Jun 25, 2022 11:03 Asia/Jakarta
  • Senat negara bagian Texas, AS
    Senat negara bagian Texas, AS

Perkembangan politik, ekonomi dan sosial dalam negeri Amerika Serikat dalam sepekan terakhir diwarnai sejumlah peristiwa penting, di antaranya adalah kemungkinan referendum pemisahan diri negara bagian Texas dari pemerintah pusat AS.

Partai Republik negara bagian Texas, Amerika Serikat menyiapkan dokumen untuk menuntut penyelenggaraan referendum memisahkan diri dari pemerintah federal AS, dan menjadi negara merdeka.
 
Dikutip Business Insider, Selasa (21/6/2022), Partai Republik Texas dalam dokumen terbaru mereka menyampaikan kemungkinan pemisahan diri Texas dari AS.
 
Dalam dokumen tersebut, anggota Partai Republik Texas menuntut penyelenggaraan referendum untuk memisahkan diri dari AS pada tahun 2023.
 
Dokumen yang sebagian isinya tentang kemerdekaan negara bagian Texas dari AS, menuntut pemungutan suara dan menjelaskan pandangan Partai Republik Texas bahwa pemerintah pusat AS telah melanggar hak negara bagian ini untuk mengelola diri sendiri.
 
Partai Republik Texas mengusulkan agar setiap undang-undang yang dipaksakan oleh pemerintah pusat AS, dan melanggar hak Amandemen ke-10 Texas, harus diabaikan, ditentang, ditolak dan dibatalkan.
 
"Texas punya hak untuk memisahkan diri dari Amerika Serikat, dan Parlemen Texas harus menggelar pertemuan untuk mengesahkan sebuah referendum sesuai tujuan ini," imbuhnya.
 
Menurut dokumen itu, Partai Republik Texas juga meminta para legislator AS agar mengizinkan warga Texas menyampaikan suaranya untuk menentukan apakah Texas harus mempertahankan kembali statusnya sebagai sebuah negara merdeka atau tidak. 
 
mantan Menlu AS Mike Pompeo

 

Pompeo Akui Kejahatan Besar AS di Irak
 
Mantan Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo mengakui kejahatan besar yang dilakukan pasukan negaranya di Irak.
Situs Al Maluma melaporkan, Ahmed Saeed, seorang ahli hukum hari Senin (20/6/2022) mengungkapkan kejahatan perang AS di Irak.
 
"Statemen Mantan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengungkapkan beberapa rahasia tersembunyi di balik pembunuhan Syahid Letjen Qassem Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes di bandara internasional Baghdad," ujar Saeed.
 
"Irak memiliki hak untuk mengajukan banding ke pengadilan internasional, terutama karena wilayah udara Irak telah digunakan untuk melakukan kejahatan keji," tegasnya.
 
Pakar hukum Irak ini mengungkapkan bahwa gedung kedutaan AS di Irak digunakan sebagai titik agresi, yang melanggar semua prinsip dan aturan diplomasi.
 
"Pengakuan Pompeo mengenai mengenai kecaman langsung dari Gedung Putih mengenai pelanggaran hukum terhadap negara merdeka," papar Ahmed Saeed.
 
Pernyataan Pompeo mengenai pembunuhan Syahid Soleimani dan Abu Mahdi al-Mohandes telah memicu ketegangan politik dan keamanan yang meluas atas peran mencurigakan kedutaan AS di Irak. 
 
Letjen Qassem Soleimani, mantan komandan Pasukan Quds Korps Garda Revolusi Islam, yang melakukan perjalanan ke Irak pada 3 Januari 2020 atas undangan resmi pejabat Irak, bersama dengan Abu Mahdi al-Mohandes, Wakil Kepala Al Hashd Al Shaabi Irak menjadi sasaran serangan udara pasukan AS di dekat bandara Baghdad di Irak.
 
Redaktur Majalah Forbes, Steve Forbes

 

Forbes: Kebijakan AS Atasi Inflasi, Buat Rakyat Miskin
 
Redaktur majalah ekonomi Forbes, memperingatkan kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat menaikan tingkat suku bunga, dan semakin miskinnya rakyat AS, karena kebijakan pemerintah dalam mengatasi inflasi.
 
Steve Forbes, Senin (20/6/2022) seperti dikutip Newsweek mengatakan bahwa kenaikan tingkat suku bunga yang dilakukan Bank Sentral AS, dapat menciptakan kerugian besar bagi konsumen.
 
Ia menambahkan, kebijakan mengatasi inflasi yang diambil pemerintah Presiden AS Joe Biden akan menyebabkan rakyat negara ini miskin, dampaknya akan terlihat setelah Bank Sentral menaikan suku bunga.
 
