Des 06, 2020 10:36 Asia/Jakarta

Selama beberapa tahun terakhir, Venezuela menghadapi berbagai konspirasi yang dilancarkan Amerika Serikat dan bonekanya demi membangun rezim pro-Barat. Oleh karena itu, momentum politik apapun, termasuk pemilu legislatif akan dijadikan ajang untuk mewujudkan ambisi tersebut.

Hari ini, Minggu, 6 Desember 2020, digelar pemilu parlemen ke-26 sejak naiknya Presiden Hugo Chavez, yang menandai dimulainya era baru di Venezuela. Sekitar 21 juta orang diperkirakan akan memilih 277 anggota Majelis Nasional Venezuela.

Pemilu ini diharapkan dapat membawa Venezuela menuju mekanisme hukumnya, terutama karena parlemen Venezuela masih dikuasai mayoritas kubu oposisi yang terus melanjutkan tugasnya meski dipandang melanggar Konstitusi. Sejak 2017, Majelis Konstituante Venezuela berperan sebagai pelaksana badan legislatif di negara ini.

Meskipun para anggota Majelis Nasional Venezuela terus melanjutkan fungsinya mengesahkan rancangan undang-undang, tapi tidak memiliki pengaruh hukum. Pasalnya, sebagaimana disampaikan Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza, Majelis Nasional telah menjadi poros kudeta selama lima tahun terakhir.

Dari perspektif ini, pemilu parlemen terbaru dipandang sebagai batu ujian politik bagi Maduro dan rivalnya. Dengan kata lain, rakyat Venezuela akan membuat pilihan besar yang menentukan masa depan negara, apakah mendukung pemerintahan Maduro ataukah oposisi. Maduro dengan tegas menyatakan, "Jika oposisi memenangkan pemilu parlemen pada 6 Desember, maka saya siap mundur. Rakyat Venezuela akan memutuskan pilihannya sendiri,". 

 

Nicolas Maduro

 

Faktanya, pihak oposisi telah lama mengklaim didukung rakyat Venezuela, dan sesumbar akan meraih kemenangan dalam pemilu, jika digelar secara bebas. Masalahnya, pemimpin oposisi Venezuela Juan Guaido sudah mengklaim pemilu tidak sah sebelum pemungutan suara digelar, dengan alasan ketidakhadirannya negara asing pendukungnya, terutama Amerika Serikat. Tidak hanya itu, ia juga menyerukan lebih banyak sanksi intrenasional terhadap Venezuela. Guaido mengatakan,"Apabila tuntutan internasional untuk penggulingan Maduro melemah, maka akan menjadi tragedi".

Sejak September lalu, partai-partai oposisi berselisih mengenai boikot pemilu 6 Desember. Henrique Capriles dan beberapa pemimpin oposisi yang dicalonkan sebagai presiden berulangkali telah melakukan pembicaraan dengan Maduro untuk memungkinkan pengamat Uni Eropa hadir sebelum proses pemungutan suara dimulai. Namun, Uni Eropa tidak menerima undangan Maduro untuk mengirimkan dewan pengawas dengan alasan penyelenggaraan pemilu masih terlalu dini.

Amerika Serikat dan sekutunya secara umum mempertanyakan legitimasi proses demokrasi di Venezuela, termasuk pemilihan umum. Sejak Juni lalu, pemerintahan Trump juga menyatakan tidak akan mengakui hasil pemilu terbaru Venezuela.

Kelompok Lima dari 14 negara benua Amerika telah mengambil posisi senada. Presiden terpilih AS Joe Biden juga tidak mungkin mengubah kebijakannya mengenai Venezuela. Meskipun ditentang oleh Barat dengan narasi demokrasinya, tapi negara-negara pro-Caracas seperti Rusia mendukung pemilihan umum tersebut.

Pemilu parlemen Venezuela selalu diawasi secara ketat oleh pengamat internasional, dan pemungutan suara hari ini dihadiri oleh pemantau internasional. Delegasi dari Uni Afrika, Karibia dan Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Dewan Pakar Pemilu Amerika Latin, telah diundang untuk mengawasi proses pemilu parlemen Venezuela. Namun, terlepas dari kehadiran pengawasan internasional, negara-negara Barat dan penentang pemerintah Venezuela pada akhirnya harus menghormati keinginan rakyat negara ini; suka atau tidak.(PH)

Tags