Nov 10, 2021 08:25 Asia/Jakarta

Selama pertemuan dengan timpalannya dari Mesir di Washington, Menteri Luar Negeri AS menegaskan kembali sikap permusuhannya terhadap Iran.

Tanpa memberikan bukti apa pun, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengklaim "keprihatinan serius" tentang kegiatan destabilisasi Iran, termasuk "mendukung terorisme, program rudal balistik, dan secara sewenang-wenang menahan warga negara asing, termasuk warga negara Amerika".

Antony Blinken, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat

Selalu ada tuduhan tak berdasar oleh pejabat AS terhadap Iran sejak kemenangan Revolusi Islam pada tahun 1979, tetapi setelah kesepakatan nuklir Iran dengan kelompok 5 + 1 pada tahun 2015, pemerintah AS mencoba untuk menghubungkan masalah non-nuklir ke perjanjian ini demi mencegah kemajuan militer dan peningkatan kekuatan Iran di kawasan.

Sebenarnya, ini adalah salah satu alasan utama penarikan AS dari Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA).

Pemerintahan Donald Trump mengklaim bahwa perjanjian JCPOA tidak mencakup program rudal Iran dan tidak dapat mencegah aktivitas regional Iran. Akhirnya, pemerintah AS secara sepihak menarik diri dari perjanjian tersebut pada 2018 dengan dalih ini.

Dengan berkuasanya pemerintahan baru AS yang dipimpin oleh Joe Biden, dia mengklaim ingin kembali ke perjanjian JCPOA.

Sejauh ini, enam putaran pembicaraan yang bertujuan untuk mencabut sanksi dan mengembalikan Amerika Serikat ke kesepakatan telah diadakan di Wina, tetapi belum berhasil karena tekanan terus menerus dan penerapan kebijakan sanksi AS.

Salah satu perbedaan yang menyebabkan gagalnya perundingan Wina adalah upaya Amerika untuk mengaitkan isu-isu seperti kegiatan regional Iran serta perkembangan pertahanan dan rudal dengan isu nuklir dan IAEA, yang sebenarnya merupakan upaya untuk membawa Republik Islam Iran dalam satu kesepakatan baru.

Selama pertemuan dengan timpalannya dari Mesir di Washington, Menteri Luar Negeri AS menegaskan kembali sikap permusuhannya terhadap Iran.

Pemimpin Besar Revolusi Islam menyatakan pada bulan September tahun ini tentang tujuan Amerika Serikat ini.

Rahbar mengingatkan, "Amerika mengatakan dengan kata-kata dan berjanji bahwa kami akan mencabut berbagai sanksi, tetapi mereka tidak mencabut sanksi dan tidak akan mencabutnya. Pada saat yang sama, mereka membuat syarat dan mengatakan bahwa Anda harus memasukkan kalimat dalam perjanjian yang sama bahwa beberapa masalah akan dibahas nanti. Jika tidak, kami tidak akan memiliki kesepakatan."

“Amerika Serikat dan Barat telah menunjukkan dalam pembicaraan baru-baru ini bahwa mereka terus melihat kesepakatan nuklir sebagai jembatan untuk masalah lain yang tidak terkait, seperti masalah regional dan rudal. Amerika Serikat ingin menyandera kesepakatan nuklir atas rudal Iran dan kegiatan regional,” kata Kazem Gharibabadi, mantan duta besar Iran untuk organisasi internasional yang berbasis di Wina.

Jelas bahwa Republik Islam Iran menganggap tujuan pembicaraan Wina sebagai pencabutan penuh sanksi, efektif dan komitmen pihak Barat, terutama Amerika Serikat, untuk memenuhi kewajiban JCPOA mereka dan mengakhiri pelanggaran perjanjian.

Oleh karena itu, mereka tidak akan merundingkan isu-isu selain isu nuklir, baik itu kebijakan regional dan kegiatan pertahanan.

Ali Bagheri Kani, Wakil Menteri Politik Republik Islam Iran

Dalam hal ini, Ali Bagheri Kani, Wakil Menteri Luar Negeri Iran urusan Politik menekankan, "Kemampuan pertahanan Republik Islam Iran adalah keputusan nasional dan terkait dengan kepentingan dan keamanan nasional Iran, sehingga tidak ada negara yang memiliki hak untuk berbicara atau berkomentar tentang ini."

Tags