May 28, 2022 10:16 Asia/Jakarta
  • Presiden Indonesia, Joko Widodo
    Presiden Indonesia, Joko Widodo

Dinamika di negara-negara Asia Tenggara pekan lalu diwarnai sejumlah isu penting di antaranya, Presiden Jokowi Sebut Saat Ini adalah Abad Asia,

Selain itu, masih ada isu lainnya seperti, Panen Kritik Usai Jadi Dubes Malaysia untuk Indonesia, Tajuddin Abdul Buka Suara, Presiden Baru Filipina akan Tegas terhadap Cina dalam Masalah LCS, ASEAN Kerja Sama dengan IFRC Bangun Ketahanan Komunitas, Organisasi Muslim Singapura Dukung Keputusan Pemerintah Larang UAS Masuk.

Presiden Jokowi Sebut Saat Ini adalah Abad Asia

Presiden RI Joko Widodo mengatakan saat ini merupakan abad Asia di mana eksistensi negara-negara di Asia bukan hanya berkontribusi bagi Asia semata melainkan  bagi dunia.

Presiden Indonesia, Joko Widodo

"Kita meyakini bahwa abad sekarang ini adalah abad Asia. Asia bukan hanya untuk Asia, tapi Asia untuk dunia, apalagi di tengah dunia yang sedang terbelah," ujar Presiden dalam sambutannya secara daring pada acara The Future of Asia Conference yang disaksikan di Jakarta, Jumat malam.

Presiden mengatakan Kawasan Asia perlu terus berperan sebagai katalisator dan mesin bagi stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran global.

Menurut Presiden, banyak tantangan global yang dihadapi. Upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 masih belum merata, selain itu ancaman gelombang varian baru COVID-19 masih harus diantisipasi.

"Semua ini semakin diperparah kembali oleh terjadinya konflik Rusia-Ukraina yang membawa babak baru dalam konstelasi geopolitis," ucap Presiden.

Dia mengatakan politik global mengalami peningkatan ketegangan, rantai pasok perdagangan dunia terganggu, terjadi kelangkaan, kenaikan harga barang, dan kemunduran ekonomi global tidak terhindarkan.

Selain itu pertumbuhan GDP global mengalami penurunan dari 3,8 persen menjadi 2,6 persen pada tahun 2022.

"Setidaknya 38 negara berpenghasilan rendah telah mencapai status berisiko tinggi untuk beban utang luar negeri mereka. Pencapaian SDG's semakin tertunda dan 150 juta penduduk dunia kembali terjerumus ke dalam kemiskinan ekstrem, dan lebih dari 160 juta orang di dunia kembali kelaparan," ujar Presiden.

Dia menyampaikan meski ekonomi Asia melambung 6,9 persen tahun lalu, pemulihan ekonomi belum terjadi pada kawasan yang luas.

Presiden menyampaikan, Asian Development Bank (ADB) telah memperkirakan GDP Asia akan meningkat menjadi 5,2 persen pada 2022 dan menjadi 5,3 persen pada 2023 dengan kenaikan inflasi 3,7 persen tahun ini dan 3,1 persen pada tahun 2023.

Sementara di kawasan Asean, angka kemiskinan mencapai 4,7 juta jiwa dan lebih dari 9,3 juta jiwa kehilangan pekerjaan.

"Oleh karena itu, kita harus melakukan percepatan pemulihan ekonomi. Perlu investasi di sektor kesehatan nasional. Perlu investasi SDM guna meningkatkan produktivitas dan daya saing. Perlu penguatan fundamental makro ekonomi dan memanfaatkan peluang ekonomi hijau," jelasnya.

Presiden Jokowi menekankan Indonesia akan terus mendukung upaya pemulihan pascapandemi melalui penguatan kerja sama ekonomi di tingkat bilateral, kerja sama dalam kerangka Asean, serta memanfaatkan momentum Presidensi G20 Indonesia sebagai katalisator pemulihan ekonomi global.

Panen Kritik Usai Jadi Dubes Malaysia untuk Indonesia, Tajuddin Abdul Buka Suara

Anggota Parlemen Malaysia untuk Pasir Salak, Tajuddin Abdul Rahman telah menepis kritik atas pengangkatannya sebagai duta besar (dubes) untuk Indonesia, sambil mencatat bahwa beberapa dari apa yang dikatakan terhadap dirinya tidak adil.

Dilansir dari Channel NewsAsia (CNA), Minggu (23/5/2022), keputusan Putrajaya untuk memilih politisi kontroversial berusia 74 tahun dan mantan chairman perusahaan transportasi umum Prasarana untuk menggantikan diplomat senior Zainal Abidin Bakar itu telah banyak dikritik.

Media Malaysia, Utusan Malaysia, melaporkan Tajuddin telah mengatakan bahwa dirinya lebih nyaman berdiam diri untuk saat ini, dan hanya akan berkomentar pada waktu yang tepat.

