Jul 08, 2020 10:18 Asia/Jakarta
  • Letnan Jenderal Syahid Qasem Soleimani dan Syahid Abu Mahdi al-Muhandis.
    Letnan Jenderal Syahid Qasem Soleimani dan Syahid Abu Mahdi al-Muhandis.

Komandan Pasukan Quds Iran, Letnan Jenderal Qasem Soleimani dan Wakil Komandan Hashd al-Shaabi Irak, Abu Mahdi al-Muhandis, gugur syahid dalam serangan udara yang dilancarkan pasukan teroris AS di Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari 2020.

Serangan teror ini dilakukan atas perintah langsung Presiden AS Donald Trump. Kejahatan AS ini dikritik dan dikecam oleh berbagai pihak di tingkat internasional.

Pelapor Khusus PBB, Agnes Callamard dalam sebuah laporan pada Selasa (7/7/2020) mengatakan pembunuhan Letjen Soleimani oleh militer AS adalah ilegal dan sewenang-wenang menurut hukum internasional.

“Tidak ada bukti yang diberikan bahwa Jenderal Soleimani secara khusus merencanakan serangan segera terhadap kepentingan AS, khususnya di Irak sehingga tindakan segera diperlukan dan dapat dibenarkan,” ujarnya.

Mengenai eksekusi di luar hukum, aksi tergesa-gesa atau sewenang-wenang, Callamard menegaskan kami tidak menemukan bukti apapun untuk membenarkan klaim AS. “Karena serangan Januari di Baghdad terjadi tanpa persetujuan Irak, ini juga melanggar kedaulatan Irak,” tegasnya.

Pelapor Khusus PBB ini menandaskan serangan AS di Irak melanggar Piagam PBB yang melarang ancaman atau penggunaan kekuatan. Dia menyerukan kepada semua anggota untuk menghormati kedaulatan, integritas wilayah, dan independensi politik negara-negara lain.

Dalam laporannya, Callamard menyerukan pembatasan baru seputar penggunaan pesawat tanpa awak (drone), dan mengatakan kombinasi efisiensi dan teknologi canggih menimbulkan pertanyaan moral dan hukum yang rumit yang belum dijawab oleh komunitas internasional.

Callamard akan menyerahkan laporannya ini kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Kamis besok untuk dibahas oleh para anggota. AS keluar dari Dewan ini sejak dua tahun lalu untuk memprotes laporan anti-Israel yang diterbitkannya.

Berdasarkan keterangan Departemen Pertahanan AS, perintah pembunuhan Syahid Soleimani diberikan oleh Trump. Dia beralasan bahwa Letjen Soleimani datang ke Irak untuk merancang serangan terhadap kepentingan AS di negara itu dan tindakan AS merupakan sebuah aksi pencegahan.

Donald Trump.

Namun para pejabat tinggi Irak menolak klaim tersebut. Perdana Menteri Irak waktu itu, Adel Abdul Mahdi dalam pertemuan dengan parlemen pada 5 Januari 2020 mengatakan, Letjen Soleimani datang ke Baghdad untuk menyampaikan jawaban Iran kepada surat yang sebelumnya dikirim oleh Arab Saudi.

Pernyataan ini telah menyingkap kebohongan AS dan kemudian sebuah fakta baru menunjukkan bahwa Washington sudah merencanakan pembunuhan Letjen Soleimani sejak tujuh bulan sebelumnya dan menunggu momen yang tepat untuk menjalankan rencana keji ini.

Televisi NBC AS pada 13 Januari lalu melaporkan bahwa Presiden Trump pada Juni 2019 telah mengeluarkan perintah bersyarat untuk meneror Letjen Soleimani.

Setelah drone Global Hawk AS ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara Iran, Trump memberikan perintah bahwa jika serangan pasukan Iran atau kelompok afiliasinya menyebabkan tentara atau warga Amerika tewas, maka Letjen Soleimani akan menjadi target tentara AS.

Pasca kejadian itu, Trump – tanpa memberikan bukti apapun – mengklaim bahwa Letjen Soleimani dibunuh karena menjadi ancaman segera bagi pasukan AS dan merencanakan serangan terhadap empat kedutaan AS. Namun, statemen para petinggi AS dan juga laporan resmi Gedung Putih bertentangan dengan klaim yang dibuat oleh Trump.

Sebenarnya dalam pandangan para penasihat militer dan keamanan Trump, kebersamaan Letjen Soleimani dan Abu Mahdi al-Muhandis di Baghdad – sebagai dua komandan kunci Iran dan Irak dalam perang menumpas Daesh – merupakan sebuah kesempatan yang tidak boleh dilewatkan.

Oleh sebab itu, AS kemudian melakukan sebuah kejahatan besar dan tindakan pengecut dengan menyerang kendaraan yang membawa Letjen Soleimani dan rombongan.

Pada dasarnya, pemerintahan Trump adalah pelanggar utama hukum internasional dan akan mengabaikan semua hukum dan norma demi menjalankan kebijakan arogan AS. (RM)

Tags

Komentar