Feb 19, 2022 15:07 Asia/Jakarta
  • Kongres Amerika
    Kongres Amerika

Perkembangan di Amerika Serikat selama sepekan lalu diwarnai sejumlah isu penting seperti Kongres AS Ancam Batalkan Kesepakatan Biden dengan Iran.

Selain itu, masih ada isu penting lainnya seperti Pengadilan AS Buktikan Trump Sodorkan Informasi Palsu, Trump Curi Dokumen Rahasia Gedung Putih, AS Pindahkan Para Agen CIA dari Kiev, AS Tutup Kedubesnya di Ukraina, 53 Persen Rakyat AS Tolak Campur Tangan Negaranya di Ukraina.

Kongres AS Ancam Batalkan Kesepakatan Biden dengan Iran

Sekelompok anggota Kongres Amerika Serikat memperingatkan Presiden Joe Biden tentang penawaran jaminan kepada Iran.

Image Caption

Biden mengatakan ia ingin kembali ke kesepakatan nuklir Iran, namun kubu Republik di Kongres telah melakukan segala upaya dalam beberapa pekan terakhir untuk memblokir kesepakatan itu.

Hampir 200 anggota Partai Republik di Kongres mengirim surat kepada Presiden Biden pada Rabu (16/2/2022), yang menyatakan tanpa persetujuan Kongres, kesepakatan apa pun dengan Iran akan mengalami nasib yang sama seperti kesepakatan 2015 di era Obama dan kemudian dibatalkan oleh Trump.

"Jika Anda menandatangani kesepakatan dengan Iran tanpa persetujuan resmi Kongres, ia akan bersifat sementara dan tidak mengikat, dan akan mengalami nasib yang sama seperti JCPOA," demikian bunyi surat tersebut seperti dikutip laman Fars News.

Kubu Republik mencatat bahwa Iran telah meminta jaminan agar AS tidak akan lagi menjatuhkan sanksi pada negara itu selama mereka mematuhi ketentuan kesepakatan.

"Tidak seperti kesepakatan yang dibuat oleh pemerintahan Obama, kesepakatan apa pun harus mendapatkan persetujuan Kongres," tegas surat tersebut.

Pada hari Selasa, Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan, Kongres AS harus mengeluarkan pernyataan politik terkait komitmen Washington pada kesepakatan nuklir JCPOA.

"AS telah melanggar komitmennya dengan menarik diri dari JCPOA, dan sekarang Kongres harus mengeluarkan pernyataan politik tentang kepatuhan Washington pada kesepakatan," kata menlu Iran dalam wawancara dengan surat kabar Inggris, Financial Times.

Penolakan AS untuk memberikan jaminan dan memenuhi kembali komitmen JCPOA telah memperpanjang proses perundingan di Wina.

Pengadilan AS Buktikan Trump Sodorkan Informasi Palsu

Jaksa Agung New York mengatakan bahwa pembelaan lima halaman mantan presiden AS, Donald Trump, yang diterbitkan pada hari Rabu, sepenuhnya bertentangan dengan klaim pengacaranya di pengadilan.

Letitia James, Jaksa Agung New York hari Rabu (17/2/2022) mengatakan bahwa informasi yang diberikan Trump untuk membela aktivitas keuangan, pajak, dan real estatnya dalam beberapa hari terakhir benar-benar bertentangan dengan apa yang dikatakan pengacaranya di pengadilan.

"Sangat aneh bagi seseorang untuk menentang pernyataan dan pembelaan pengacaranya, bahkan dengan perbedaan waktu sehari," ujar James.

Pada pertengahan 2021, pengadilan AS mendakwa lembaga Trump dan kepala keuangannya, Allen Wesselberg, dengan penipuan pajak.

Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan mengatakan pada saat itu bahwa Trump dan Wieselberg didakwa dengan penipuan pajak sebesar $1,7 juta.

Pengacara Trump telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi akurat tentang tuduhan penyelewengan properti.

Kejaksaan Agung AS dalam beberapa hari terakhir mengeluarkan surat yang menyatakan tidak percaya dengan laporan keuangan pemerintahan Trump periode 2011-2020.

Dalam sebuah surat kepada jaksa agung pada hari Selasa, Trump mengutuk penyelidikan penilaian real estatnya, dan menyebutnya bermotivasi politik dan rasis.

Trump Curi Dokumen Rahasia Gedung Putih

Kantor Arsip Nasional AS menyatakan bahwa Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membawa informasi rahasia Gedung Putih ke rumahnya di Florida, padahal sudah tidak lagi menjabat.

Donald Trump

David Ferrero, Kepala Kantor Arsip dan Dokumen Nasional AS (NARA) hari Jumat (18/2/2022) menulis sepucuk surat kepada Carolin Maloney, Ketua Komite Pengawas DPR AS dari Partai Demokrat mengenai beberapa pencurian  informasi rahasia negara oleh Donald Trump setelah meninggalkan Gedung Putih.

Surat Ferrero juga mengungkapkan beberapa mantan staf Gedung Putih terlibat dalam perdagangan resmi skala besar dengan akun media elektronik tidak resmi yang belum disalin di mana pun, dan saat ini tidak ada catatan tentang kemungkinan perdagangan ilegal ini.

