Apr 15, 2022 11:06 Asia/Jakarta

Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Boris Johnson, Menteri Kehakiman Inggris David Wolfson mengkritik "pelanggaran hukum yang berulang" dan mengumumkan pengunduran dirinya di media sosial.

Wolfson telah menjadi Menteri Kehakiman sejak Desember 2020. Dia juga bertanggung jawab atas hak asasi manusia dan Konstitusi Inggris.

Wolfson mengundurkan diri sehari setelah Boris Johnson didenda karena melanggar undang-undang anti-Corona dan menghadiri pesta yang disebut "Partygate", dengan mengatakan tindakan perdana menteri "tidak sesuai dengan aturan hukum".

Menteri Kehakiman Inggris David Wolfson

Wolfson menulis, "Perdana Menteri menyembunyikan perilakunya dengan impunitas dari hukuman hukum karena posisinya. Pelanggaran itu dilakukan ketika banyak orang di masyarakat mengikuti hukum dengan biaya pribadi yang besar dan yang lainnya didenda atau dituntut untuk kejahatan serupa dan terkadang karena tidak serius menjalankan hukum. Itu tidak benar."

Pengumuman pengunduran diri Menteri Kehakiman Inggris adalah karena protes terhadap standar ganda dalam berurusan dengan Perdana Menteri dan warga negara Inggris biasa dalam masalah denda karena melanggar aturan Corona.

Ia memrotes kondisi yang menunjukkan bahwa pejabat senior pemerintah praktis menilai dirinya berbeda dengan yang lain dan menganggap ada aturan tidak tertulis bahwa mereka kebal dari hukum.

Namun, terungkapnya pesta di gedung Perdana Menteri Inggris pada puncak pembatasan Corona, yang dikenal sebagai "Partygate", sekali lagi memicu gelombang protes dan tekanan agar Boris Johnson mundur dan ia berada di ambang kejatuhan.

Johnson mengatakan dalam sebuah wawancara pada hari Selasa (12/04/2022) bahwa dia telah membayar denda karena melanggar pembatasan Corona dan meminta maaf kepada orang-orang Inggris. Ketika ditanya apakah dia akan mengundurkan diri karena denda, ia berkata, "Saya ingin dapat melanjutkan tugas saya dan menyelesaikan masalah negara."

Johnson menekankan perlunya melewati momen ini. Menurutnya, tugasnya adalah melayani rakyat Inggris.

Dalam sebuah surat kepada Perdana Menteri Boris Johnson, Menteri Kehakiman Inggris David Wolfson mengkritik "pelanggaran hukum yang berulang" dan mengumumkan pengunduran dirinya di media sosial. 

"Hari ini saya menerima surat denda dari polisi sehubungan dengan insiden di Downing Street pada 19 Juni 2020, dan izinkan saya segera mengatakan bahwa saya telah membayar denda dan sekali lagi meminta maaf," tulisnya dalam sebuah pernyataan yang diposting di situs web pemerintah.

Pada Februari 2022, ketika kasus Partygate pertama kali terungkap, lebih dari 14 anggota partai Konservatif Johnson yang berkuasa menyerukan pengunduran dirinya, dan sembilan dari mereka mengajukan surat tidak percaya kepada faksi partai tersebut di Parlemen.

Di bawah undang-undang internal partai Konservatif, Boris Johnson akan menghadapi mosi tidak percaya jika 15 persen dari 54 anggota partai menyerukan pemilu sela di dalam partai.

Pada saat yang sama, Johnson tentu saja berusaha mempertahankan posisi politiknya dan jabatan perdana menteri dengan mengakui mengadakan pesta selama pembatasan Corona, berusaha membebaskan diri dari gelombang kritik dan krisis politik yang mencengkeramnya dengan meminta maaf, dan berharap kasus Partygate terlupakan setelah terjadinya perang ukraina.

Sekalipun demikian, isu ini masih menghiasi ranah politik domestik Inggris. Sebagian besar partai politik yang menentang pemerintah Inggris telah menyerukan mosi tidak percaya dan pengunduran diri Johnson.

Pemimpin Demokrat Liberal Ed Davey meminta Boris Johnson pada hari Rabu (13/4) untuk "melakukan hal yang benar dan mengundurkan diri."

"Pemerintahan Johnson berada dalam krisis karena tidak jujur, telah melanggar hukum dan tidak melakukan hal yang benar untuk membantu rakyat," kata Davey.

Menteri Keuangan Bayangan Rachel Reeves juga mengatakan bahwa Boris Johnson "tidak lagi memiliki otoritas moral untuk memimpin dan bahwa Inggris layak mendapatkan pemimpin yang lebih baik".

Karantina di Inggris

"Kami ingin bebas dari keburukan perdana menteri karena dia berbohong. Ia berbohong lagi. Ia telah menutupi dan tidak akan pernah bertanggung jawab atas jumlah kerusakan yang telah dia lakukan kepada orang-orang," kata Reeves.

Johnson kini berada dalam situasi yang sulit untuk dihilangkan karena skandal Partygate dan ketidakefisienan pemerintahannya dalam menyelesaikan masalah Brexit, terutama situasi di Irlandia Utara. Oleh karena itu, masa depan politik Perdana Menteri Inggris dalam lingkaran ketidakjelasan.(sl)

Tags