini mengatakan bahwa pemerintahan Biden melakukan pendekatan yang salah di Afghanistan.

Jatuhnya pemerintah Afghanistan ke tangan Taliban menyebabkan kepercayaan terhadap Amerika Serikat, terutama dari sekutunya menurun tajam.

Pendudukan AS di Afghanistan memicu gelombang pengungsian baru dari Afghanistan ke negara lain, pembunuhan ratusan ribu orang, serta penghancuran rumah, sekolah, pusat kesehatan, masjid dan infrastruktur, adalah hasil dari lebih dari dua puluh tahun pendudukan AS di Afghanistan.

Di dalam negeri AS sendiri, pemerintah Washington harus menjawab opini publiknya karena menghabiskan sekitar dua triliun dolar di Afghanistan.

Mantan Menhan AS Ungkap Ancaman Terbesar Demokrasi Negaranya

Mantan Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Robert Gates menyebut polarisasi ekstrem di tengah masyarakat Amerika Serikat sebagai ancaman terbesar bagi demokrasi di negaranya.

Robert Gates, yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan dari 2006 hingga 2011, kepada CBS News hari Minggu (17/10/2021) menyinggung kerusuhan 6 Januari 2021 di US Capitol dengan mengatakan, "Ancaman terbesar ada di ruang dua mil persegi,".

"Serangan terhadap gedung Kongres pertama kalinya sejak Perang 1812, ketika musuh bersenjata memasuki gedung Kongres [AS]" ujar Gates.

"Tidak pernah terpikir oleh kita selama Perang Saudara Amerika tidak pernah terjadi seseorang berjalan di gedung Capitol AS, " kata mantan Menteri Pertahanan AS ini.

"Saya belum pernah melihat kebencian sebanyak ini di tengah masyarakat [AS]," tegasnya.

Ribuan pendukung Donald Trump menyerbu gedung Kongres AS pada 6 Januari untuk mencegah pengesahan hasil pemilihan umum presiden.

Serangan yang dilancarkan para pendukung Trump di gedung Kongres AS menewaskan sedikitnya enam orang dan melukai beberapa orang lainnya.

Sanksi Depkeu AS terhadap Negara Lain Naik 933 Persen

Majalah Amerika dalam sebuah laporannya, menyebut sanksi tidak berpengaruh dan menyatakan sanksi Departemen Keuangan Amerika Serikat telah meningkat 933 persen hanya dalam waktu dua dekade.

Sanksi

The Hill menulis dalam laporannya, Kamis (21/10/2021) bahwa selama dua dekade terakhir, AS telah meningkatkan sanksi terhadap pemerintah, individu, dan entitas yang dianggapnya sebagai aktor jahat.

Departemen Keuangan telah meningkatkan sanksi terhadap negara asing melebihi lembaga-lembaga lain di AS.

"Setelah serangan 11 September 2001, sanksi ekonomi dan keuangan menjadi sarana pertama untuk mengatasi berbagai ancaman terhadap keamanan nasional, kebijakan luar negeri, dan ekonomi AS. Sarana ini bertumpu pada kekuatan dan kepercayaan besar pada sistem keuangan dan mata uang AS," kata Departemen Keuangan dalam laporan terbarunya.

Sanksi yang diberlakukan oleh Departemen Keuangan AS dalam 37 program terpisah telah meningkat jumlahnya dari 912 pada tahun 2000 menjadi 9.421 sanksi pada 2021 — atau naik sebesar 933 persen hanya dalam waktu dua dekade.

Jumlah itu tidak termasuk sanksi terpisah yang dikenakan oleh departemen lain, seperti Departemen Luar Negeri AS, Perdagangan, Keamanan Dalam Negeri, dan Kehakiman.

Angka-angka ini juga tidak termasuk sanksi multinasional yang diterapkan oleh AS, terkadang di Dewan Keamanan PBB atau Uni Eropa, seperti terhadap Korea Utara dan Iran.

Pemerintahan Biden berjanji akan membatasi sanksi ekonomi sebagai alat kebijakan luar negeri AS.

Biden: AS berkomitmen bela Taiwan

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menegaskan bahwa AS berkomitmen untuk membela Taiwan, sebuah pulau yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.

"Ya, kami punya komitmen untuk melakukan hal itu," kata Biden pada Kamis saat ditanya apakah AS akan membela Taiwan.

Dia mengatakan orang tak perlu khawatir tentang kekuatan militer AS karena "China, Rusia dan seluruh dunia tahu kami adalah militer terkuat dalam sejarah dunia".

"Yang perlu kalian khawatirkan adalah apakah mereka (China) akan terlibat dalam aktivitas yang bisa menempatkan mereka dalam posisi di mana mereka mungkin membuat kesalahan serius," kata Biden.

Ketegangan militer antara Taiwan dan China berada pada situasi terburuk dalam 40 tahun lebih, kata petinggi pertahanan Taiwan Chiu Kuo-cheng bulan ini.

Dia menambahkan China akan memiliki kemampuan untuk melakukan invasi "skala penuh" pada 2025.

China mengklaim Taiwan sebagai wilayahnya sendiri, yang mesti diambil dengan kekuatan jika diperlukan.

Taiwan mengatakan mereka adalah negara merdeka dan akan membela kebebasan dan demokrasinya.

Trump gugat komite DPR terkait serangan di Capitol

Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Senin (18/10), menggugat komite DPR AS yang menyelidiki kerusuhan di gedung Kongres, Capitol, pada 6 Januari.

Mantan presiden AS Donald Trump

Menurut Trump, komite itu meminta catatan Gedung Putih tentang dirinya secara tidak sah.

Dalam gugatan di Pengadilan Distrik Columbia, Trump menilai materi yang diminta oleh komite termasuk dalam doktrin hukum yang dikenal sebagai keistimewaan eksekutif.

Keistimewaan itu melindungi kerahasiaan beberapa komunikasi Gedung Putih.

Permintaan komite belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak berhubungan dengan fungsi legislatif yang sah, kata pengacara Trump, Jesse Binnall, dalam surat gugatan.

Gugatan itu ditanggapi oleh dua anggota komite, Liz Cheney dari Republik dan Bennie Thompson dari Demokrat, yang menyebut Trump berusaha "menunda dan mengganggu" investigasi mereka.

Ratusan pendukung Trump menyerbu gedung Kongres pada 6 Januari untuk mencegah para anggota parlemen mengesahkan kemenangan Joe Biden dari Demokrat dalam pemilihan presiden.

Lebih dari 600 orang dikenai tuntutan hukum akibat insiden itu.

Trump dimakzulkan oleh DPR, yang dikuasai Partai Demokrat, atas tuduhan menyulut serangan ke Capitol itu lewat pidatonya yang berapi-api dalam demonstrasi sehari sebelumnya.

Senat membebaskan Trump dari pemakzulan tersebut.

Presiden Biden awal bulan ini mengizinkan Arsip Nasional untuk menyerahkan sebundel dokumen yang diminta oleh komite.

Pihak Arsip mengatakan mereka akan menyerahkannya bulan depan, menurut gugatan Trump, yang meminta agar proses penyerahan itu dihentikan.

Trump dinilai berstrategi dengan menggunakan litigasi untuk memperlambat tugas komite, kata mantan pengacara kongres Michael Stern.

"Jika dia mau membayar pengacara, Trump bisa menunda penyerahan dokumen itu untuk beberapa saat," kata Stern.

 

 

Tags