Minggu lalu Bank Sentral AS, Federal Reserve mengumumkan kenaikan suku bunga tertinggi dalam 28 tahun terakhir untuk mengendalikan tingkat inflasi yang tinggi di negara itu.
 
Menurut The Fed, langkah itu diambil untuk mencegah masyarakat AS membelanjakan uang terutama untuk membeli barang-barang dengan harga mahal seperti rumah, dan untuk menurunkan permintaan, sehingga harga diperkirakan akan turun.
 
Akan tetapi Steve Forbes mengatakan, kebijakan Bank Sentral AS menaikan suku bunga justru akan berdampak parah pada para konsumen.
 
"Kita bicara terus terang saja, ketika mereka berusaha memperlambat ekonomi, itu berarti membuat masyarakat miskin, daripada menghukum ekonomi AS dengan suku bunga tinggi, The Fed sebaiknya fokus pada upaya menstabilkan nilai tukar dolar," ujarnya.
 
Forbes menegaskan, "Hal buruk sedang terjadi, ketika Anda harus membayar dua kali lipat untuk bahan bakar di musim dingin nanti, demi menghangatkan rumah Anda, maka itu akan menjadi bencana."
 
Newsweek menjelaskan, tujuh dari 10 ekonom Amerika Serikat meyakini bahwa resesi ekonomi akan terjadi di negara ini tahun depan.
 
Bank Sentral AS

 

The Fed: Rusia Bukan Faktor Utama Inflasi Tinggi di AS
 
Gubernur Bank Sentral AS, Federal Reserve menentang klaim berulang kali Presiden AS bahwa invasi Rusia ke Ukraina adalah penyebab utama inflasi di Amerika Serikat.
 
AFP melaporkan, Gubernur Federal Reserve AS (The Fed) Jerome Powell pada sidang Komite Perbankan Senat AS hari Rabu (22/6/2022) mengatakan, "Sebelum dimulainya perang Ukraina, inflasi sudah melambung tinggi di Amerika Serikat,".
Statemen itu muncul sebagai tanggapan atas pertanyaan dari Senator Bill Hagerty tentang inflasi di Amerika Serikat.
 
Hagerty mencatat bahwa inflasi naik dari 1,4 persen pada Januari 2021 sejak awal Biden menjabat, menjadi 7 persen pada Januari 2022.
 
Sejak tank Rusia melintasi perbatasan Ukraina  pada Februari 2022, inflasi AS terus meningkat ke level saat ini sebesar 8,6 persen.
 
Hagerty mengajukan pertanyaan kepada Jerome Powell, dengan mengungkapkan, "Apakah perang di Ukraina pendorong utama inflasi. Seperti yang coba ditanamkan oleh pemerintahan Biden,".
 
Gubernur Federal Reserve menyatakan bahwa inflasi sudah tinggi sebelum dimulainya perang di Ukraina.
 
Sementara itu, Bill Hagerty mengatakan, "Kebenaran bukanlah apa yang dikatakan pemerintah AS. Biden mencoba mengalihkan pikiran orang dan menunjukkan ketidakbersalahannya. Mereka mencoba mengatakan bahwa serangan Putin di Ukraina adalah pendorong inflasi terbesar".
 
Financial Times: Bank Sentral AS Pemicu Inflasi Global
 
Langkah Bank Sentral Amerika Serikat dinilai telah mendorong terciptanya inflasi global, dan sudah saatnya ia memperbaiki kalkulasi kelirunya terkait kondisi ekonomi dunia.
 
Financial Times, Senin (20/6/2022) dalam artikel yang ditulis Mohamed El Erian, Presiden Queen's College Cambridge menulis, "Bank-bank Sentral dan pasar-pasar global sedang bangkit, dan sekarang tidak tertutup bagi siapa pun bahwa kita sedang melewati sebuah kondisi keuangan yang lebih sulit."
 
Menurut Mohamed El Erian, situasi keuangan saat ini bukan saja sulit bagi perusahaan, rumah tangga dan pasar, bahkan bagi para politisi.
 
Ia menambahkan, "Tidak bisa disangkal bahwa setelah bertahun-tahun penyuntikan likuiditas secara besar-besaran, dan mempertahankan tingkat suku bunga yang rendah, hari ini dunia harus berhadapan dengan pengetatan keuangan luas yang tidak bisa dipulihkan dalam waktu cepat."
 
Mohamed El Erian percaya prediksi keliru Bank Sentral AS terkait segera berlalunya inflasi merupakan salah satu alasan utama kondisi saat ini.
 
"Bank Sentral AS untuk mengembalikan kredibilitasnya harus seperti Bank Sentral Eropa yang berani menerima kesalahan, dan memperbaiki kalkulasi kelirunya," imbuh El Erian. (HS)

Tags