Jan 27, 2020 12:46 Asia/Jakarta

Pemerintah Prancis akhirnya mengesahkan rancangan undang-undang reformasi sistem pensiun di negara ini meskipun terjadi aksi protes selama berbulan-bulan.

Salah satu janji terpenting pemilu Presiden Prancis Emmanuel Macron untuk mereformasi undang-undang pensiun Prancis yang saat ini sedang dilaksanakan. Pekerja dan karyawan di Prancis akan mendapatkan pensiun berdasarkan 42 aturan yang berbeda.

Berdasarkan revisi yang dilakukan terhadap aturan pensiun, terdapat 40 rencana pensiun yang berbeda di negara ini akan digabung menjadi satu secara keseluruhan, dan usia pensiun untuk karyawan proyek, yang banyak di antaranya dipekerjakan di sektor transportasi, akan ditingkatkan dari 62 menjadi 64 tahun.

Pemerintah Perancis mengklaim reformasi ini akan menciptakan sistem yang "kuat dan berkelanjutan" untuk mewujudkan keadilan bagi berbagai generasi, melindungi yang paling rentan, mengembalikan kepercayaan diri dan mengembalikan nilai pekerjaan. Kompensasi untuk defisit anggaran pensiun adalah insentif lain bagi pemerintah Prancis untuk mengubah undang-undang. Defisit dana pensiun Perancis diproyeksikan mencapai 17,2 miliar euro pada tahun 2025. Pemerintah Prancis berharap reformasi sistem pensiun akan mengimbangi sebagian besar defisit dana pensiunan.

Perdana Menteri Prancis. Édouard Philippe menyebut tujuan reformasi aturan ini untuk menciptakan keseimbangan dalam sistem pensiun dan perbaikan kondisi bagi generasi mendatang. Ia mengatakan, "Kami ingin mencapai sistem pensiun yang seimbang. Itulah mengapa kami pikir sistem yang ada saat ini harus diakhiri dan sudah ketinggalan zaman. Rencana reformasi sistem pensiun, bukan perang terhadap rakyat Prancis untuk menang atau kalah. Tapi rencana umum untuk masyarakat luas yang mencakup sektor publik dan swasta,".

 

Aksi protes rompi kuning di Prancis

 

Terlepas dari semua klaim yang disampaikan para pejabat Prancis, tapi pekerja dan karyawan Prancis menganggap skema itu tidak adil dan diskriminatif. Oleh karena itu protes terhadap reformasi sistem pensiun di Prancis telah berlangsung di berbagai kota selama lebih dari 50 hari. Menurut sebuah jajak pendapat oleh lembaga statistik Elabe, sebanyak 61 persen orang Prancis menentang reformasi tersebut, dan mereka menuntut pemerintah segera mundur.

Dijadwalkan perwakilan dari pemerintah Prancis akan bertemu dengan para pemimpin serikat pekerja pada 30 Januari 2020 untuk membahas cara-cara alternatif mengenai reformasi sistem pensiun. Namun, gelombang ketidakpuasan dan protes terus berlanjut di Prancis.

Pemikir Prancis, Edgar Morin mengatakan, seluruh skema didasarkan pada pertimbangan keuangan neoliberal, bukan rasionalitas reformasi.

Kalangan akademisi dan intelektual Prancis menilai kebijakan yang diambil para pejabat tinggi Prancis selama beberapa dekade terakhir cenderung mengabaikan tuntutan sosial warga, dan hanya mempertimbangkan kurangnya sumber daya keuangan yang dipicu oleh kebijakan intervensinya di Asia Barat dan Afrika. 

Masalah ini telah meningkatkan kesenjangan sosial yang semakin menganga di Prancis. Oleh karena itu, gelombang protes di Prancis telah dimulai sejak 2018 dalam bentuk gerakan rompi kuning.

Reformasi sistem pensiun tampaknya menjadi batu ujian bagi para pejabat Prancis untuk menunjukkan seberapa besar komitmen mereka terhadap sistem demokrasi yang selalu mereka klaim selama ini. Masalah ini jika tidak diwaspadai akan menjadi bom waktu bagi Prancis. Sebagaimana diingatkan pemimpin partai sayap kanan, Marine Le Pen, "Semuanya sudah tersedia untuk ledakan sosial di Prancis."(PH)

Tags

Komentar