Sep 20, 2020 13:11 Asia/Jakarta
  • Emir Kuwait dan Donald Trump
    Emir Kuwait dan Donald Trump

Perkembangan di Amerika Serikat selama sepekan terakhir diwarnai sejumlah isu seperti upaya AS pertahankan embargo senjata terhadap Iran.

Selain itu, masih ada isu lain seperti klaim Trump bahwa Kuwait siap bergabung dengan proses normalisasi hubungan dengan Israel, seruan senator Republik untuk mensanksi total sektor finansial Iran, kapal induk baru AS tiba di Teluk Persia dan sejumlah isu lainnya.

Keras Kepala AS Pertahankan Embargo Senjata Iran

Amerika Serikat pada 2019 memulai kampanye besar-besaran untuk mencegah pencabutan embargo senjata Iran yang akan berakhir pada 18 Oktober 2020 berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan PBB.

Dewan Keamanan

Pasca kekalahannya di DK PBB, Amerika sekarang mencoba cara baru yang tampak muncul dari keputusasaan yaitu mengacam akan menyanksi perusahaan-perusahaan senjata jika nekat berdagang dengan Iran.

Pemerintah Gedung Putih mengumumkan, setiap perusahaan senjata internasional yang melakukan transaksi bisnis dengan Iran, akan masuk daftar sanksi Amerika.

Wakil khusus Amerika untuk Iran, Elliott Abrams mengatakan, setelah berakhirnya embargo senjata Iran, langsung, dan dengan kekuatan penuh, semua perusahaan internasional yang bekerjasama dengan Iran akan mendapatkan sanksi sekunder Amerika.

Beberapa jam sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo mengatakan, Washington sedang berusaha agar embargo senjata Iran berlaku permanen.

Sepertinya sikap baru Amerika dalam hal ini diambil karena keputusasaan setelah upayanya mempertahankan embargo senjata Iran terus gagal. Sebelumnya Washington berharap bisa dengan mudah mendesak DK PBB mengesahkan draf usulannya untuk mencegah pencabutan embargo senjata Iran.

Kenyataannya bukan hanya negara-negara adidaya dunia seperti Rusia dan Cina yang menjadi rival Amerika dan menolak draf usulan Washington, tapi juga sekutu Amerika di Eropa sendiri bersama seluruh negara anggota DK PBB kecuali Republik Dominika, menolak permintaan berulang, dan bahkan ancaman Washington, untuk mencegah pencabutan embargo senjata Iran.

Sementara itu, Seorang diplomat senior Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa upaya AS untuk mengembalikan sanksi terhadap Iran adalah sia-sia dan tidak ada sanksi yang akan dijatuhkan pada Tehran.

Menurut laporan IRIB, diplomat, yang tidak ingin disebutkan namanya, mengatakan kepada Reuters, "Sanksi sebelumnya terhadap Iran akan terus ditangguhkan dan perjanjian JCPOA akan berlanjut."

"Tindakan AS dalam mengaktifkan mekanisme Snapback ibarat menarik pelatuk senjata yang peluru tidak keluar," ungkap diplomat ini.

Beberapa jam yang lalu, Reuters melaporkan bahwa Presiden AS Donald Trump bermaksud untuk menandatangani perintah eksekutif baru tentang sanksi senjata Iran.

Tiga sumber informasi yang dapat dipercaya telah menyatakan bahwa Trump bermaksud dengan perintah ini untuk memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang melanggar larangan terkait embargo senjata di Iran.

Sejauh ini, belum ada tanggapan dari Gedung Putih dan utusan khusus Iran untuk PBB.

Puluhan Warga Protes Kesepakatan dengan Israel di sekitar Gedung Putih

Puluhan orang dari berbagai kota Amerika Serikat berkumpul di sekitar Gedung Putih memprotes penandatanganan kesepakatan damai Uni Emirat Arab (UEA) dan Bahrain dengan rezim Zionis Israel.

Menurut laporan televisi al-Mayadeen, puluhan orang dari berbagai kota di Amerika hari Rabu (16/9/2020) berkumpul di sekitar Gedung Putih di Washington mengecam normalisasi hubungan dengan Israel dan penandatanganan kesepakatan damai UEA dan Bahrain dengan rezim penjajah Quds.

Para demonstran di konsentrasi ini menyebut normalisasi hubungan dengan Israel sebuah pengkhianatan terhadap cita-cita Palestina.

Lebih lanjut demonstran mengibarkan bendera Palestina di jalan-jalan kota Washington dan mereka di aksinya menekankan selama pendudukan di Palestina berlanjut, aksi demo juga akan berlanjut.

Menteri luar negeri UEA dan Bahrain hari Selasa menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel dihadapan Presiden AS Donald Trump.

Langkah UEA dan Bahrain menormalisasi hubungan dengan Israel menuai kecaman luas di dunia Islam.

Trump Klaim Kuwait Ingin Normalisasi Hubungan dengan Israel

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump usai bertemu dengan Emir Kuwait mengklaim bahwa negara Arab ini dalam waktu dekat akan bergabung dengan gerakan normalisasi hubungan dengan Israel.

Donald Trump

Seperti dilaporkan Koran Wall Street Journal, Donald Trump usai bertemu dengan Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al-Sabah di Washington mengatakan, Kuwait dalam waktu dekat berpotensi akan menjadi bagian dari proses kompromi dengan Israel.

