Mar 31, 2020 15:23 Asia/Jakarta
  • Perpanjangan Pengecualian Sanksi Nuklir Iran oleh AS

Amerika Serikat menerapkan sanksi nuklir terhadap Iran setelah Trump keluar dari kesepakatan nuklir JCPOA pada 8 Mei 2018. Ini adalah sanksi-sanksi sepihak dan melanggar resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Namun, Washington tidak punya jalan lain kecuali memberikan beberapa pengecualian termasuk masalah kerja sama nuklir Tehran.

Departemen Luar Negeri AS dalam sebuah pernyataan pada Senin (30/3/2020) malam, memperpanjang pengecualian sanksi untuk perusahaan-perusahaan asing yang aktif di industri nuklir Iran untuk periode 60 hari.

Pengecualian ini akan memungkinkan Iran melanjutkan kerja sama dengan negara-negara anggota JCPOA di tiga situs nuklir yaitu Fordow, Arak, dan Bushehr.   

Perpanjangan terakhir pengecualian sanksi nuklir Iran dilakukan oleh AS pada Januari lalu.

Sebenarnya, Departemen Luar Negeri dan Departemen Keuangan AS berselisih pendapat mengenai perpanjangan pengecualian sanksi nuklir Iran. Menteri Luar Negeri AS Mike Pompoe menentang rencana perpanjangan pengecualian sanksi ini, namun Menteri Keuangan Steven Mnuchin menyetujuinya.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS, Morgan Ortagus via akun Twitter-nya mengabarkan perpanjangan pengecualian sanksi nuklir untuk Iran dan kembali mengklaim bahwa berlanjutnya pengembangan program nuklir Iran, tidak dapat diterima.

Pernyataan Departemen Luar Negeri menekankan bahwa AS mengikuti dari dekat perkembangan yang terkait dengan program nuklir Iran dan jika diperlukan, pengecualian ini akan disesuaikan dengan perkembangan situasi. Setelah periode 60 hari ini berakhir, pemerintahan Trump akan membuat keputusan apakah akan memperpanjang kembali atau tidak.

Keputusan AS tentu saja bukan didasari oleh itikad baik mereka, tapi karena sebuah keterpaksaan mengingat kerja sama nuklir dengan Iran termasuk salah satu dari butir JCPOA, yang ditandatangani oleh Iran dan Kelompok 5+1.

Atas dasar ini, pemerintahan Obama memberikan pengecualian sanksi bagi penjualan komponen yang bisa digunakan untuk program nuklir Iran. Pemerintahan Trump memutuskan keluar dari JCPOA, tapi membiarkan negara lain anggota kesepakatan ini untuk melanjutkan kerja sama nuklir dengan Iran.

Tujuan AS adalah memastikan bahwa Iran tetap memperkaya uranium pada level terbatas dan tidak meningkatkannya.

Meski demikian, AS pada pertengahan 2019 membatalkan beberapa pengecualian sanksi termasuk melarang pembelian air berat dan uranium dengan pengayaan rendah dari Iran.

Tindakan AS ini benar-benar melanggar butir JCPOA dan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB. Keputusan ini sepenuhnya berpijak pada sikap arogan AS dan bertujuan untuk memaksa negara-negara lain agar mengakhiri kerja sama nuklir dengan Iran.

Meski telah keluar dari JCPOA, AS tetap meminta Iran melaksanakan semua butir kesepakatan nuklir ini. Mike Pompeo pada 3 Maret lalu, meminta kekuatan-kekuatan dunia untuk mendorong Iran agar memenuhi kewajiban kesepakatan nuklir.

Republik Islam Iran berulang kali menekankan bahwa ia tidak akan tunduk pada tekanan AS dan telah mengambil lima langkah untuk mengurangi komitmen nuklirnya, setelah negara-negara Eropa tidak melaksanakan JCPOA.

Iran menjalankan kebijakan "perlawanan maksimal" untuk menghadapi kebijakan "tekanan maksimum" AS. Meski terus ditekan, Tehran tetap mempertahankan hak-haknya termasuk melakukan kegiatan nuklir untuk tujuan damai. (RM)

Tags

Komentar