Feb 17, 2022 11:07 Asia/Jakarta

Krisis ekonomi dan masalah keuangan Turki terus menjadi berita utama di berbagai surat kabar negara ini.

Pada kenyataannya, warga Turki, terutama yang rentan, telah mengalami krisis ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir.

Lira Turki

"Pemerintah Erdogan tidak mampu memerintah Turki," tulis surat kabar Yenicag dalam edisi hari Rabu (16/02/2022).

Surat kabar Sozcu juga mendedikasikan judul besar sesuai dengan sikap ini dan menulis, "Semuanya mahal di negara ini dan situasi ekonominya buruk."

Seluruh media Turki lainnya telah memilih berita utama yang serupa. Reaksi media Turki mencerminkan fakta bahwa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan tidak mampu mengatasi masalah moneter dan krisis ekonomi di Turki.

Baca juga: Lira Terpuruk, Bank Sentral Turki Lancarkan Intervensi Pasar

Ketidakmampuan pemerintah Erdogan untuk meringankan masalah ekonomi dan mata pencaharian rakyat telah secara signifikan mengurangi popularitas pribadi presiden Turki dan partai AKP.

Recep Tayyip Erdogan marah dengan situasi di negara itu dan sesekali memecat pejabat tinggi pemerintah atau lembaga pemerintah Ankara. Kepala Pusat Statistik Turki telah menjadi korban terbaru dari kegagalan Erdogan.

Dalam keadaan seperti ini, tampaknya para pejabat pemerintahan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dalam melanjutkan kebijakan petualang mereka terhadap negara-negara kawasan, terus mengejar kebijakan ganda dan munafik, terutama di bidang kerja sama dengan rezim Zionis.

Pejabat pemerintah Turki gagal mengatasi masalah ekonomi saat ini karena kebijakan yang tidak efisien dan salah dianggap melanjutkan dan menormalkan hubungan dengan negara-negara Teluk Persia yang reaksioner dan rezim Zionis Israel.

Mereka menganggap dapat mengatasi masalah moneter dan keuangan saat ini dan krisis ekonomi internal, dengan mengambil tindakan petualangan lainnya.

Padahal, harus dikatakan bahwa alih-alih mengoreksi kebijakan dalam dan luar negeri yang salah, otoritas Ankara sekali lagi menggunakan kebijakan yang salah.

Krisis ekonomi dan masalah keuangan Turki terus menjadi berita utama di berbagai surat kabar negara ini.

Para pejabat di pemerintahan Erdogan, yang pernah mengkritik UEA karena pengkhianatannya terhadap kritik rakyat Palestina terhadap hubungan UEA dengan Israel, kini mengantre untuk menjalin hubungan dengan rezim Israel yang rasis.

Dalam hal ini, Ekrem Ekşi, akademisi dan salah satu pakar terkemuka dalam urusan politik Turki, sambil mengkritik posisi kemunafikan para pejabat Ankara dalam menanggapi tindakan pejabat UEA, dalam sebuah wawancara eksklusif dengan Radio IRIB berbahasa Turki Istanbul mengatakan, "Reaksi pemerintah Erdogan terhadap tindakan UEA adalah reaksi yang terpuji. Namun pertama-tama kita harus bertanya apakah Turki akan memutuskan hubungan dengan rezim Zionis?"

Sekarang, lebih dari setahun dari pertanyaan mendasar dari pakar Turki terkemuka ini bahwa kegemparan pejabat Ankara, terutama Presiden Turki terhadap UEA dan negara-negara Arab reaksioner lainnya di Teluk Persia, hanya terbatas pada media negara dan kawasan, dan tidak keluar dari batas ini.

Sekaitan dengan hal ini, media-media Ankara pada 16 Februari mengakui fakta bahwa Turki dan rezim Zionis telah menikmati hubungan keamanan yang luas di tingkat Badan Intelijen Turki (MIT) dan agen mata-mata Israel (Mossad) dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Erdogan Undang Presiden Israel untuk Kunjungi Turki

Faktanya, berbagai bukti yang ada menunjukkan bahwa hubungan Turki-Israel selalu normal dan berkembang. Dalam hal ini, beberapa media Turki mengutip sumber-sumber Zionis Israel yang mengatakan:

"Hubungan antara dinas intelijen Israel (Mossad) dan dinas intelijen Turki (MIT) telah meningkat selama dua tahun terakhir."

Mossad

Menurut sejumlah laporan yang dipublikasikan, hubungan pemerintahan Erdogan dengan Zionis Israel telah mencakup hubungan keamanan dan ekonomi. Langkah pejabat pemerintah Erdogan menunjukkan bahwa pemerintah Turki hanya menciptakan kontroversi dalam kritiknya terhadap negara-negara Arab.

Dengan kata lain, alih-alih memutuskan hubungan dengan rezim penjajah Israel, para pejabat Ankara terus mengejar kebijakan ganda dan munafik terhadap rezim Israel yang rasis. Tindakan ini berarti mencoba menipu opini publik Turki dan negara-negara Muslim lainnya di dunia.

Tags