Nov 27, 2021 19:21 Asia/Jakarta
  • Presiden RI, Joko Widodo
    Presiden RI, Joko Widodo

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan ini diwarnai sejumlah isu penting seperti RI Sampaikan Dua Bidang Kerja Sama di KTT Asia-Eropa.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, Malaysia Tolak Beri Visa Masuk Tim Squash Israel, Malaysia - Singapura buka perbatasan 29 November, Kamboja bebaskan 26 aktivis oposisi dan tahanan politik, Singapura perlonggar pembatasan ketat COVID-19, Filipina Tolak Permintaan China untuk Pindahkan Kapal Perang Tua dari LCS.

KTT Asia-Eropa, RI Sampaikan Dua Bidang Kerja Sama

Presiden Joko Widodo menyampaikan, ada dua area kerja sama yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara anggota Asian-Europe Meeting (ASEM), yakni mengenai transisi menuju energi baru terbarukan dan transisi alih digital.

Presiden RI Joko Widodo

Presiden Joko Widodo menyampaikan, ada dua area kerja sama yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara anggota Asian-Europe Meeting (ASEM), yakni mengenai transisi menuju energi baru terbarukan dan transisi alih digital.

Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat memberikan keterangan pers mengenai Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Europe Meeting ke-13, Jumat (26/11/2021).

"Beliau juga menyampaikan dua area kerja sama yang perlu ditingkatkan oleh negara-negara ASEM yaitu transisi menuju energi baru terbarukan, termasuk melalui investasi dan alih teknologi, serta transisi alih digital yang inklusif," kata Retno, dikutip dari akun YouTube Sekretariat Presiden.

Retno menuturkan, dalam dua hari KTT ASEM, terdapat sejumlah isu yang disorot oleh pimpinan ASEM lainnya, antara lain mengenai pentingnya multilateralisme global.

Lalu, kerja sama pembangunan untuk mencapai target sustainable development goals (SDGs) dan bangkit lebih baik dari pandemi, serta penguatan sistem kesehatan global untuk mengantisipasi potensi pandemi berikutnya.

Retno mengungkapkan, pertemuan ini juga menghasilkan tiga dokumen penting.

Pertama, Pernyataan Ketua (Chair's Statement) untuk memperkuat komitmen penguatan kerja sama ASEM antara lain pencapaian SDGs, pemberdayaan perempuan, konektivitas dan ekonomi digital.

Dokumen kedua adalah Phnom Penh's Statement on Post-Covid-19 Socio-economic Recovery atau Pernyataan Phnom Penh tentang Pemulihan Sosio-ekonomi pascaCovid-19.

Ia mengatakan, dokumen ini memuat kerja sama pemulihan pascapandemi, termasuk melalui penguatan kesehatan dan ekonommi global.

"Dan dokumen terakhir yang dihasilkan adalah The Way Forward on ASEM Connectivity yang membahas aturan teknis penguatan konektivitas ASEM," ujar Retno.

Malaysia Tolak Beri Visa Masuk Tim Squash Israel

Pemerintah Malaysia menolak memberikan visa masuk negara itu kepada tim rezim Zionis Israel yang akan mengikuti kejuaraan squash internasional bulan depan.

Situs The Malaysian Insight, Kamis (25/11/2021) melaporkan, Kejuaraan Squash Beregu Putra Dunia akan diadakan di Malaysia pada 7 Desember 2021 mendatang.

Pemerintah Kuala Lumpur mengaku masalah keamanan menjadi alasan penolakannya untuk memberi izin masuk ke negara itu pada tim squash Israel.

Menurut laporan media Israel, Ketua Persatuan Squash Malaysia, Gerard Monteiro mengatakan bahwa Malaysia "tidak dapat menjamin keselamatan dan kesejahteraan atlet Israel" selama pertandingan.

Sebagaimana diketahui, Israel dan Malaysia tidak memiliki hubungan diplomatik.

Asosiasi Squash Israel mengaku akan membawa masalah ini ke Arbitrase Olahraga Internasional jika tidak diselesaikan.

Bulan lalu, Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah, juga membantah klaim Israel bahwa negaranya akan bergabung dengan Kesepakatan Abraham.

Malaysia - Singapura Buka Perbatasan 29 November

Malaysia dan Singapura akan membuka Jalur Perjalanan Lengkap Vaksin (VTL) pada 29 November 2021 karena vaksinasi di kedua negara sudah mencapai lebih dari 95 persen dari populasi orang dewasa.

Bendera Malaysia

"Pencapaian ini memberi peluang kepada kedua negara untuk membuka kembali perbatasan darat secara bertahap, aman, sistematik dan berkelanjutan," ujar pernyataan Kantor Perdana Menteri Malaysia, Rabu.

Peresmian VTL-Land, ujar dia, searah dengan VTL-Air yang bertujuan untuk meningkatkan lagi hubungan bilateral dan ekonomi antara kedua negara.

