Jun 16, 2022 17:13 Asia/Jakarta
  • Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer
    Utusan khusus PBB untuk Myanmar Noeleen Heyzer

Perserikata Bangsa-Bangsa (PBB) di statemennya menyatakan, militer Myanmar masih melanjutkan kekerasan terhadap rakyat.

Utusan khusus PBB untuk Myanmar, Noeleen Heyzer di pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB mengklaim, setelah kudeta di Myamar, hampir 600 milisi bersenjata terbentuk di negara ini.

"Setelah kudeta awal Februari 2021 di Myanmar, 14,400 juta orang yakni seperempat populasi negara ini membutuhkan bantuan kemanusiaan," ujar Heyzer.

Pejabat PBB ini lebih lanjut menyinggung bahwa militer Myanmar masih melanjutkan kekerasan dan kekuatan yang tidak proporsional. "Sejak kudeta di negara ini hingga kini, 14 ribu orang ditangkap dan puluhan lainnya meninggal di penjara-penjara negara ini.

Protes rakyat Myanmar (dok)

Laporan utuan khusus PBB untuk Myanmar terkait berlanjutnya kekerasan dinegara ini oleh aparat keamanan terhadap warga dan oposisi kudeta militer menunjukkan bahwa junta militer masih memanfaatkan kekerasan untuk melanjutkan kondisi saat ini.

Militer Myanmar dengan dalih terjadi kecurangan di pemilu parlemen negara ini melancarkan kuderta pada Februari 2021 dan mengambil alih kekuasaan serta menjebloskan sejumlah petinggi pemerintah sebelumnya ke penjara. Setelah berkuasa junta militer berjanji akan menyerahkan kekuasaan melalui pemilu di akhir tahun lalu.

Meski setelah satu tahun berlalu dari kudeta di Myanmar, tapi junta militer bukan saja tidak mempersiapkan peluang bagi pemulihan demokrasi, bahkan dengan melanjutkan kekerasan terhadap rakyat dan demonstran yang memprotes penggulingan republik di Myanmar, ingin menerapkan diktatorisme di negara ini.

Bahkan junta militer di Myanmar setelah tekanan beberapa bulan lalu ASEAN dan ancaman organisasi ini mengeluarkan Myanmar dari keanggotaan, kembali berjanji akan menggelar pemilu yang sampai saat ini belum juga terealisasi.

Uniknya, baru-baru ini dan meski ada tuntutan rakyat Myanmar serta tekanan komunitas global, junta militer memperpanjang kondisi darurat hingga Agustus 2023 dan menangguhkan penyelenggaraan pemilu setelah kondisi ini dicabut.

Berlanjutnya pemerintahan para pengkudeta di Myanmar selain menutup politik di negara ini dan merusak citra Myanmar di organisasi internasional, juga memiliki dampak merusak bagi ekonomi dan sosial.

Di laporan Heyzer disebutkan bahwa setealh kudeta Februari 2021, sedikitnya seperempat warga negara ini membutuhkan bantuan kemanusiaan yang sepertinya mengingat kondisi beberapa bulan terakhir pasar internasional, khususnya kenaikan harga makanan setelah krisis Ukraina, rakyat Myanmar menghadapi kesulitan lebih besar.

Ada prediksi bahwa setelah kudeta di Myanmar, mengingat kondisi produksi dan perdagangan belum kembali normal akibat penerapan kondisi darurat, larinya investasi dalam negeri, mandeknya investasi asing serta turunnya perdagangan internasional secara drastis, membuat kondisi ekonomi dan kehidupan rakyat menghadapi kendala besar, dan laporan utusan khusus PBB ini membenarkan prediksi tersebut. (MF)

 

Tags