Sebelumnya, Jaksa Agung New York mengatakan bahwa pembelaan lima halaman mantan presiden AS, Donald Trump, yang diterbitkan pada hari Rabu, sepenuhnya bertentangan dengan klaim pengacaranya di pengadilan.

Letitia James, Jaksa Agung New York hari Rabu (17/2/2022) mengatakan bahwa informasi yang diberikan Trump untuk membela aktivitas keuangan, pajak, dan real estatnya dalam beberapa hari terakhir benar-benar bertentangan dengan apa yang dikatakan pengacaranya di pengadilan.

Pada pertengahan 2021, pengadilan AS mendakwa lembaga Trump dan kepala keuangannya, Allen Wesselberg, dengan penipuan pajak.

Kantor Kejaksaan Distrik Manhattan mengatakan pada saat itu bahwa Trump dan Wieselberg didakwa dengan penipuan pajak sebesar $1,7 juta.

Pengacara Trump telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak memiliki informasi akurat tentang tuduhan penyelewengan properti.

Kejaksaan Agung AS dalam beberapa hari terakhir mengeluarkan surat yang menyatakan tidak percaya dengan laporan keuangan pemerintahan Trump periode 2011-2020.

Berdasarkan keputusan pengadilan, Trump sekarang harus bersaksi dalam waktu 21 hari dan menyerahkan dokumen dan informasi yang diperlukan dalam waktu 14 hari.

AS Pindahkan Para Agen CIA dari Kiev

Para agen Dinas Intelijen Pusat (CIA) yang tinggal di Kedutaan Besar AS di Kiev telah meninggalkan kedutaan dan pindah ke kota Lviv, Ukraina.

Image Caption

Televisi CNN melaporkan bahwa di tengah pemindahan agen CIA dari Kiev ke Lviv, beberapa sumber mengklaim pada Rabu (16/2/2022) bahwa para agen ini berada di Ukraina untuk melakukan pekerjaan mitra penghubung standar yang telah berlangsung sejak pemerintahan Obama.

Menurut CNN, evakuasi tersebut akan mempersulit CIA untuk mengumpulkan data intelijen tentang Rusia. Mereka bergantung pada kedutaan untuk beroperasi di Kiev seperti halnya di negara lain.

Rusia telah menarik sejumlah pasukannya dari perbatasan dengan Ukraina setelah latihan yang direncanakan berakhir. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pada hari Selasa bahwa beberapa unit pasukan kembali ke pangkalan dengan kereta api dan truk setelah menyelesaikan latihan.

Keputusan itu disambut baik oleh beberapa negara, tetapi Amerika, yang masih ingin menghasut perang, percaya bahwa potensi serangan Rusia ke Ukraina tetap ada.

AS Tutup Kedubesnya di Ukraina

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengeluarkan perintah penutupan Kedutaan Besar negara itu di Kiev, Ukraina.

Deplu AS, Senin (14/2/2022) mengabarkan penutupan Kedubes negara itu di Ukraina, dan seluruh aktivitas diplomatik Kedubes AS dipindahkan ke kota Lviv, di barat Ukraina dekat perbatasan Polandia.

Menlu AS Antony Blinken mengatakan, "Untuk sementara aktivitas Kedubes AS di Kiev dihentikan karena meningkatnya kehadiran militer Rusia di perbatasan Ukraina."

Ia menambahkan, "Sebuah tim kecil akan ditempatkan di salah satu kota dekat Polandia untuk melakukan aktivitas diplomatik."

Lebih lanjut Blinken menjelaskan, "Sebagai hasil dialog Presiden AS Joe Biden dan sejawatnya dari Rusia Vladimir Putin, solusi diplomatik tetap diupayakan, dan saluran-saluran dialog tetap dibuka."

Pada saat yang sama, Blinken meminta seluruh warga AS yang masih berada di Ukraina untuk segera meninggalkan negara itu. Sebelumnya Deplu AS memerintahkan agar seluruh komputer di Kedubes AS di Kiev dihancurkan.

53 Persen Rakyat AS Tolak Campur Tangan Negaranya di Ukraina

Berdasarkan sebuah hasil jajak pendapat yang dilakukan di Amerika Serikat, 53 persen warga AS yang mengikuti jajak pendapat ini menentang campur tangan negaranya di Ukraina.

Di tengah upaya AS untuk memperluas dan memperkuat kehadiran militernya di Eropa Timur yang menjadi ancaman bagi perbatasan barat Rusia, ketegangan Rusia dan Ukraina juga mengalami peningkatan.

Russia Today, Minggu (13/2/2022) melaporkan, hasil jajak pendapat yang dilakukan stasiun televisi CBS News terkait strategi AS dalam krisis Ukraina menunjukkan, 53 responden memilih jawaban "tidak" untuk mencampuri krisis Ukraina.

Selain itu, 20 persen rakyat AS yang mengikuti jajak pendapat ini menilai kebijakan Presiden Joe Biden terkait krisis Ukraina sangat agresif. Dalam jajak pendapat yang diselenggarakan antara tanggal 8-11 Februari 2022 ini, 2.578 warga Amerika Serikat ikut serta.

Meski Rusia terus membantah akan menyerang Ukraina, begitu juga pihak Kiev yang mempertanyakan bukti klaim AS bahwa Rusia akan segera menyerang, namun Washington terus melakukan provokasi dan propaganda.

 

Tags