Jan 08, 2022 19:18 Asia/Jakarta
  • PM Malaysia Ismail Sabri Yakoob kunjungi korban banjir
    PM Malaysia Ismail Sabri Yakoob kunjungi korban banjir

Perkembangan di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwanai sejumlah isu seperti PM Malaysia Kunjungi Lokasi Terparah Banjir di Johor.

Selain itu, masih ada lainnya seperti dari Indonesia, Menlu RI dorong penguatan ASEAN di tengah berbagai tantangan, Omicron makin mengganas, Thailand desak warganya divaksin 'booster, Presiden Jokowi berpesan terkait kunjungan PM Kamboja ke Myanmar, Ketua ASEAN Ungkap Potensi Perang Saudara di Myanmar.

PM Malaysia Kunjungi Lokasi Terparah Banjir di Johor

Perdana Menteri Malaysia Ismail Sabri Yaakob menggelar lawatan ke Pusat Pemindahan Sementara (PPS) Balai Raya Kampung Tandong, Buloh Kasap, Segamat, Negara Bagian Johor, Selasa (4/1/2022), yang merupakan lokasi banjir terparah.

Banjir (dok)

PPS ini ditempati 117 korban banjir dari 26 keluarga sejak Ahad lalu. Sebanyak 52 PPS telah dibuka di Segamat yang menempatkan 1.093 keluarga serta 4.016 korban banjir.

Dikutip dari Republika, Badan Pengairan dan Saluran (JPS) menyampaikan bahwa mereka memerlukan bekal untuk membangun penangkal untuk menghindari banjir di masa depan. Bantuan sebesar 5 juta ringgit Malaysia telah disetujui untuk membangun perlengkapan tersebut.

Pada lawatan itu, Perdana Menteri Ismail Sabri juga menyampaikan bantuan uang tunai sebanyak RM1.500 kepada masing-masing 26 kepala keluarga. Bantuan tunai 1.500 ringgit Malaysia dengan rincian 1.000 ringgit Malaysia dari pemerintah federal dan 500 ringgit Malaysia dari Pemerintah Negeri Johor.

Di Johor, jumlah korban meningkat jadi 4.278 orang hingga pukul 16.00 petang ini dibanding 4.062 orang pada siang hari dengan Muar menjadi daerah terbaru terdampak banjir.

Ketua Komisi Kesehatan dan Alam Sekitar Johor, R. Vidyananthan dalam pernyataannya mengatakan sebanyak 52 korban terdampak banjir di Muar kini ditempatkan di dua PPS yaitu Dewan Serbaguna Felcra Bukit Kepong dan Dewan Semai Bakti Felda Maokil.

Menlu RI dorong penguatan ASEAN di tengah berbagai tantangan

Menteri Luar Negeri RI, Retno LP Marsudi dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2022 yang diakses dari Jakarta, Kamis, mendorong penguatan kesatuan dan sentralitas Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di tengah berbagai tantangan yang dihadapi di kawasan.

“ASEAN harus terus melanjutkan kerjanya untuk membangun komunitas ASEAN dan mewujudkan kawasan Indo-Pasifik yang aman, stabil, dan sejahtera,” ujar Retno.

Berbagai konflik dan ketegangan serta bencana alam dan krisis pengungsi menjadi beberapa tantangan yang dihadapi dunia selama satu tahun terakhir.

Menlu Indonesia Retno Marsudi

Salah satu tantangan yang dihadapi ASEAN saat ini, menurut Menlu adalah rivalitas antara negara-negara besar yang kian menajam dan terlihat di kawasan Indo-Pasifik.

Menurut dia, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi ASEAN dan perhimpunan negara-negara kawasan tersebut perlu memperkuat kesatuan dan sentralitas guna menghadapinya.

Pada saat yang bersamaan, ASEAN juga menghadapi situasi ketegangan di dalam kawasan sendiri,yakni krisis politik di Myanmar. Terkait hal tersebut, soliditas negara-negara anggota menjadi semakin harus diperkuat.

“ASEAN telah mengambil sikap yang bulat di Jakarta pada April 2021 untuk membantu Myanmar mengatasi krisis politiknya melalui Five-Point Consensus agar kekerasan dapat dihentikan dan demokrasi dapat dipulihkan melalui dialog yang inklusif,” paparnya.

Selain berbagai situasi di kawasan, dia juga menyebut pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung selama tahun 2021, di mana ketimpangan vaksinasi masih cukup besar dan dampak pandemi sangat dirasakan.

Dampak COVID-19 juga disebut telah menggerus berbagai capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bagi negara-negara berkembang.

Dia pun menyebut bahwa diplomasi kesehatan telah menjadi agenda prioritas Indonesia selama tahun 2021, termasuk di taraf regional.

