Okt 09, 2019 17:45 Asia/Jakarta
  • Perdana Menteri Inggris Boris Johnson
    Perdana Menteri Inggris Boris Johnson

Masalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa (UE) telah menjadi masalah yang tak terpecahkan dan meskipun sudah ada banyak negosiasi dan konsultasi antara pejabat pemerintah Inggris yang konservatif dan pejabat UE, tapi tetap tidak ada solusi yang ditemukan.

Dalam hal ini, Ketua Parlemen Eropa yang baru, David Sassoli, mengumumkan pada hari Selasa, 8 Oktober, setelah bertemu dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson di London bahwa tidak ada kemajuan yang telah dibuat pada pilihan tersebut. Sassoli menyebut Inggris keluar dari Uni Eropa tanpa kesepakatan sebagai "tidak dapat diterima" dan mengatakan, "Masalah ini akan merugikan kedua belah pihak dari sisi ekonomi, terutama Inggris, dan akan memiliki konsekuensi serius bagi Irlandia Utara."

Brexit (ilustrasi)

Ketua baru Parlemen Eropa juga melimpahkan semua konsekuensi dari tidak adanya kesepakatan kepada pemerintah Inggris. Sassoli menggambarkan proposal Johnson sebagai tidak praktis dan tidak sesuai dengan pandangan Parlemen Eropa dan menambahkan bahwa ia tidak akan menerima kesepakatan baru dengan biaya berapa pun.

Johnson pada hari Rabu lalu meluncurkan rencana baru pemerintah Inggris tentang bagaimana mengimplementasikan Brexit kemudian menyerahkan salinannya kepada UE. Dalam proposalnya, yang menjadi rencana pendukung dengan nama "Backstab" tentang Irlandia Utara dan kondisi perbatasan antara kedua Irlandia akan dihapus dari rancangan kesepakatan Brexit dan sebagai gantinya menerapkan kombinasi dari kontrol barang dan kepatuhan terhadap ketentuan pasar bersama Uni Eropa.

Dengan demikian, Irlandia Utara bersama dengan Inggris akan meninggalkan Uni Pabean Eropa pada tahun 2020 tetapi mematuhi aturan pasar bersama UE hingga tahun 2025. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk menyatakan dirinya tidak yakin dengan rencana itu dan Michel Barnier, wakil senior Komisi Eropa urusan Brexit mengatakan rencana itu terlalu jauh dari sudut pandang UE. Masalah perbatasan Irlandia adalah salah satu tantangan utama yang dihadapi Inggris untuk keluar dari Uni Eropa.

Johnson berharap bahwa dengan usulannya diterima Brussels, ia akan meluncurkan negosiasi baru untuk memperbaiki kesepakatan Brexit dan meratifikasi perjanjian baru selama pertemuan puncak negara-negara Uni Eropa pada pertengahan Oktober. Namun, Uni Eropa dengan tegas menolak rencana Johnson dan bersikeras untuk mengimplementasikan perjanjian yang ditandatangani dengan mantan Perdana Menteri Inggris Theresa May pada November 2018.

Pada saat yang sama, para pejabat senior Eropa percaya bahwa pendekatan Johnson saat ini membahayakan masa depan Eropa. Presiden Dewan Eropa Donald Tusk pada Selasa 8 Oktober menuduh Johnson memainkan "masa depan Eropa". Tusk di halaman Twitter-nya kepada Johnson menulis, "Ini bukan tentang memenangkan permainan bodoh dan saling menyalahkan. Sekarang adalah masa depan Eropa dan Inggris serta keamanan dan kepentingan bangsa kita. Anda tidak mencari kesepakatan, Anda tidak ingin memperpanjang tenggat waktu Brexit, juga tidak ingin membatalkan Brexit, ke mana Anda akan pergi?"

Pesan Twitter Presiden Dewan Eropa dirilis hanya satu pekan sebelum KTT Uni Eropa, yang rencananya akan membahas masalah Brexit.

Kanselir Jerman Angela Merkel pada hari Senin, 7 Oktober, menilai kemungkinan London mencapai kesepakatan dengan Brussels terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa adalah tidak mungkin. Pernyataan Merkel ini sejalan dengan sikap baru Uni Eropa tentang Brexit. Kanselir Jerman percaya bahwa UE memiliki hak veto terkait keluarnya Irlandia Utara dari Uni Pabean Eropa dan bahwa wilayah tersebut harus selalu tunduk pada peraturan UE.

Kanselir Jerman Angela Merkel

Tusk dan Merkel telah berbicara tentang Brexit ketika para pembantu Johnson mengatakan bahwa pembicaraan kedua pihak di Brussels "di ambang kegagalan". Inggris memiliki tenggat waktu hingga akhir Oktober 2019 untuk menyetujui cara meninggalkan UE atau pergi tanpa kesepakatan dengan UE. Namun, konsekuensi yang sangat negatif dari penarikan tanpa persetujuan telah menimbulkan keprihatinan serius di dalam dan luar negeri Inggris.

Tags