Tajuddin Abdul Rahman

Dia, bagaimanapun telah mengambil hati beberapa kritik dan tuduhan, yang dia katakan tidak adil kepadanya. “Saya tidak ingin membuat pernyataan apa pun karena banyak yang telah menulis begitu banyak, beberapa di antaranya tidak adil bagi saya," ungkap Tajuddin, lapor harian Malaysia itu.

“Mereka tidak mengenal saya, tetapi hanya sebagai orang tua padahal sebenarnya saya telah mengabdi kepada pemerintah, negara, dan masyarakat selama lebih dari 45 tahun, sejak usia 25 tahun,” tambah dia.

“Saya akan diam untuk saat ini dan hanya akan berbicara ketika saatnya tiba,” tambahnya, usai menghadiri open house Hari Raya di Kuala Terengganu pada Jumat (2/5/2022), menurut Utusan. Tajuddin dilaporkan telah mengatakan bahwa dirinya akan berangkat ke Indonesia pekan ini ketika dia akan mengambil jabatannya sebagai duta besar.

PM Ismail Sabri: Pengangkatan Tajuddin disetujui Jokowi

Perdana Menteri (PM) Malaysia, Ismail Sabri Yaacob, mengonfirmasi pada Rabu (18/5/2022), bahwa penunjukan baru Tajuddin sebagai dubes untuk Indonesia telah disetujui oleh Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) Ismail Sabri mencatat bahwa Tajuddin telah menerima surat dari presiden Indonesia atas penunjukan tersebut.

“Kami telah sepakat untuk menunjuk (Tajuddin sebagai duta besar) dan Indonesia juga telah menyetujuinya,” kata Ismail Sabri dikutip dari Bernama. Dia juga menunjukkan bahwa Tajuddin adalah seorang politisi berpengalaman. PM Malaysia mengatakan bahwa semua orang harus menunggu sampai dia memulai tugasnya sebagai dubes untuk Indonesia.

Kritik-kritik terhadap Tajuddin

Tajuddin, yang menjabat sebagai ketua Prasarana Malaysia Berhad, sebuah perusahaan transportasi umum milik pemerintah, dikritik karena penanganannya terhadap tabrakan Light Rail Transit (LRT) di Kuala Lumpur pada tahun lalu. Dalam konferensi pers setelah kecelakaan di dekat KLCC, Tajuddin dilaporkan mengatakan bahwa kecelakaan yang menyebabkan lebih dari 210 penumpang terluka adalah dua kereta yang "berciuman".

Layanannya sebagai ketua Prasarana dihentikan dengan segera menyusul kritik publik atas perilakunya selama konferensi pers. Dia tidak asing dengan kontroversi. Tajuddin juga pernah menyebut anggota parlemen Muar Syed Saddiq Abdul Rahman sebagai "anak" selama debat parlemen yang panas pada 2020.

Pada tahun 2015, ketika menjabat sebagai wakil menteri pertanian, dia mengatakan bahwa komunitas Tionghoa akan "ditampar" jika mereka mencari bantuan dari luar negeri atas belibis mereka. Berita tentang penunjukan Tajudin menarik reaksi keras dari oposisi di Malaysia, dengan beberapa meminta penunjukan itu untuk ditarik.

Anggota parlemen dari Partai Keadilan Rakyat (PKR) Sim Tze Tzin telah meminta Ismail Sabri untuk menjelaskan keputusan pemerintah mengangkatnya, dengan mengatakan bahwa Tajuddin tidak layak untuk mengisi posisi penting seperti itu.

Anggota parlemen PKR lainnya Maria Chin Abdullah juga mempertanyakan apakah dengan penunjukan itu, Tajuddin juga akan mundur sebagai anggota parlemen Pasir Salak.

"Jika Tajuddin tidak mundur sebagai anggota parlemen, itu berarti dia tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki pandangan jauh ke depan apabila tidak memikirkan pemilihnya," kata Maria Chin seperti dikutip oleh Free Malaysia Today.

Sementara itu, sebuah petisi online untuk menola penunjukkan Tajuddin sebagai dubes Malaysia untuk Indonesia telah dimulai pekan lalu oleh sebuah kelompok yang menyebut diri mereka sebagai Bangsa Malaysia. Petisi ini dilaporkan telah mengumpulkan lebih dari 20.000 tanda tangan sejauh ini.

Di Jakarta, Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan bahwa penjukkan Tajuddin sebagai Dubes Malaysia untuk Indonesia adalah hak prerogatif pemerintah Malaysia.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Teuku Faizasyah, mengatakan Indonesia ingin menjauh dari urusan dalam negeri Malaysia. “Kami menyadari berbagai komentar di media lokal terkait dengan dinamika politik domestik Malaysia. Jangan sampai kita terlibat,” katanya.

Presiden Baru Filipina akan Tegas terhadap Cina dalam Masalah LCS

Presiden terpilih Filipina Ferdinand Marcos Jr mengatakan akan menegakkan keputusan internasional terkait Laut Cina Selatan.

AFP, Kamis (26/5) melaporkan, ia bersikeras tak akan membiarkan China menginjak-injak hak maritim Manila.

