Jan 29, 2022 13:46 Asia/Jakarta
  • Ned Price, jubir kemenlu AS
    Ned Price, jubir kemenlu AS

Perkembangan di AS pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya; Jubir Deplu AS: Tekanan Maksimum atas Iran, Kegagalan Memalukan.

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, Price: Pembebasan Tahanan AS di Iran Bukan Syarat Kembali ke JCPOA, AS Ajukan Syarat Baru untuk Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran, The Guardian: Perang Saudara di AS Dimulai, WSJ Ungkap Alasan AS Harus Capai Kesepakatan dengan Iran, Senator AS Menentang Pengiriman Pasukan ke Ukraina, Biden Diminta Bebaskan Aset Afghanistan yang Diblokir. AS peringatkan warga agar tidak kunjungi Rusia.

Jubir Deplu AS: Tekanan Maksimum atas Iran, Kegagalan Memalukan

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyebut kampanye tekanan maksimum pemerintah Presiden Donald Trump terhadap Iran, adalah sebuah kegagalan yang memalukan.

Ned Price

Ned Price, Selasa (25/1/2022) dalam konferensi persnya mengatakan, "Kenyataannya adalah pemerintah AS terdahulu menyisakan serangkaian opsi mengerikan untuk kami. Kampanye tekanan maksimum adalah sebuah kegagalan memalukan, dan bertolak belakang dengan semua yang dijanjikan."

Ia menambahkan, pemerintah Trump berjanji kebijakan tekanan maksimum atas Iran, akan membantu mencapai sebuah kesepakatan yang lebih baik dengan Iran, tapi janji itu tak terbukti.

Menurut Ned Price, kebijakan tekanan maksimum atas Iran, memberikan hasil yang sebaliknya. Trump berjanji kebijakan tekanan maksimum akan menghentikan program nuklir Iran, tapi yang terjadi adalah sebaliknya.

"Donald Trump juga berjanji penerapan kebijakan tekanan maksimum atas Republik Islam Iran akan mempersatukan masyarakat internasional untuk melawan Iran, kenyataannya tidak seperti itu, dan yang terjadi justru sebaliknya," imbuh Price.

Jubir Deplu AS menegaskan, "Berbeda dengan apa yang dijanjikan Trump, sekarang kami mewarisi sebuah program nuklir Iran yang tengah mengalami kemajuan, dan sebuah program nuklir Iran yang akan segera diverifikasi dan diawasi."

AS Ajukan Syarat Baru untuk Kembali ke Perjanjian Nuklir Iran

Pemerintah Amerika Serikat, yang secara ilegal menarik diri dari perjanjian nuklir 2015 dengan Iran, mengumumkan syarat baru untuk kembali ke perjanjian itu.

Utusan Khusus AS untuk Urusan Iran, Robert Malley mengatakan masalah warga dengan kewarganegaraan ganda Iran-Amerika yang dipenjara di Iran tidak ada hubungannya dengan perjanjian nuklir, tetapi kesepakatan apa pun tidak mungkin dicapai sebelum mereka dibebaskan.

Robert Malley

"AS tidak mungkin mencapai kesepakatan dengan Iran untuk menyelamatkan perjanjian nuklir 2015 kecuali jika Tehran membebaskan empat warga AS yang ditahan," tegasnya kepada Reuters, Minggu (23/1/2022).

Orang-orang yang dimaksud oleh Malley telah dijatuhi hukuman penjara oleh pengadilan Iran karena kasus pidana, termasuk spionase dan mereka sedang menjalani hukuman di negara ini.

Republik Islam berulang kali menyatakan pihaknya tidak mengakui status kewarganegaraan ganda untuk warga negara Iran dan bahwa para tahanan bukan warga negara Amerika.

Iran juga menekankan bahwa kasus penahanan orang-orang tersebut tidak ada hubungannya dengan masalah lain, termasuk perjanjian nuklir.

Saat ini, sejumlah warga Iran dipenjara di AS dengan alasan menghindari sanksi ilegal negara itu terhadap Tehran. Sementara itu, warga negara Amerika yang ditahan di Iran dipenjara karena kasus spionase dan kejahatan keamanan.

Dalam dua tahun terakhir, Iran berulang kali meminta pertukaran tahanan dengan AS, tetapi permintaan ini selalu ditolak oleh Washington.

The Guardian: Perang Saudara di AS Dimulai

Koran Inggris, The Guardian menyebut perang saudara lain telah pecah di Amerika Serikat, tetapi tidak kasat mata.

The Guardian dalam sebuah artikel baru-baru mengungkapkan kemungkinan terjadinya perang saudara baru di Amerika Serikat, dan struktur politik Amerika Serikat sedang di ambang keruntuhan.

Sebelumnya, pakar politik AS, Barbara F Walter menulis sebuah buku berjudul, "How Civil Wars Start: And How to Stop Them" yang mengingatkan ancaman terjadinya perang saudara baru di AS.

Perang saudara pernah terjadi di Amerika Serikat selama empat tahun pada tahun 1860-an, yang merupakan bagian dari fragmen mengakhiri perbudakan dan merenggut lebih dari 600.000 nyawa.

Perang tersebut memiliki konsekuensi yang menghancurkan sektor ekonomi, sistem politik, dan masyarakat secara keseluruhan.

WSJ Ungkap Alasan AS Harus Capai Kesepakatan dengan Iran

Surat kabar Amerika, The Wall Street Journal (WSJ) menyebut Republik Islam Iran sebagai negara adidaya energi dunia, dan Amerika Serikat tidak punya opsi selain mencapai kesepakatan dengan Iran.