Selain pekerja VTL-Land, kedua negara itu  akan memberi kesempatan kepada rakyat Malaysia dan Singapura yang telah terpisah dengan keluarga akibat pandemik COVID-19 untuk bertemu kembali dengan orang-orang tersayang.

"Inisiatif VTL-Land dilaksanakan untuk melancarkan pergerakan melintas perbatasan tanpa karantina yang mengintegrasikan protokol kesehatan, keamanan dan persetujuan Imigrasi," katanya.

Dia mengatakan mereka yang diizinkan mengambil bagian dalam VTL-Land adalah warga negara Malaysia dan Singapura termasuk penduduk tetap serta pemegang Pas Jangka Panjang Malaysia dan Singapura.

"Mereka wajib divaksin sepenuhnya dan bagi kanak-kanak di bawah umur 12 tahun yang tidak divaksin, mereka harus ditemani oleh ibu bapak atau penjaga yang telah lengkap divaksin," katanya.

Mereka yang layak adalah tergantung dari uji COVID-19 dan keperluan kesehatan terperinci yang ditentukan oleh negara masing-masing.

"Pada masa ini, VTLLand akan dibatasi kepada pengangkutan bus saja sebagai mekanisme kontrol dan moda pengangkutan lain akan didaftar secara bertahap," katanya.

Layanan bus VTL-Land yang ditetapkan ke Singapura akan menggunakan Terminal Bus Larkin Sentral (Larkin Sentral) sebagai pusat turun dan naik penumpang di Malaysia manakala Terminal Queen Street (QST) sebagai pusat turun dan naik penumpang di Singapura.

"Pemerintah kedua negara juga telah setuju untuk menetapkan kuota harian tidak melebihi 1,500 orang pada tahap permulaan, dengan peningkatan dari Minggu ke Minggu," katanya.

Mereka yang masuk ke Malaysia menggunakan VTL-Land perlu mendaftar di https://mysafetravel.gov.my/ manakala mereka yang dari Malaysia ke Singapura, perlu membuat pendaftaran di https://go.gov.sg/vtl-portal.

"Pendaftaran ini adalah wajib sebelum pembelian tiket. Formulir tentang keperluan VTL-Land bisa didapati di https://www.miti.gov.my dan https://www.safetravel.ica.gov.sg/," katanya.

Kamboja Bebaskan 26 Aktivis Oposisi dan Tahanan Politik

Kamboja telah melepaskan 26 orang yang merupakan aktivis politik, lingkungan, dan kepemudaan, yang menghadapi tuntutan penghasutan melawan pemerintah.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pembebasan itu merupakan langkah positif namun masih banyak yang ditahan.

PM Kamboja Hun Sen bersama Li Keqiang (dok)

Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memimpin Kamboja selama 36 tahun, menghadapi seruan untuk memperbaiki catatan HAM dalam pemerintahannya menjelang konferensi tingkat tinggi Asia-Eropa, di mana Kamboja menjadi tuan rumah, pada bulan ini.

Seorang juru bicara kementerian kehakiman mengkonfirmasi dilepasnya para aktivis yang ditahan dan menolak adanya tekanan internasional. Dia mengatakan bahwa salah satu alasan dilepasnya para tahanan adalah untuk mengurangi kelebihan beban kapasitas penjara.

"Ini adalah prosedur normal pengadilan, pengadilan tidak memperhatikan apakah para tahanan aktivis atau bukan," kata Chin Malin pada Reuters, Rabu.

"Ini adalah kampanye untuk membantu menyelesaikan kasus yang tertahan di pengadilan-pengadilan dan untuk mengurangi keterisian di penjara-penjara yang padat," tambahnya.

Di antara mereka yang dilepaskan pada 5 November dan 12 November 2021 termasuk para anggota kelompok lingkungan Mother Nature Cambodia, aktivis partai oposisi dan pemimpin serikat Rong Chhun, menurut Human Rights Watch. Meski telah dibebaskan, tuntutan atas mereka belum dicabut.

"Pembebasan atas 26 orang yang ditahan secara tidak adil adalah berita baik, namun tak ada yang dapat menghentikan otoritas Kamboja untuk kembali menangkap mereka di masa depan, kata Brad Adams yang merupakan direktur Asia dari Human Rights Watch.

Adapun sebanyak 60 tahanan politik masih belum dibebaskan, kata kelompok itu.

"Kami meminta kepada pemerintah untuk membebaskan aktivis politik dan kepemudaan lainnya tanpa persyaratan apapun, mengingat mereka tak seharusnya ditahan karena mengangkat isu-isu penting tentang lingkungan atau peraturan perundangan di Kamboja dalam domain publik," kata direktur kelompok hak asasi manusia setempat LICADHO, Naly Pilorge.

