Apr 24, 2022 15:35 Asia/Jakarta
  • Ilhan Omar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari partai Demokrat.
    Ilhan Omar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari partai Demokrat.

Kritikan terhadap laporan Amerika Serikat (AS) tentang pelanggaran HAM negara lain menjadi salah satu berita terbaru di negara ini selama sepekan terakhir.

Ilhan Omar, anggota Dewan Perwakilan Rakyat AS dari partai Demokrat menilai klaim Washington tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang di seluruh dunia sangat munafik.

Ilhan Omar hari Senin (18/4/2022) mengkritik klaim Washington tentang pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang di dunia, dengan mengatakan, "Alih-alih membuat klaim seperti itu dan mengajukan tuntutan hukum terhadap kejahatan perang di berbagai negara dunia ke Mahkamah Pidana Internasional (ICC), AS seharusnya bergabung dulu dengan organisasi internasional ini,".

Pemerintahan mantan Presiden AS Donald Trump tidak hanya menghentikan keanggotaannya di Mahkamah Pidana Internasional, bahkan lebih jauh melarang sejumlah inspektur dan hakim ICC memasuki Amerika Serikat.

Trump memberikan wewenang kepada menteri luar negeri AS dengan koordinasi menteri keuangan negaranya untuk menyita aset sejumlah pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang terlibat dalam penyelidikan kejahatan militer AS di Afghanistan.

Sanksi AS telah dijatuhkan kepada sejumlah pejabat Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang terlibat dalam penanganan kasus kejahatan perang yang dilakukan AS di Afghanistan.

Jubir Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price.

AS Klaim Siap Kembali ke JCPOA

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS mengklaim negaranya siap untuk kembali ke penjanjian nuklir JCPOA.

Jubir Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price dalam konferensi pers hari Senin (18/4/2022) mengatakan, "Kami telah menyatakan dari awal mengenai kesiapan untuk menerapkan kembali JCPOA,".

"Kami juga siap untuk meraih upaya diplomatik yang lebih luas untuk menyelesaikan masalah di luar JCPOA," tambahnya.

Tanpa menyebutkan sikap negaranya selama ini yang menyebabkan terjadinya penundaan implementasi JCPOA, Ned Price mengklaim, "Jika Iran ingin memasuki pembahasan pencabutan sanksi melampaui JCPOA, maka mereka harus mengatasi keprihatinan kami, yang melampaui JCPOA,".

"Jika mereka  ingin menggunakan pembicaraan ini untuk menyelesaikan masalah bilateral lainnya, kami yakin bahwa kami dapat dengan cepat mencapai pemahaman bersama tentang JCPOA dan mulai menerapkannya," kata juru bicara Departemen Luar Negeri AS.

Melanjutkan klaimnya, dia mengatakan bahwa Iran yang harus membuat keputusan ini. Semua pihak yang terlibat langsung dalam negosiasi ini tahu siapa yang membuat proposal konstruktif dan siapa yang tidak bernegosiasi dengan itikad baik.

Pembicaraan Wina putaran kedelapan yang dimulai pada 27 Desember 2021, memasuki jeda pada 11 Maret 2022, atas saran Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell, dan para perunding kembali ke ibu kota mereka untuk konsultasi politik.

Sejak itu, para pihak telah berbicara tentang kemajuan dalam negosiasi dan pengurangan perselisihan, tetapi masalah jaminan dan penghapusan orang dan badan hukum dari  daftar sanksi masih menjadi salah satu masalah yang mengganjal perundingan tercapai dari pihak Amerika Serikat.

Presiden AS Joe Biden.

AS akan Kirim Lebih Banyak Peralatan Artileri ke Ukraina

Presiden AS Joe Biden mengumumkan rencana negaranya untuk mengirim lebih banyak peralatan artileri ke Ukraina.

Presiden AS, Joe Biden di Portsmouth, New Hampshire hari Selasa (19/4/2022) menanggapi pertanyaan wartawan tentang kelanjutan pasokan peralatan militer ke Ukraina dengan mengatakan, AS akan mengirim lebih banyak peralatan artileri ke Ukraina.