The Wall Street Journal hari Minggu (23/1/2022) menulis, Gedung Putih harus mencapai kesepakatan dengan Tehran, karena AS tidak punya pilihan lain dengan Iran.

Para pejabat di pemerintahan Presiden Joe Biden dalam beberapa bulan terakhir berulangkali mengakui kegagalan kebijakan tekanan maksimum AS terhadap Iran, dan berniat membawa Amerika Serikat kembali ke JCPOA. Namun sejauh ini mereka menolak mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk kembali ke kesepakatan nuklir internasional tersebut.

Republik Islam Iran sebagai negara yang bertanggung jawab menyatakan bahwa Amerika Serikat sebagai pihak yang melanggar perjanjian JCPOA, maka Washington harus kembali ke perjanjian internasional ini dengan mencabut sanksi, yang diverifikasi implementasinya oleh Tehran.

Senator AS Menentang Pengiriman Pasukan ke Ukraina

Seorang senator AS menyatakan penentangannya terhadap pengiriman pasukan Amerika ke Ukraina.

Dikutip dari laman Farsnews, Minggu (23/1/2022), Chris Coons, senator AS dan sekutu Presiden Joe Biden, mengatakan ia menentang pengiriman pasukan AS ke Ukraina, karena langkah ini berarti mengorbankan mereka.

Chris Coons

"Saya tidak akan mendukung pengiriman pasukan Amerika ke Ukraina sebagai tanggapan atas invasi Rusia, karena sejujurnya, saya pikir kami hanya akan mengorbankan mereka," tegasnya.

"Saya pikir kita harus memberikan dukungan sebanyak mungkin kepada sekutu NATO kita yang berbatasan langsung dengan Ukraina," kata Senator Coons.

Negara-negara Barat dan Kiev mengklaim bahwa Rusia sedang merencanakan serangan ke Ukraina.

Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov sebelumnya membantah tuduhan itu dan menyebutnya sebagai taktik untuk meningkatkan ketegangan. "Rusia tidak menimbulkan ancaman bagi siapa pun," tegasnya.

Hubungan Rusia dengan AS dan NATO memanas dalam beberapa pekan terakhir. Moskow memperingatkan akan merespons secara militer jika NATO menyebarkan senjatanya di dekat perbatasan Rusia serta merekrut Ukraina dan Georgia sebagai anggota baru.

Biden Diminta Bebaskan Aset Afghanistan yang Diblokir

Tiga anggota DPR Amerika Serikat, dalam sebuah surat kepada Presiden Joe Biden, menyerukan pembebasan aset milik Afghanistan yang diblokir.

Dalam suratnya kepada Biden, tiga legislator AS merekomendasikan pelepasan dana kemanusiaan yang terfokus untuk mengatasi krisis ekonomi dan kemanusiaan yang akan segera dihadapi oleh rakyat Afghanistan.

Dikutip dari Business Standard, Sabtu (22/1/2022), mereka menggarisbawahi bahwa AS memiliki kewajiban moral untuk membantu rakyat Afghanistan untuk mencegah negara itu kembali menjadi tempat yang aman bagi musuh-musuh kita.

Langkah itu mengikuti surat yang ditulis oleh 40 anggota DPR AS pada Desember 2021, yang mendesak Menteri Luar Negeri Antony Blinken dan Menteri Keuangan Janet Yellen untuk melepaskan bantuan kemanusiaan ke Afghanistan demi mencegah keruntuhan ekonomi negara itu.

Sejak Taliban mengambil alih kekuasaan pada Agustus 2021, hampir 7 miliar dolar aset Afghanistan di AS telah dibekukan oleh Federal Reserve.

AS Peringatkan Warga Agar tidak Kunjungi Rusia

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Minggu (23/1) memperingatkan warga AS untuk tidak melakukan perjalanan ke Rusia karena "ketegangan yang sedang berlangsung di sepanjang perbatasan dengan Ukraina".

Deplu AS juga mengeluarkan peringatan lebih lanjut tentang konflik dengan Kiev ketika Moskow mengumpulkan pasukan di dekat negara tetangganya -- Ukraina.

Departemen Luar Negeri AS kembali mengeluarkan peringatan perjalanannya yang menyebutkan bahwa warga Amerika Serikat tidak boleh melakukan perjalanan ke Rusia.

"Warga AS sangat disarankan untuk tidak bepergian melalui darat dari Rusia ke Ukraina melalui wilayah ini," kata Deplu AS.

Pada Minggu (23/1), pemerintah Amerika Serikat juga memerintahkan anggota keluarga yang memenuhi syarat dari staf kedutaan besarnya di Ukraina untuk meninggalkan negara tersebut.

Otoritas AS juga meminta seluruh warga negara AS agar mempertimbangkan untuk keluar dari Ukraina terkait ancaman aksi militer Rusia.

Departemen Luar Negeri AS mengaku pihaknya mengizinkan "kepergian sukarela pegawai yang direkrut langsung oleh AS dan memerintahkan agar anggota keluarga yang memenuhi syarat dari Kedubes AS di Kiev pulang lantaran ancaman lanjutan aksi militer Rusia."

"Warga negara AS di Ukraina sebaiknya kini mempertimbangkan kepulangan dengan menggunakan opsi transportasi pribadi atau komersial," katanya.

Sebelumnya, para diplomat Amerika Serikat dan Rusia tidak menghasilkan kemajuan dalam pembicaraan pada Jumat (21/1) dan pihak Moskow telah menerjunkan ratusan ribu pasukan ke perbatasan Rusia dengan Ukraina.

 

 

Tags