Presiden baru Filipina, Ferdinand Marcos Jr

China mengklaim hampir semua jalur air yang kaya sumber daya dilalui perdagangan senilai triliunan dolar setiap tahun.

Sementara, China mengabaikan putusan Pengadilan Arbitrase Permanen yang berbasis di Den Haag pada 2016 lalu. Pengadilan itu mengatakan klaim China tak berdasar.Marcos mengatakan, pihaknya tak akan membiarkan satu milimeter pun hak pesisir laut Filipina diakui negara lain.

"Kami memiliki keputusan yang sangat penting yang menguntungkan kami dan kami menggunakannya untuk terus menegaskan hak teritorial kami. Ini bukan klaim. Ini sudah menjadi hak teritorial kami," ucap Marcos.

Laut China Selatan merupakan salah satu perairan strategis yang paling diperebutkan oleh China dan sejumlah negara di ASEAN.

Kawasan perairan strategis ini memiliki sumber daya alam dan hasil laut yang melimpah. Nilai komoditas perairan ini mencapai triliunan dolar, sehingga memicu sengketa panas terhadap LCS oleh negara-negara kawasan.

Setidaknya terdapat enam negara yang memperebutkan Laut Cina Selatan,yaitu: Cina, Filipina, Taiwan, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Vietnam.

ASEAN Kerja Sama dengan IFRC Bangun Ketahanan Komunitas

Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Federasi Palang Merah dan Masyarakat Bulan Sabit Merah Interrnasional (IFRC) terkait penguatan ketahanan komunitas di Asia Tenggara.

Situs Antara hari kamis (26/5/2022) melaporkan, ASEAN dan IFRC dalam keterangan tertulis kemarin menyatakan, Nota Kesepahaman antara  terkait Penguatan Ketahanan Komunitas di Asia Tenggara tersebut mencakup ruang lingkup dan bidang utama kerja sama mengenai hal-hal yang menjadi kepentingan bersama dalam penguatan ketahanan masyarakat di tingkat regional, nasional dan lokal di kawasan ASEAN.

Hal ini termasuk bidang-bidang seperti manajemen bencana, pengurangan risiko bencana, undang-undang bencana, kesehatan dalam keadaan darurat, bantuan bencana dan tanggap darurat, gender, pemuda, dan perubahan iklim.

ASEAN

MoU tersebut ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal ASEAN Dato Lim Jock Hoi dan Sekjen IFRC Jagan Chapagain di sela-sela gelaran Global Platform on Disaster Risk Reduction (GPDRR) di Bali, pada Rabu (25/5).

“Dalam menghadapi peningkatan frekuensi dan intensitas bencana terkait iklim akibat perubahan iklim, di salah satu wilayah paling rawan bencana di dunia, ditambah dengan lanskap kemanusiaan yang semakin kompleks, kita harus membangun kemitraan strategis untuk meningkatkan ketahanan kita sebagai satu Komunitas ASEAN,” kata Sekjen ASEAN Lim Jock Hoi.

Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam kerjasama lama ASEAN dengan IFRC yang telah mendukung Komite ASEAN untuk Manajemen Bencana (ACDM) dalam implementasi Perjanjian ASEAN tentang Manajemen Bencana dan Tanggap Darurat (AADMER) dan program kerjanya.

Adapun terkait GPDRR 2022, kedua pihak menyatakan komitmen masing-masing untuk mendukung tema yang diangkat yakni ‘from Risk to Resilience: Towards Sustainable Development for All in a Covid-19 Transformed World’ serta implementasi kerangka kerja Sendai untuk pengurangan risiko bencana.

Organisasi Muslim Singapura Dukung Keputusan Pemerintah Larang UAS Masuk

Kementerian Hukum dan Dalam Negeri Singapura serta organisasi Islam negara itu mengkritik penceramah kondang Ustaz Abdul Somad (UAS) usai dirinya mengklaim dideportasi dari negara-kota itu pekan lalu.

Organisasi tokoh muslim Singapura yang tergabung dalam Grup Rehabilitasi Religius (RRG) menyesalkan penceramah yang tak sejalan dengan nilai Islami.

"Grup Rehabilitasi Religius merespons dengan rasa malu dan penyesalan sangat dalam untuk sejawat penceramah yang muncul untuk menguasai dan menyebarkan pandangan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islami dan universal terhadap kemanusiaan, belas kasih, rasa cinta syarat terhadap sesama," demikian pernyataan RRG di unggahan Facebook, seperti dikutip The Strait Times.

Mereka kemudian melanjutkan, "Kami sangat mendukung posisi pemerintah Singapura bahwa pandangan dan orang-orang yang memecah belah tidak memiliki tempat di negara ini."

RRG merupakan organisasi untuk meredam radikalisme di Singapura. Mereka kerap memberi konseling terhadap sejumlah muslim yang terpapar radikalisme, narapidana teroris, dan mereka yang menyebarkan ekstremisme.

 

 

 

 

Tags