Sebelumnya, seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan pengiriman peralatan militer AS pertama ke Ukraina memasuki Ukraina sebagai bagian dari paket keamanan 800 juta dolar yang disahkan oleh Presiden Biden.

Paket bantuan senilai 800 juta dolar tersebut termasuk 11 unit helikopter, 18 meriam Hatzer 155 mm dan 300 drone peledak.

Sebelumnya, Washington Post melaporkan bahwa Rusia telah memperingatkan Amerika Serikat dan Barat tentang konsekuensi berbahaya dan tak terduga dari kelanjutan pengiriman senjata ke Ukraina.

Hingga kini, perang Ukraina terus berlanjut dan memasuki hari ke-56.

Pakar AS Serukan Pemerintahan Biden Kembali ke JCPOA

Puluhan mantan pejabat pemerintah AS dan pakar non-proliferasi nuklir terkemuka As dan Eropa mengeluarkan pernyataan yang menyerukan supaya Presiden AS Joe Biden kembali ke JCPOA dan menyelesaikan pembicaraan tentang kesepakatan nuklir dengan Iran.

The Washington Post hari Kamis (21/4/2022) menulis, "Para ahli menilai kebijakan pemerintahan Trump yang menarik diri dari perjanjian antara kekuatan dunia dan Iran pada 2018 sebagai langkah tidak bertanggung jawab,".

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis hari Kamis, para ahli mengatakan, "Jika pemerintah AS tidak mengubah kebijakan Donald Trump, maka akan meningkatkan risiko Iran berada di ambang nuklirisasi."

Sebanyak 40 ahli dan mantan pejabat AS terus menyuarakan kekhawatiran mengenai kemajuan teknologi nuklir Iran, padahal masalah utama di JCPOA selama ini mengenai langkah AS keluar dari perjanjian nuklir internasional itu.

Mereka juga mengklaim Iran memiliki satu atau dua pekan untuk memproduksi uranium yang dibutuhkan guna bom atom. Padahal dinas intelejen AS sendiri tidak membenarkan klaim tersebut.

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman.

Wakil Menlu AS Klaim Rusia Kalah di Ukraina

Wakil Menteri Luar Negeri AS, Wendy Sherman mengklaim Rusia kalah dalam perang dengan Ukraina.

Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman di sela-sela pertemuan dengan pejabat tinggi Uni Eropa hari Kamis (21/4/2022) mengatakan bahwa Rusia tidak mencapai tujuannya dalam serangan militer ke Ukraina.

"Sanksi Barat adalam batas tertentu menjadi penyebabnya," ujar Sherman.

Sherman membuat klaim ini di sela-sela pertemuan dengan Direktur Jenderal Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Stefano Sannino, tetapi tidak memberikan bukti spesifik untuk mendukung pernyataannya.

"Sanksi Barat telah menjerumuskan Rusia ke dalam krisis ekonomi terdalam sejak runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991," tambah Wakil Menlu AS.

Ia juga berharap Cina akan bergabung dengan aliansi sanksi Rusia.

Statemen Wakil Menteri Luar Negeri AS mengemuka di saat pasukan Rusia terus maju di Ukraina timur.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu menyampaikan kepada Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Kamis bahwa kota Mariupol telah direbut oleh pasukan Rusia, dengan pengecualian pabrik baja Azovstal, yang saat ini menjadi tempat sekitar 2.000 militan Ukraina.

AS Prediksi Perang Ukraina Selesai Paling Cepat Akhir 2022

Juru bicara Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengonfirmasi laporan CNN terkait kemungkinan berlanjutnya perang di Ukraina, minimal hingga delapan bulan ke depan.

Ned Price, Jumat (15/4/2022) mengatakan, terbuka kemungkinan perang di Ukraina, akan berlanjut hingga akhir tahun 2022.

Ia menambahkan, "Stasiun televisi CNN sebelumnya melaporkan, Menlu AS, Antony Blinken kepada pejabat Eropa mengatakan, Washington memperkirakan perang di Ukraina, akan berlanjut minimal hingga akhir 2022."

