Nov 22, 2020 10:09 Asia/Jakarta

Presiden Prancis Emmanuel Macron, menekan para pemimpin Dewan Muslim Prancis (CFCM) agar segera menandatangani pakta "nilai-nilai republik" dalam sebuah langkah anti-Islam.

Macron memberikan ultimatum 15 hari kepada CFCM untuk menandatangani pakta tersebut. Ia ingin membatasi pengajaran di rumah-rumah, meningkatkan pengawasan terhadap materi yang diajarkan para imam masjid, dan menghentikan bantuan dana asing kepada masyarakat Muslim Prancis.

Sentimen anti-Muslim di Eropa semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir menyusul serangan teroris di sejumlah negara Eropa, serta menguatnya gerakan sayap kanan dan nasionalis di sebagian negara di benua itu.

Prancis memiliki populasi Muslim terbesar di Eropa. Namun, masyarakat Muslim Prancis menerima tekanan yang lebih besar dibandingkan saudaranya yang lain di Eropa.

Kebijakan dan anti-Islam yang diadopsi oleh para pejabat Paris telah memicu kemarahan komunitas Muslim Prancis. Penerbitan karikatur yang menghina Nabi Muhammad Saw juga membuat marah umat Islam di berbagai negara, termasuk Prancis. Situasi ini diperburuk oleh sikap Macron yang membela penerbitan karikatur tersebut.

Presiden Macron bukannya berusaha meredam tindakan yang memprovokasi umat Islam di Prancis, tetapi secara tidak rasional membela orang-orang yang menghina Islam dengan alasan kebebasan berekspresi di negaranya.

Macron menekankan bahwa Prancis akan terus menerbitkan karikatur yang menghina Nabi Muhammad Saw, karena ini adalah bagian dari kebebasan berekspresi.

Presiden Emmanuel Macron.

Sikap agresif pemerintah Prancis menyulut kemarahan para pejabat di negara-negara Muslim. Pengadilan HAM Eropa juga memperingatkan bahwa penistaan terhadap kesucian kaum Muslim sebagai melampaui batas serta dapat memicu prasangka dan membahayakan perdamaian antar-agama.

Namun ini semua tidak membuat Macron menghentikan aksi provokasinya. Dalam sebuah langkah terbaru, dia berusaha memperketat pembatasan terhadap Muslim di Prancis. Penyusunan traktat nilai-nilai republik dan ultimatum terhadap para pemimpin komunitas Muslim Prancis untuk menandatanganinya, dapat dilihat sebagai contoh nyata dari kelanjutan kebijakan anti-Islam oleh Macron.

Pada dasarnya, presiden Prancis menyadari akan pengaruh umat Islam sehingga ia berusaha untuk membatasi kegiatan politik dan sosial mereka, sebuah langkah yang tidak hanya ditolak oleh kaum Muslim, tetapi juga oleh para pencari kebebasan dunia.

Di sisi lain, kinerja buruk Macron dalam masalah politik dan ekonomi selama beberapa tahun terakhir telah memperkecil peluangnya untuk memenangi pemilu mendatang. Oleh karena itu, dia berusaha menarik kelompok sayap kanan dan ekstremis masyarakat Prancis dengan cara mengambil tindakan keras terhadap Muslim.

Sosiolog dari Pusat Penelitian Ilmiah Nasional Prancis, Laurent Mucchielli mengatakan, “Emmanuel Macron dan pemerintahannya telah ‘bereaksi berlebihan’ karena alasan politik, terutama pemilu presiden tahun 2022. Tujuan utamanya adalah terpilih kembali pada tahun 2022, jadi dia perlu mengadopsi sikap kubu ekstrem kanan yang telah mengangkat masalah imigrasi dan keamanan sejak berakhirnya abad ke-19.” (RM)

Tags