Sep 16, 2020 16:37 Asia/Jakarta
  • Sekjen PBB Antonio Guterres
    Sekjen PBB Antonio Guterres

Setelah keluarnya Amerika dari kesepakatan nuklir JCPOA pada Mei 2018, berbeda dengan visi Washington yang menghendaki anggota lain melakukan langkah serupa, angggota yang tersisa di JCPOA (Kelompok 4+1) menekankan dilanjutkannya kesepakatan ini.

Kini Amerika Serikat melakukan segala upayanya untuk menumbangkan JCPOA. Tapi langkah tersebut kini malah direspon Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sekjen PBB Antonio Guterres mengingatkan kesepakatan nuklir JCPOA sebuah kemenangan diplomasi multilateral dan meminta berbagai negara melakukan segala upaya untuk mempertahankan kesepakatan nuklir dengan Iran. Ia menekankan bahwa sekretariat PBB akan melakukan koordinasi dengan Dewan Keamanan terkait isu-isu yang berhubungan dengan JCPOA. Statemen Guterres dapat dicermati sebagai respon atas langkah pemerintah Donald Trump yang melalui interpretasi sepihak dari isi resolusi pendukung JCPOA yakni resolusi 2231 Dewan Keamanan, berusaha menghidupkan kembali sanksi internasional terhadap Republik Islam Iran.

Trump keluar dari JCPOA

Pasca kekalahan nyata upaya Washington untuk memperpanjang sanksi senjata Iran yang berdasarkan resolusi 2231 Dewan akan berakhir 18 Oktober 2020, Amerika dalam sebuah langkah lain melalui surat pemberitahuan kepada Dewan ini pada 20 Agustus mengklaim pelanggaran mendasar JCPOA oleh Iran dan pada akhirnya pemulihan sanksi internasional secara otomatis terhadap Tehran berlaku.

Sekaitan dengan ini Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompoe pada 27 Agustuslalu mengklaim sanksi internasional terhadap Iran akan diberlakukan mulai 20 September dini hari waktu GMT. Menlu AS di sikap terbarunya pada Selasa 15 September dengan nada memerintah menyatakan bahwa seluruh negara wajib melaksanakan sanksi internasional terhadap Iran.

Klaim Pompeo muncul ketika banyak anggota Dewan Keamanan mempertanyakan interpretasi Amerika Serikat tentang legitimasi deklarasinya untuk memulai pengembalian sanksi otomatis terhadap Iran. Terlepas dari desakan berulang kali pemerintahan Trump tentang pengembalian otomatis sanksi terhadap Iran sejak 20 September, tidak hanya tidak ada negara yang setuju untuk bekerja sama dengan Washington dalam mengumumkan hal ini, tetapi juga 13 anggota dari 15 anggota tetap dan tidak tetap Dewan Keamanan, bertentangan dengan keinginan AS.

Dengan mengeluarkan pernyataan serta mengirimkan surat, mereka secara eksplisit membantah klaim Washington bahwa sanksi internasional terhadap Iran akan diterapkan secara otomatis dan telah menyatakan penolakan mendasar mereka terhadap proses yang dituduhkan oleh pemerintahan Trump dalam hal ini. Bahkan mitra Eropa Washington telah memihak Rusia dan Cina. Seperti  yang dijelaskan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell bahwa Amerika Serikat tidak memiliki hak untuk menggunakan apa yang dikenal sebagai mekanisme pemicu terhadap Iran.

Abdul Bari Atwan, seorang ahli politik Arab, menulis dalam sebuah analisis tentang perilaku AS: "Yang membuat marah Pompeo adalah tanggapan yang kuat dari Eropa dan mengingatkan Presiden Trump bahwa mereka tidak memiliki hak untuk mengaktifkan apa yang disebut mekanisme pemicu karena penarikan dari kesepakatan nuklir."

Mengingat bahwa Amerika Serikat mengakhiri partisipasinya di Dewan Keamanan PBB pada Mei 2018, anggota Dewan Keamanan yakin bahwa negara ini tidak dapat menggunakan hak yang ditetapkan dalam perjanjian ini dan teks resolusi yang dikeluarkan untuk meratifikasinya.

Selain itu, Ketua periodik Dewan Keamanan yakni Indonesia dan Niger dengan bersandar pada penolakan luas di Dewan ini menjelaskan bahwa pada dasarnya proses yang diminta Washington terkait implementasi sanksi PBB terhadap Iran dalam koridor penyusuan resolusi tidak akan terwujud.

Kelompok 4+1 di JCPOA

Ketua periodik Dewan Keamanan di sidang Dewan pada 25 Agustus terkait pengumuman sikap soal permintaan AS untuk memajukan pemulihan otomatis sanksi terhadap Iran menyatakan, Dewan ini tidak dalam posisi yang berhak untuk mengambil langkah lebih. Menurut Mohsen Abdollahi, seorang profesor universitas dan ahli hukum internasional: "Jika (yang disebut) mekanisme pemicu mudah digunakan, Amerika Serikat tidak akan meminta Dewan Keamanan hari ini untuk membatalkan pemicunya."

Masalah penting lainnya adalah Pompeo ketika mengklaim pelaksanaan sanksi internasional terhadap Iran mulai 20 September, dengan mencermati esensi klaim Washinton dan proses yang dilalui di kasus ini menunjukkan bahwa pada dasarnya jalur yang jelas di kesepakatan nuklir JCPOA dan juga resolusi 2231 Dewan terkait pemulihan kembali sanksi internasional terhadap Iran belum dilalui. Oleh karena itu dapat dikatakan tidak ada apapun di bidang yang akan dilaksanakan setelah 20 September. Dengan demikian kebohongan klaim Amerika sepenuhnya nyata dan terungkap.

 

Tags