Price menjelaskan, "Ada kemungkinan perang berlarut-larut hingga akhir tahun, namun kami sedang berusaha agar perang tidak berlangsung lama. Menurut kami, kami bisa melakukannya dengan memperkuat Ukraina di meja perundingan. Kami melakukan hal ini dengan menambah bantuan keamanan ke Ukraina secara besar-besaran."

"Pada saat yang sama, kami memberi tekanan kepada Rusia pada level yang sama melalui sanksi ekonomi dan langkah keuangan lain, dengan harapan keduanya saling melengkapi, dan pada akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan diplomatik untuk mengakhiri kekerasan dan serangan tak berarti ini," pungkasnya.

AS Tingkatkan Pengiriman Senjata ke Ukraina

AS mengirim lebih banyak perangkat keras militer ke Ukraina. Paket $800 juta termasuk meriam, radar dan helikopter. Bantuan tersebut juga mencakup peralatan yang lebih berat.

AS sebelumnya menolak memberikan peralatan tersebut ke Ukraina. AS telah memompa lebih dari $2,4 miliar bantuan militer ke Ukraina sejak 24 Februari.

Saat itulah perang pecah antara Rusia dan Ukraina. Pentagon juga telah mengundang delapan pembuat senjata AS terbesar di Ukraina. Di antara perusahaan tersebut adalah Raytheon dan Lockheed Martin.

Mereka memproduksi sistem rudal anti-tank Javelin yang ringan. Raytheon juga membuat sistem Stinger anti-pesawat portabel. Pejabat Pentagon mengklaim kedua sistem telah terbukti sangat efektif.

Rusia memperingatkan pihaknya memandang pengiriman senjata Barat ke Ukraina sebagai target yang sah.

“Kecuali ada pihak lain di dalam komunitas dunia dan juga di dalam NATO yang menentang kebijakan semacam ini, ini akan menjadi perang yang sangat panjang dan mahal. Dan biayanya akan ditanggung oleh masyarakat dunia yang akan menderita akibat kenaikan harga pangan, kenaikan harga energi, peningkatan kelaparan jutaan orang,” William Jones, Editor, Eksekutif Ulasan Intelijen

Dikhawatirkan senjata tersebut akan meningkatkan perang. Mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina dapat memperpanjang perang.

Pangkalan militer AS, Ain al-Assad di Irak.

AS Kirim Peralatan Tempur Baru ke Pangkalan Ain al-Assad di Irak

Amerika Serikat mengirim peralatan tempur baru ke pangkalan udara Ain al-Assad di wilayah barat Irak.

Meskipun beberapa putaran pembicaraan strategis antara Baghdad dan Washington untuk mengakhiri kehadiran militer AS di Irak karena berakhirnya perang melawan Daesh, tapi AS masih melanggarnya, termasuk yang terbaru memasok alutsista baru ke pangkalan Ain Al Assad

Situs Al-Ma'lumah melaporkan, dua pesawat kargo AS yang sarat dengan peralatan perang Rabu (20/4/2022) malam memasuki pangkalan Ain al-Assad dengan pengamanan ketat.

Meskipun kondisi cuaca di wilayah barat Irak tidak menguntungkan, tapi pesawat militer AS terbang secara intensif di pangkalan Ain al-Assad.

Menurut sumber Irak, Washington menggunakan pesawat kargo untuk mengangkut peralatan militernya ke pangkalan Ain al-Assad, karena dari jalur darat sering terjadi serangan berulang terhadap konvoi yang membawa peralatan militer AS.

Konvoi militer yang membawa peralatan logistik untuk pasukan AS memasuki Irak melalui perbatasan Kuwait dan membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh pasukan AS. Takut menghadapi bom pinggir jalan, Amerika menggunakan perusahaan transportasi Irak untuk mengangkut peralatan militernya.

Menyusul kemenangan Baghdad atas kelompok teroris Daesh, rakyat dan pemerintah Irak menekankan perlunya penarikan pasukan asing meninggalkan negaranya. (RA)

Tags