Indonesia sendiri telah menjabat sebagai ketua kerja sama kesehatan ASEAN pada tahun 2020-2021, di mana Indonesia memimpin dan mendorong berbagai inisiatif ASEAN dalam mengatasi pandemi dan memperkuat mekanisme ketahanan kesehatan di kawasan.

Omicron makin mengganas, Thailand desak warganya divaksin 'booster

Kementerian Kesehatan Thailand pada Selasa mendesak warganya agar disuntik vaksin booster COVID-19 setelah kasus varian Omicron yang sangat menular naik lebih dari dua kali lipat selama masa liburan.

Hingga kini negara Asia Tenggara itu mencatat 2.062 kasus Omicron, kata pejabat kesehatan Supakit Sirilak saat konferensi pers. Angka itu naik dari 740 kasus sebelum liburan.

Otoritas kesehatan memperingatkan risiko lonjakan kasus pascaliburan ketika masyarakat bepergian dan berkumpul di restoran.

Sebanyak 1.105 kasus Omicron berasal dari warga negara asing (WNA) dan sisanya dari kontak mereka, katanya.

Varian Omicron

Thailand telah memberikan dua dosis vaksin kepada 64,1 persen dari sekitar 72 juta populasi, menurut data pemerintah. Sementara, para pejabat mengatakan baru 9,8 persen populasi yang mendapatkan vaksin booster.

"Silakan dapatkan vaksin booster di rumah sakit terdekat Anda," kata Opas, menambahkan bahwa siapa pun yang sudah menerima dosis kedua sebelum November bisa disuntik booster.

"Dosis keempat akan diberikan kepada petugas medis, pekerja lini terdepan dan kelompok berisiko minimal tiga bulan setelah dosis ketiga," katanya.

Khawatir oleh penyebaran Omicron, Thailand bulan lalu menghentikan sementara skema perjalanan "Test & Go", yang memungkinan WNA penerima vaksin lolos karantina. Menurut seorang pejabat, orang-orang yang telah terdaftar dalam skema tersebut harus tiba di Thailand sebelum 10 Januari.

Hingga kini tercatat 2,2 juta kasus dan 21.750 kematian COVID-19 di negara tersebut.

Presiden Jokowi berpesan terkait kunjungan PM Kamboja ke Myanmar

Presiden Joko Widodo sempat menelepon Perdana Menteri Kamboja Hun Sen pada pekan ini sebelum pemimpin itu memulai kunjungannya ke Myanmar pada Jumat (7/1) untuk berdialog dengan para penguasa militer.

Setelah berbicara melalui sambungan telepon dengan Hun Sen, Presiden Jokowi mengatakan dalam pesan di Twitter jika tidak ada kemajuan signifikan dalam rencana perdamaian, hanya perwakilan non-politik Myanmar yang boleh menghadiri pertemuan ASEAN.

Negara ASEAN lainnya, termasuk Indonesia sudah menyatakan frustrasi akibat kegagalan junta dalam mengimplementasikan perjanjian perdamaian itu yang telah memicu perpecahan di blok 10 anggota itu.

Rencana PM Hun Sen memicu protes--di seluruh  wilayah negara yang  dilanda konflik itu--oleh lawan-lawan kudeta yang khawatir bahwa perjalannnya akan memberikan legitimasi lebih kepada junta Myanmar.

Kunjungannya akan menjadi yang pertama sebagai kepala pemerintahan ke Myanmar sejak militer menggulingkan pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari tahun lalu yang memicu protes dan tindakan keras berdarah selama berbulan-bulan.

Kamboja saat ini adalah Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang sudah memimpin upaya diplomatik untuk menyelesaikan krisis di Myanmar dan yang mengadopsi rencana perdamaian, konsensus lima poin, pada April.

Presiden RI Joko Widodo

Di Myanmar, penentang kekuasaan militer menyebut Hun Sen mendukung junta dengan melakukan kunjungan itu.

Di Depayin, sekitar 300 kilometer di utara ibu kota Naypyidaw, pengunjuk rasa membakar poster perdana menteri Kamboja dan meneriakkan “Hun Sen jangan datang ke Myanmar. Kami tidak ingin diktator Hun Sen” dalam foto di media sosial.

Unjuk rasa juga dilaporkan di wilayah Mandalay, Tanintharyi dan Monywa.

Dalam pidatonya pada Rabu (5/1), Hun Sen meminta semua pihak di Myanmar untuk menahan diri agar rencana perdamaian dapat ditindaklanjuti.

“Saudara-saudara di Myanmar, apakah Anda ingin negara Anda jatuh ke perang saudara yang sesungguhnya atau ingin menyelesaikannya,” katanya.

“Poin pertama konsensus adalah kesabaran, penghentian kekerasan. Ini tujuan yang kita inginkan,” katanya.

Min Ko Naing, aktivis terkemuka di Myanmar mengatakan dalam unggahan di media sosial bahwa Hun Sen akan menghadapi protes besar-besaran dalam kunjungannya yang akan merugikan ASEAN.