Sementara itu, Kedutaan Besar Kuwait di Amerika Serikat tidak menunjukkan respon atas sikap Trump tersebut.

Uni Emirat Arab dan Bahrain Selasa lalu di Gedung Putih secara resmi menandatangani perjanjian kompromi dengan Israel yang menuai respon keras dari sejumlah negara kawasan termasuk bangsa Palestina.

Kubu Republik di Senat AS Desak Sanksi Sektor Finansial Iran

Menindaklanjuti kebijakan anti Iran petinggi AS dan Gedung Putih, kini kubu Republik di Senat seraya mengirim surat kepada presiden menuntut penerapan sanksi baru terhadap seluruh sektor finanasial Iran.

Menurut laporan laman Koran The Washington Free Beacon, Senator Sayap Kanan negara bagian Arkansas Tom Cotton dan senator senior Republik lainnya di suratnya meminta pemerintah menjatuhkan sanksi seluruh sektor finansial Iran.

Di surat tersebut dijelaskan, sedikitnya 14 bank Iran masih terhubung di jaringan finansial global antar bank (SWIFT) untuk melakukan transaksi tanpa sanksi.

Padahal banyak lembaga keuangan Iran termasuk Bank Sentral negara ini disanksi Kementerian Keuangan AS dengan alasan memberi dukungan finansial kepada teroris.

Senator negara bagian Texas, Florida dan Carolina utara termasuk penandatangan surat ini.

Sekaitan dengan ini, sekelompok anggota kubu Republik hari Jumat dalam suratnya kepada Menlu Mike Pompeo menuntut pemutusan bantuan finansial kepada negara-negara di Dewan Keamanan PBB yang menolak perpanjangan sanksi senjata kepada Iran.

Anggota Dewan Keamanan PBB meski ada langkah sepihak AS memperpanjang embargo senjata Iran, menolak tegas permintaan Washington.

Berdasarkan resolusi 2231 Dewan Keamanan, sanksi senjata Iran akan berakhir 18 Oktober 2020.

Kapal Induk AS, USS Nimitz Masuki Teluk Persia

Kapal induk Amerika Serikat, USS Nimitz, sudah memasuki perairan Teluk Persia dengan dalih untuk mendukung operasi koalisi anti-Daesh.

Fars News (18/9/2020) melaporkan, Armada Kelima Angkatan Laut Amerika yang berada di Bahrain, Jumat (18/9) mengumumkan, kapal induk USS Nimitz bersama kapal penjelajah berpeluru kendali, USS Princeton, dan USS Philippine Sea, ditambah sebuah kapal perusak, USS Sterrett sudah memasuki Teluk Persia.

 Menurut Armada Kelima AL Amerika, tugas armada laut baru ini adalah menjalankan operasi, dan pelatihan sekutu-sekutu regional, serta koalisi, dan menyiapkan dukungan udara-laut atas operasi koalisi anti-Daesh.

Pasca ditariknya kapal induk USS Abraham Lincoln pada November 2019 lalu, ini pertama kalinya sebuah kapal induk Amerika memasuki kawasan Teluk Persia.

USS Nimitz beberapa hari lalu beristirahat, dan bersandar di pelabuhan Oman untuk menyiapkan logistik.

Klaim Menlu AS Soal Kembalinya Sanksi Anti-Iran

Meskipun mendapat tentangan dari anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, Menteri Luar Negeri mengklaim bahwa sanksi terhadap Iran telah dihidupkan kembali.

Menurut laporan FNA, Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengklaim bahwa semua sanksi PBB terhadap Republik Islam Iran, termasuk embargo senjata, telah diberlakukan kembali.

Pompeo melanjutkan pendekatan kontradiktif dari para pejabat Amerika, dengan mengatakan, "Amerika Serikat, ketika mengembalikan sanksi dengan tujuan memberikan tekanan ekonomi pada Iran, menyerukan solusi diplomatik baru."

Klaim AS bahwa penerapan pengembalian semua sanksi PBB terhadap Iran mendapat reaksi dari berbagai pejabat internasional.

Perwakilan Perancis untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan pernyataan yang mengatakan bahwa sanksi internasional terhadap Iran tetap dibatalkan.

"Perancis, Jerman dan Inggris berkomitmen untuk implementasi penuh kesepakatan nuklir dengan Iran," ungkap pernyataan itu.

Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mengkritik tindakan AS tersebut, dengan mengatakan tindakan itu menghina dirinya sendiri dan dengan keras kepala menentang anggota Dewan Keamanan PBB lainnya.

Tuduhan yang dibuat oleh pejabat senior AS tentang Iran datang pada saat sanksi tidak mengganggu jalan Iran dan Washington belum mencapai tujuan utamanya.

Presiden AS Donald Trump telah berjanji untuk membujuk Iran agar datang ke meja perundingan demi mencapai "kesepakatan yang lebih baik" dengan menarik diri dari JCPOA dan menjalankan kebijakan "kampanye tekanan maksimum".

Lebih dari dua tahun kemudian, pemerintah AS telah gagal mencapai tujuan ini, dan menjelang pemilihan presiden November 2020, telah menghadapi kecaman luas dari berbagai kelompok di Amerika Serikat.

 

Tags

Komentar