Aug 07, 2022 13:15 Asia/Jakarta

Negara-negara anggota Uni Eropa secara resmi menyetujui undang-undang untuk penerapan rencana darurat pengurangan konsumsi gas. Tapi sebagian negara seperti Polandia dan Hungaria menjadi penentang serius rencana ini.

Rencana ini disetujui bersamaan dengan upaya Uni Eropa untuk menghemat bahan bakar pada musim dingin dan keraguan akan pasokan gas dari Rusia. Pihak berwenang Eropa berusaha untuk mengisi cadangan gas mereka sebelum datangnya musim dingin. Oleh karena itu, berdasarkan rencana ini, anggota Uni Eropa akan secara sukarela mengurangi konsumsi gas mereka sebesar 15 persen.

Seiring berlanjutnya perang antara Rusia dan Ukraina dan pengenaan sanksi terhadap Rusia oleh negara-negara Eropa, krisis energi di Eropa semakin parah. Otoritas Rusia telah mengurangi jumlah pasokan gas ke Eropa, yang menyebabkan krisis energi di Eropa menuju tahap mengkhawatirkan.

Tampaknya, selama beberapa pekan terakhir, otoritas Eropa telah mencoba untuk mengkompensasi beberapa kekurangan gas melalui konsultasi dengan negara-negara pemasok gas lain seperti Aljazair dan Republik Azerbaijan. Mereka juga mulai menerapkan rencana darurat yang mencakup pembukaan kembali pembangkit listrik tenaga batu bara dan memperpanjang umur reaktor nuklir. Namun secara praktis, kebijakan tersebut belum efektif, dan kini negara-negara Eropa mengkhawatirkan pasokan energi di musim dingin mendatang.

 

 

Glenn Diesen, seorang profesor di Universitas Norwegia memprediksi perekonomian Jerman sebagai kekuatan pendorong dan lokomotif Uni Eropa akan berada akhir garis sebagai dampak bumerang sanksi sektor energi Rusia.

Di antara negara-negara Eropa, situasi Jerman lebih akut sebagai ekonomi terbesar di Eropa. Oleh karena itu, negara ini harus lebih irit dalam konsumsi gasnya dibandingkan negara lain selama beberapa bulan mendatang.

Robert Habeck, Menteri Ekonomi dan Wakil Konselir Jerman menekankan bahwa Jerman harus menghemat lebih dari 15 persen atau 10 miliar meter kubik gas. Setelah Jerman, Italia sekitar 8 miliar meter kubik gas, serta Prancis dan Belanda sekitar 5 miliar meter kubik gas.

Manajemen pemangkasan konsumsi gas di Eropa telah diadopsi Uni Eropa, sementara Hungaria masih menentang kebijakan Eropa yang memboikot gas Rusia. Viktor Orban, Perdana Menteri Hungaria, baru-baru ini menekankan bahwa strategi Uni Eropa terhadap Rusia harus diubah, karena sanksi tidak dapat mengganggu stabilitas Moskow. Dia memperingatkan, jika langkah-langkah perdamaian tidak diambil, Uni Eropa mungkin menghadapi ekonomi perang. Hungaria juga kini mempertanyakan legitimasi undang-undang Uni Eropa yang mempengaruhi bauran energi nasional atau keamanan energinya.

Polandia saat ini menentang kebijakan Uni Eropa untuk mengurangi impor gas dari Rusia. Pihak berwenang Polandia mengatakan bahwa keputusan yang mempengaruhi struktur energi negara-negara anggota harus diambil dengan persetujuan penuh dari semua negara anggota. Bahkan, penerapan langkah-langkah kolektif di Eropa kini telah memperjelas kesenjangan antara negara-negara anggota, dan meningkatkan ruang lingkup perselisihan. Dalam konteks ini, Bloomberg menulis, pemotongan gas Rusia menciptakan ancaman perpecahan Uni Eropa pada musim dingin ini, karena tekanan pada anggaran negara-negara ini dan masalah pasokan yang membatasi kapasitasnya untuk mengatasi kekurangan energi yang parah dan tiba-tiba.

Meskipun rencana pengurangan konsumsi gas 15 persen telah disetujui oleh negara-negara Eropa, tapi tampaknya tidak semua negara Eropa berkomitmen untuk menjalankannya. Sebuah isu yang dapat mengintensifkan perselisihan antarsesama anggotanya.

Eropa kini terperangkap dalam jebakan yang tersebar luas di Rusia. Sebab faktanya, sanksi justru menjadi bumerang bagi negara-negara Eropa, yang mungkin melebihi dampak destruktif yang menimpa Rusia dalam jangka pendek. Inilah realitas yang juga diakui oleh otoritas Eropa sendiri.(PH)

Tags