Badan Koordinasi Pemogokan Hukum, yang menampung lebih dari 260 organisasi penentang kudeta di Myanmar, juga mengecam kunjungan Hun Sen dan menuduhnya mendukung penguasa militer Myanmar.

Hun Sen adalah salah satu pemimpin terlama dunia dan negara-negara Barat serta kelompok hak asasi manusia telah lama mengutuknya atas tindakan keras terhadap lawan, kelompok hak-hak sipil, dan media di Kamboja.

Wakil Regional Amnesti Internasional untuk Penelitian Emerlyne Gil mengatakan Hun Sen harus membatalkan kunjungannya dan mengarahkan ASEAN ke tindakan tegas guna mengatasi situasi hak asasi yang mengerikan di negara itu.

Kementerian Luar Negeri Kamboja mengatakan Hun Sen akan bertemu pemimpin militer Min Aung Hlaing, tetapi Radio Free Asia (RFA) yang didanai AS mengutip juru bicara junta yang mengatakan bahwa ia tidak akan bertemu Suu Kyi yang tengah diadili dan menghadapi puluhan kasus yang mengakibatkan hukuman gabungan maksimal hingga lebih dari 100 tahun di penjara.

Ketua ASEAN Ungkap Potensi Perang Saudara di Myanmar

Ketua Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) yang saat ini dijabat Kamboja menilai perang saudara berpotensi terjadi di Myanmar.

Ketua Perserikatan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Kamboja, menyatakan Myanmar punya semua bahan-bahan untuk perang sipil. Menteri Luar Negeri Kamboja, Prak Sokhonn, memperingatkan hal yang mengerikan akan terjadi di Myanmar.

"Krisis politik dan keamanan di Myanmar mendalam, dan sudah mengarah ke krisis ekonomi, kesehatan dan kemanusiaan," kata Prak dalam kelas yang digelar lembaga ISEAS, Institut Yusof Ishak pada Senin (3/1), dikutip AFP.

Acara itu digelar di bawah naungan Chatam House Rule, yang mana pembicara harus memberi izin sebelum komentarnya dikutip. Kemlu Kamboja sudah memberikan izin kepada AFP untuk mengutip pada Selasa (4/1).

Prak menjelaskan, "Kami rasa semua bahan-bahan untuk perang sipil kini ada di depan mata."

Menurutnya, kini ada dua pemerintahan di Myanmar. Mereka yang berasal dari pasukan bersenjata, dan mereka yang melakukan gerakan Pembangkangan sipil. Selain itu, kata Prak, juga ada perang gerilya di seluruh negeri.

Pernyataan tersebut muncul jelang Perdana Menteri Kamboja, Hun Sen, mengunjungi Myanmar. Ia akan melawat ke negara itu pada Jumat (7/1) dan Sabtu (8/1) sebagai upaya meredakan krisis yang terjadi.

Militer Myanmar

Myanmar berada dalam kekacauan usai kudeta militer pada 1 Februari lalu. Setelah insiden itu, beragam perlawanan muncul mulai dari gerakan pembangkangan sipil hingga pasukan pertahanan rakyat.

Kudeta juga menelan banyak korban. Hingga kini, menurut Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP) jumlah korban yang tewas sejak kudeta mencapai 1.435, sementara yang ditangkap mencapai 11.337 orang.

Kunjungan PM Kamboja ke Myanmar dinilai sebagai bentuk legitimasi terhadap pemerintahan junta militer. Namun, Park menolak memberi komentar.

Park hanya berkata, "Perhatian langsung (Kerajaan) adalah perkembangan situasi di Myanmar."

Kunjungan tersebut bertujuan membuka jalan untuk kemajuan terkait situasi di Myanmar.

"(Dengan) menciptakan lingkungan yang kondusif untuk dialog inklusif dan kepercayaan politik di antara semua pihak terkait, ucap Park.

Upaya-upaya yang dilakukan, lanjut Park, akan tetap fokus pada peta jalan perdamaian dan konsensus lima poin yang disepakati para pemimpin ASEAN April 2021 lalu.

Sejak kudeta, hanya ada sedikit kemajuan terkait lima konsensus yang disepakati itu.

Kunjungan utusan khusus ASEAN ke Myanmar terus ditunda usai junta menolak mengizinkan utusan itu bertemu dengan penasihat negara Aung San Suu Kyi.

Sebagai respons atas tindakan junta, pada Oktober lalu ASEAN tak mengundang junta Myanmar dalam pertemuan yang digelar mereka.

Krisis yang terjadi di Myanmar memiliki implikasi buruk bagi stabilitas regional, citra, kredibilitas dan persatuan ASEAN, tambah Prak Sokhonn.

Namun demikian, dia mengatakan Kamboja tengah berusaha agar junta Myanmar diizinkan menghadiri pertemuan di blok itu lagi.

 

 

Tags