Jan 18, 2022 08:53 Asia/Jakarta

Dua tahun sembilan bulan setelah penarikan diri ilegal AS dari kesepakatan nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan penerapan tekanan paling kuat terhadap Iran, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengakui dalam sebuah wawancara pada hari Minggu (16/01/2022) bahwa Washington sedang membayar kesalahan yang mendatangkan bencana dari pemerintahan AS sebelumnya terkait JCPOA.

"Alasan kami berada dalam situasi saat ini adalah karena pemerintahan sebelumnya (Amerika Serikat) menarik diri dari kesepakatan nuklir Iran, dan kami membayar harga untuk kesalahan yang mendatangkan bencana itu," kata Sullivan, mengacu pada pembicaraan di Wina.

Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan

Mantan Presiden AS Donald Trump selalu menganggap kesepakatan nuklir JCPOA sebagai kesepakatan terburuk bagi Washington, dan akhirnya pada 8 Mei 2018, dengan mengumumkan penarikan diri AS dari JCPOA, akhirnya tidak memenuhi kewajibannya di bawah JCPOA dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, meskipun ada penentangan luas dunia.

Untuk membuat Iran menerima tuntutan ilegalnya, pemerintahan Trump memberlakukan sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam konteks kampanye tekanan maksimum terhadap Tehran, dan menentang rencana apa pun untuk mempertahankan JCPOA.

Baca juga: Blinken: Keluar dari JCPOA, Keputusan Terburuk AS

Tujuan pemerintah AS waktu itu adalah agar Iran menyerah pada 12 syarat yang ditetapkan oleh Washington, termasuk menangguhkan program nuklir damai Iran dan memberlakukan pembatasan keras pada kemampuan rudal dan kebijakan regional Iran.

Namun terlepas dari sanksi sepihak dan ilegal yang terus berlanjut dari pemerintahan Trump selama tiga tahun terakhir, Washington telah gagal mencapai tujuannya. Masalah ini menjadi salah satu kegagalan terbesar dalam sejarah kebijakan luar negeri AS pasca-Perang Dingin.

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken, seperti Jake Sullivan, telah mengakui kesalahan strategis Amerika Serikat dalam menarik diri dari JCPOA. Pada 7 Desember 2021, Blinken mengatakan bahwa penarikan diri AS dari kesepakatan nuklir 2015 dengan Iran adalah kesalahan besar.

Dua tahun sembilan bulan setelah penarikan diri ilegal AS dari kesepakatan nuklir Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) dan penerapan tekanan paling kuat terhadap Iran, Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengakui dalam sebuah wawancara pada hari Minggu (16/01/2022) bahwa Washington sedang membayar kesalahan yang mendatangkan bencana dari pemerintahan AS sebelumnya terkait JCPOA.

Menlu AS menyatakan penyesalannya atas pengunduran diri dari JCPOA, sementara pemerintahan AS saat ini tetap mempertahankan kebijakan tekanan maksimum pemerintahan AS sebelumnya terhadap Iran.

Pemerintahan Joe Biden juga menolak untuk mencabut semua sanksi terhadap Iran dalam setahun terakhir selama kepresidenan Donald Trump dan setelah penarikan diri Amerika Serikat dari JCPOA.

Sebelum masa kepresidenannya, Biden telah berjanji untuk mengembalikan negara itu ke JCPOA, tetapi sejauh ini menolak untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan demi memenuhi janjinya.

Baca juga: Gedung Putih: Tarik AS Keluar dari JCPOA, Trump Salah Besar !

Desakan pemerintahan Biden untuk mempertahankan beberapa sanksi pemerintahan Trump telah menjadi salah satu hambatan bagi kemajuan pembicaraan soal pencabutan sanksi di Wina.

"Biden harus melakukan tiga hal untuk kembali ke JCPOA, menerima kenyataan bahwa praktik saat ini salah, pencabutan sanksi terhadap Iran dan akhirnya meninggal masalah non-nuklir," kata Juan Cole, profesor sejarah di University of Michigan.

JCPOA

Iran, dalam menanggapi langkah ilegal pemerintahan Trump untuk menarik diri dari JCPOA dan kelambanan pihak-pihak Eropa di kelompok 4+1 dalam memenuhi janjinya, setelah mengambil lima langkah untuk mengurangi komitmen, akhirnya mengumumkan pada Mei 2019 bahwa tidak akan ada lagi pembatasan operasi termasuk kapasitas pengayaan, persentase pengayaan, jumlah bahan yang diperkaya serta penelitian dan pengembangan industri nuklir.

Pada saat yang sama, dengan mengambil kebijakan perlawanan maksimum, sambil meningkatkan kemampuan domestiknya untuk melawan sanksi yang meluas, Iran telah mengadopsi berbagai metode untuk menghindari sanksi ini dan secara efektif menetralisir sanksi AS yang ilegal dan tidak manusiawi.

Tags