Des 08, 2019 11:46 Asia/Jakarta

Sikap pemerintahan Trump yang mendukung langkah-langkah ilegal Israel, termasuk dukungan resminya terhadap pemukiman Zionis dan dimasukkannya sebagian dari wilayah Tepi Barat sebagai daerah pendudukan memicu penentangan keras di seluruh penjuru dunia, termasuk dari dalam AS sendiri.

Dewan Perwakilan Rakyat AS pada hari Jumat, 6 Desember lalu mengadopsi resolusi yang menentang dimasukkannya bagian dari Tepi Barat sebagai wilayah pendudukan rezim Zionis. Usulan ini pada awalnya disampaikan partai Demokrat yang menentang keras kebijakan Perdana Menteri rezim Zionis Israel Benjamin Netanyahu dan koalisi sayap kanannya. Resolusi itu didukung oleh 226 anggota DPR AS, dan 188 suara menentangnya. Meskipun resolusi itu tidak mengikat, tetapi mencerminkan penentangan yang tumbuh dari anggota partai demokrat AS terhadap kebijakan Netanyahu dan koalisi sayap kanannya.

Resolusi yang pertama kali diperkenalkan pada April 2019 oleh anggota partai demokrat AS dari California, Alan Leventhal ini akhirnya disahkan oleh Kongres AS dengan dukungan lima anggota partai Republik, dan penentangan empat anggota partai demokrat yaitu: Ilhan Omar, Rashida Tlaib, Alexandria Ocazio-Cortes dan Ayyana Pressley. Kubu ini memiliki sejarah mengambil sikap posisi kritis terhadap Israel. Rashida Talib memberikan suara menentang resolusi itu, karena dia tidak menyetujui gagasan dua negara. Sedangkan tiga anggota partai demokrat lainnya juga menentangnya dengan nada yang lebih lembut atas penghapusan kata "pendudukan" dari versi final resolusi.

Resolusi yang disahkan oleh Kongres AS ini secara hukum tidak bisa mencegah dukungan pemerintah AS terhadap langkah Israel melakukan aneksasi terhadap beberapa wilayah Palestina di Tepi Barat. Walaupun demikian, resolusi tersebut telah mencerminkan ketidakpuasan para legislator partai Demokrat AS terhadap sepak terjang Netanyahu.

Di satu sisi, dukungan kubu demokrat terhadap resolusi ini mengindikasikan bahwa setiap langkah untuk memperluas wilayah rezim Zionis di Tepi Barat, termasuk aneksasi pemukiman Palestina akan semakin merusak posisi Israel di kalangan para pendukungnya di AS.

Tapi di sisi lain, berdasarkan resolusi ini, setiap proposal AS untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina harus mencakup persetujuan dari solusi dua negara. Oleh karena itu, resolusi tersebut menentang upaya Palestina untuk mencapai negara merdeka tanpa meja perundingan dengan Israel.

 

Menlu AS, Mike Pompeo

 

Pengesahan resolusi tersebut, meskipun nadanya ringan, tapi menjadi langkah jelas menentang pendekatan pemerintahan Trump yang mendukung penuh dan tanpa syarat terhadap Israel. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo Senin, 18 November kembali menegaskan dukungan terhadap langkah ilegal rezim Zionis dengan mengatakan bahwa Washington tidak lagi menganggap pembangunan distrik Zionis di Tepi Barat sebagai pelanggaran hukum internasional. Pompeo mengklaim bahwa Washington telah mengubah kebijakannya terhadap permukiman Zionis di Tepi Barat  dengan menyebut permukiman ini secara otomatis tidak melanggar hukum internasional.

Pompeo berencana untuk membatalkan dokumen hukum Departemen Luar Negeri AS terkait tahun 1978, yang menyatakan bahwa pemukiman Zionis di wilayah Palestina yang didudukinya tidak sesuai dengan hukum internasional. 

Pada 23 Desember 2016, Dewan Keamanan PBB mengesahkan Resolusi 2334 yang menyerukan Israel segera menghentikan secara total semua kegiatan pembangunan pemukiman di wilayah Palestina yang didudukinya. Dengan membangun permukiman-permukiman ilegal ini, Israel berupaya mengubah struktur geografis dan demografis wilayah Palestina untuk akhirnya sepenuhnya mengintegrasikan dalam wilayah pendudukan. Penentangan pubik dunia terhadap tindakan Zionis tersebut menyebabkan Israel semakin terkucil di kancah internasional.(PH)

Tags

Komentar