Singapura Perlonggar Pembatasan Ketat COVID-19

Pemerintah Singapura melonggarkan sejumlah pembatasan sosial yang diterapkan secara ketat untuk menekan penyebaran COVID-19.

Langkah itu diambil setelah tingkat infeksi di negara kota itu stabil dalam sebulan terakhir.

Mulai Senin (22/11), pembatasan interaksi sosial dan makan di luar rumah akan diperlonggar menjadi lima orang, menurut menteri-menteri kabinet, Sabtu.

Sebelumnya, maksimal hanya dua orang yang sudah divaksin yang boleh melakukan kegiatan itu.

Pemerintah mengatakan secara keseluruhan jumlah infeksi dan kondisi rumah sakit sudah stabil dan bertambah baik.

"Kita sekarang sedang transit menuju hidup bersama COVID-19," kata Menteri Perdagangan dan Industri Gan Kim Yong kepada wartawan.

"Saya tahu banyak orang atau beberapa pihak menginginkan pembukaan dilakukan lebih cepat, namun kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati dan bertahap," kata dia.

"Artinya, kita akan melonggarkan beberapa aturan, mengamati, memantau, dan memastikan situasi ini dapat terus dikendalikan dan distabilkan sebelum pelonggaran lebih lanjut," kata Yong.

Rata-rata kasus harian COVID-19 di Singapura telah turun di bawah angka 3.000. Kasus infeksi pada Jumat (19/11) tercatat 1.734, jauh di bawah rekor harian tertinggi pada akhir Oktober yang mencapai 5.324 kasus.

Negara itu telah memvaksinasi 85 persen dari 5,45 juta penduduknya.

Kegiatan bisnis di Singapura sedang menggeliat lagi.

Pekan ini, negara itu menjadi tuan rumah sejumlah konferensi yang dihadiri para petinggi perusahaan-perusahaan global terkemuka.

Perkembangan tersebut menandai kembalinya kehidupan normal secara bertahap, kontras dengan pesaingnya Hong Kong, yang masih menerapkan aturan karantina paling ketat di dunia.

Meski demikian, dibandingkan dengan Eropa, Inggris, dan Amerika Serikat, Singapura masih memiliki pembatasan COVID-19 yang ketat, termasuk mewajibkan pemakaian masker di ruang publik.

"Kita akan memantau situasinya dalam beberapa pekan mendatang dan jika secara keseluruhan tetap stabil, sistem kesehatan kita stabil, kita bisa mempertimbangkan langkah-langkah berikutnya, katakanlah sekitar akhir Desember," kata Menteri Keuangan Lawrence Wong.

Filipina Tolak Permintaan China untuk Pindahkan Kapal Perang Tua dari LCS

Filipina tidak akan memindahkan kapal Angkatan Laut tua dan bobrok mereka yang berlabuh di sebuah atol di Laut China Selatan (LCS). Penolakan ini datang setelah China memblokir misi untuk memasok awak kapal.

Seperti dikutip dari Reuters, Kamis (25/11/2021), Menteri Pertahanan Delfin Lorenzana menolak pernyataan China pada hari Rabu bahwa Filipina telah berkomitmen untuk mencopot BRP Sierra Madre, yang sengaja mendarat di beting Second Thomas pada tahun 1999 untuk memperkuat klaim kedaulatan Manila di kepulauan Spratly.

Kapal pendarat tank sepanjang 100 meter itu dibangun untuk Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Dunia II. “Kapal itu sudah ada sejak 1999. Kalau ada komitmen pasti sudah lama disingkirkan,” kata Lorenzana kepada wartawan.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian pada hari Rabu mengatakan, Beijing “menuntut pihak Filipina menghormati komitmennya dan menghapus kapalnya yang dikandangkan secara ilegal”. Beting Second Thomas yang terletak 195km dari Palawan, adalah rumah sementara dari kontingen kecil militer di atas kapal berkarat, yang terjebak di karang.

Lorenzana menuduh China "melanggar" ketika penjaga pantainya mengganggu misi pasokan untuk pasukan. China mengklaim sebagian besar Laut China Selatan sebagai miliknya, menggunakan “sembilan garis putus-putus” pada peta yang menurut putusan arbitrase internasional pada tahun 2016 tidak memiliki dasar hukum.

Beting Second Thomas berada dalam zona ekonomi eksklusif 200 mil laut Filipina, sebagaimana digariskan dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), yang ditandatangani oleh China.

“Kami memiliki dua dokumen yang membuktikan bahwa kami memiliki hak berdaulat di ZEE kami sementara mereka tidak, dan klaim mereka tidak memiliki dasar,” kata Lorenzana. “China harus mematuhi kewajiban internasionalnya yang menjadi bagiannya,” lanjutnya.

Presiden Rodrigo Duterte pada hari Senin mengatakan pada pertemuan puncak yang diselenggarakan oleh Presiden China Xi Jinping bahwa dia “benci” tindakan China baru-baru ini di kawasan itu.

 

Tags