Sep 27, 2020 22:08 Asia/Jakarta
  • Mike Pompeo and Abdalla Hamdok
    Mike Pompeo and Abdalla Hamdok

Amerika Serikat dalam beberapa bulan terakhir meningkatkan upayanya untuk mendorong negara-negara Arab dan Muslim termasuk Sudan untuk menormalisasi hubungan dengan rezim Zionis Israel.

Sampai saat ini Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah menandatangani kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel, dan pemerintah Amerika sekarang sedang mendesak Sudan untuk menandatangani kesepakatan serupa, dan mengakui resmi rezim Zionis.

Hingga kini sejumlah banyak negosiasi, baik terbuka maupun tersembunyi sudah dilakukan pejabat Sudan dan Amerika melalui perantara beberapa negara semacam UEA.

Perdana Menteri Sudan Abdallah Hamdok mengumumkan bahwa negaranya tidak bermaksud menghapus nama Sudan dari daftar negara teroris milik Amerika yang selama ini menghambat investasi, lewat cara menormalisasi hubungan dengan Israel.

Setelah berlalu sekian bulan sejak mundurnya Omar Al Bashir dari kursi presiden Sudan, dan naiknya pemerintahan transisi di negara ini, permasalahan ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran, ketidakamanan, serta konflik politik terus berlanjut.

Menurut data PBB, 10 juta warga Sudan mengalami gizi buruk, dan inflasi di negara ini menembus angka 130 persen. Wabah virus Corona, dan berlanjutnya instabilitas di Sudan memperburuk situasi tersebut.

Kondisi ini jelas meningkatkan ketidakpuasan masyarakat Sudan atas kinerja pemerintah transisi, sehingga mendorong pemerintah untuk menarik bantuan Amerika, dan menghapus nama Sudan dari daftar negara teroris.

Beberapa kali dialog sudah dilakukan antara pejabat Sudan dan Amerika. Bulan lalu Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo juga sempat berkunjung ke Sudan, namun sampai sekarang negosiasi-negosiasi ini belum membuahkan hasil.

Pemerintah Amerika menuntut pembayaran ganti rugi senilai 330 juta dolar untuk keluarga korban serangan teror Al Qaeda.

Pada tahun 1993 di masa pemerintahan Presiden Omar Al Bashir, Sudan masuk daftar negara pendukung terorisme sehingga negara ini tidak bisa mendapat bantuan finansial, dan pinjaman dari Dana Moneter Internasional, IMF dan Bank Dunia.

Pemerintah Washington sekarang menetapkan normalisasi negara-negara Arab dengan Israel sebagai syarat kerja sama dengan negara-negara itu.

Atase Budaya Iran untuk Sudan, Mohammad Hadi Taskhiri mengatakan, Amerika melanggar lampu hijau sebelumnya terkait penghapusan nama Sudan dari daftar negara pendukung terorisme, mereka tidak melakukannya, sehingga hal itu bisa menjadi dalih untuk mendesak Sudan menormalisasi hubungan dengan Israel. Ini salah satu kesalahan besar dalam kebijakan luar negeri Amerika.

Di sisi lain pemerintah Sudah tampak sedang mencoba memanfaatkan kesempatan sebaik mungkin dari Amerika. Kenyataannya, normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan Israel menjadi peluang bagi Sudan untuk menaikkan daya tawarnya di hadapan Amerika.

Sejumlah laporan menyebutkan, Sudan menetapkan tiga syarat untuk menormalisasi hubungan dengan Israel. Ketiga syarat itu mencakup pemenuhan kebutuhan gandum, dan bahan bakar untuk Sudan senilai 1,2 miliar dolar, pemberian pinjaman senilai 2 miliar dolar untuk memperkuat fondasi ekonomi Sudan, dan dukungan finansial Amerika terhadap Sudan selama tiga tahun ke depan.

Selain tiga syarat tadi, Sudan juga berusaha mendesak Amerika menghapus nama negara ini dari daftar pendukung terorisme. Dalam beberapa bulan terakhir, pejabat Sudan melakukan sejumlah langkah untuk menggolkan upayanya ini, termasuk melalui pertemuan PM Sudan dengan PM Israel.

Pertemuan ini menuai kecaman luas dari rakyat Sudan, karena pasca pertemuan itu Abdalla Hamdok mengizinkan pesawat-pesawat Israel terbang melintasi zona udara negara itu.

Meski sudah dilakukan beberapa kali dialog antara pejabat Sudan dan Amerika, juga sejumlah negara Arab dan Israel, namun normalisasi hubungan dengan Israel masih merupakan garis merah bagi banyak partai politik Sudan.

Pada saat yang sama tidak pernah ada jaminan dari Amerika bahwa kelak negara itu akan menepati janjinya. Dalam empat tahun terakhir Amerika gencar melakukan kebijakan sepihak, bukan hanya membatalkan banyak perjanjian internasional, dan keluar dari perjanjian tersebut, bahkan tidak mau menepati perjanjian sebelumnya.

Begitu juga janji Amerika terhadap pejabat Sudan, tidak ada jaminan apapun untuk ditepati di kemudian hari, hal ini semata-mata dapat dianggap sebagai manuver politik Presiden Amerika Donald Trump untuk memenangkan pemilu presiden mendatang. (HS)

Tags

Komentar